Siaran Pers / Peringatan Publik

Dukung Smart Goverment, Badan POM Kawal Cyber Security

26 April 2021 23:32 WIB Dilihat 549 Kali Kerjasama dan Humas

SIARAN PERS

Dukung Smart Goverment, Badan POM Kawal Cyber Security

 

Bandung – Perkembangan era digital saat ini menuntut sistem kerja yang tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Termasuk dalam sistem kerja di lingkungan Pemerintah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah perlu menyediakan sistem berbasis elektronik yang mengarah kepada transformasi dari era e-Government menuju i-Government (integrated Government).

 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, kebijakan tata kelola data Pemerintah perlu mengarah pada terwujudnya Satu Data Indonesia. Konsep Satu Data Indonesia ini bertujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Daerah. Hal ini melatarbelakangi perlunya Pemerintah menerapkan sistem smart government, yaitu pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi dan sistematis. Tidak terkecuali Badan POM.

 

Badan POM menjadi salah satu Lembaga Pemerintah yang memiliki sejumlah besar data terkait obat dan makanan yang tersebar di seluruh unit kerja. Data-data tersebut tidak hanya sebagai data yang terkumpul, melainkan juga perlu untuk dapat dianalisa ataupun diolah menjadi informasi yang dapat diakses dengan mudah dan dapat dimanfaatkan menjadi output kebijakan yang mendukung kinerja organisasi. Dalam mendukung penerapan konsep Satu Data yang tengah diusung Pemerintah, Senin (26/04), Badan POM mengadakan kegiatan Sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan tema “Cyber Security dalam Mendukung Digital Transformation.

 

“Badan POM tengah berproses menuju Satu Data untuk mempermudah pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan. Konsep ini menjadi dasar untuk menuju transformasi digital, yaitu transformasi bisnis yang diperoleh dari konten yang telah terdigitasi dan perubahan kemampuan yang cepat”, papar Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito, dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi TIK.

 

“Dalam melakukan proses bisnisnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan POM tetap dituntut berkinerja di mana saja, kapan saja, tanpa batasan ruang dan waktu. Terutama di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Karena itu, Badan POM telah melakukan proses awal transformasi digital dengan konsep Integrated Digital Workplace pada hampir semua aspek”, terang Kepala Badan POM lagi.

 

Terkait dengan implementasi transformasi digital ini, hal penting yang perlu ditekankan adalah terkait dengan Cyber Security, yaitu proteksi sistem internet dari serangan kejahatan online, termasuk di antaranya hardware, software, serta data pribadi. Cyber security harus mendapat perhatian khusus, mengingat  beberapa kasus pencurian data melalui dunia maya seringkali terdengar dan cukup meresahkan. Terlebih Badan POM sebagai instansi dengan banyaknya layanan publik yang memiliki banyak data confidential, memiliki potensi tinggi terjadinya cyber crime.

 

“Untuk mengantisipasi hal tersebut, cyber awareness menjadi hal yang penting, khususnya bagi para pegawai Badan POM, yaitu untuk memahami tindakan-tindakan preventif terkait dengan upaya-upaya perlindungan keamanan data dan informasi di dalam lingkungkan kerja Badan POM”, tegas Kepala Badan POM.

 

Dalam upaya meningkatkan cyber security, Badan POM telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan langkah-langkah penanganan lanjutan atas insiden siber yang terjadi. Badan POM saat ini dalam proses untuk pembentukan tim penanganan terkait insiden siber yang disebut Computer System Incident Response Team (CSIRT). Tim ini nantinya berperan dalam pengelolaan cyber security dan dapat bekerja sama dengan tim CSIRT - BSSN dan tim CSIRT dari Kementerian/ Lembaga negara lainnya dalam menangani dan meningkatkan keamanan siber di lingkungan Badan POM.

 

Pada acara hari ini, Badan POM juga meluncurkan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Implementasi TTE ini merupakan salah satu bentuk kerja sama Badan POM dengan BSSN melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Implementasi TTE di Badan POM di kembangkan untuk menjamin tiga aspek keamanan informasi, yaitu autentikasi (keaslian) pengirim/penerima, integritas (keutuhan) data, dan anti-sangkal (pemilik informasi tidak dapat menyangkal informasi tersebut).  “Adanya penerapan TTE pada dokumen - dokumen akan membantu membedakan keaslian dokumen elektornik yang dikeluarkan oleh Badan POM”, pungkas Kepala Badan POM.

 

Badan POM mengajak pihak-pihak terkait untuk bersama-sama memperkuat keamanan siber dan berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan Integrated Digital Workplace untuk menunjang produktivitas dan kinerja ASN Badan POM. Melalui kegiatan sosialisasi kali ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan yang berarti, terutama dalam perkuatan Cyber Security, pemahaman terkait transformasi digital, penerapan Integrated Digital Workplace, dan penerapan TTE di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM.

 

Informasi lebih lanjut hubungi: Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, WhatsApp 0811-9181 533, e-mail halobpom@pom.go.id, Twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia