Siaran Pers / Peringatan Publik

SIARAN PERS BADAN POM KAWAL PENGEMBANGAN HERBAL BERBASIS JAMU NUSANTARA UNTUK TINGKATKAN DAYA SAING PRODUK HERBAL NASIONAL

3 Desember 2021 18:15 WIB Dilihat 1511 Kali Kerjasama dan Humas

SIARAN PERS

BADAN POM KAWAL PENGEMBANGAN HERBAL BERBASIS JAMU NUSANTARA

UNTUK TINGKATKAN DAYA SAING PRODUK HERBAL NASIONAL

 

Yogyakarta – Dalam rangka pengembangan herbal nasional, berbagai penelitian obat bahan alam perlu terus dilakukan dan dikembangkan termasuk penelusuran Napak Tilas Jejak Empiris Jamu Nusantara. Untuk meningkatkan nilai tambah baik dari manfaat kesehatan dan nilai ekonomi serta pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), jamu perlu dikembangkan menjadi Obat Herbal Terstandar (OHT) dan Fitofarmaka dengan tetap mengedepankan pemenuhan aspek keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.

Terbatasnya dokumentasi pengobatan empiris menjadi kendala dalam pembuktian jamu secara empiris. Untuk itu, Kamis (02/12/2021), Badan POM melaksanakan kegiatan Sarasehan Jamu Nusantara: Napak Tilas Jejak Empiris dengan Pemanfaatan IPTEK Mendukung Daya Saing Produk Herbal Nasional. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Napak Tilas Jejak Empiris Jamu Nusantara  dalam rangka pengembangan herbal nasional yang berdaya saing.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan POM RI, Dr. Penny K. Lukito, MCP dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diwakili oleh Sekretaris Daerah DIY, Drs. Kadarmanta Baskara Aji. Kegiatan juga dihadiri perwakilan Pemerintah DIY, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) DIY, Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu) DIY, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) obat tradisional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia baik secara daring maupun luring.

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa sejak tahun 2018, Badan POM melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Jamu dan Fitofarmaka terus mendampingi para pelaku usaha agar dapat memenuhi standar-standar dalam melakukan penelitian di laboratorium, untuk selanjutnya akan memasuki tahap uji klinik. “Saat ini telah ada 27 produk fitofarmaka yang telah terdaftar di Badan POM. Badan POM terus mendorong produk lain menjadi fitofarmaka. Untuk itu Badan POM melakukan pendampingan untuk memastikan pemenuhan persyaratan pada aspek toksisitas, sanitasi, dan higienitas dalam pembuatannya, serta memenuhi standar Good Manufacturing Practices (GMP) sehingga dapat memperoleh izin edar Badan POM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk herbal yang dihasilkan,” lanjut Kepala Badan POM.

Pada kegiatan ini juga, Kepala Badan POM RI menyerahkan sertifikat nomor izin edar obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan; sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) serta Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) kepada beberapa pelaku usaha. Selain itu dilakukan stikerisasi jamu gendong sebagai bagian dari pembinaan dan pendampingan Badan POM terhadap pelaku usaha jamu gendong untuk memastikan produk jamu gendong yang dihasilkan telah memenuhi sanitasi, higienitas, komposisi yang benar, dan mutu yang terjamin serta dilakukan penyerahan bantuan alat kepada jamu gendong yang merupakan bagian dari program Orang Tua Angkat Jamu Badan POM bersama industri obat tradisional.

Pada kegiatan sarasehan ini juga dilakukan dialog tentang jamu nusantara yang menghadirkan para pakar dari GP Jamu Pusat, perwakilan akademisi dari beberapa wilayah Indonesia serta beberapa industri obat tradisional sebagai narasumber, dengan penanggap berasal dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Kegiatan ini merupakan awal dimulainya Sarasehan/Dialog Jamu Nusantara dan  akan menjadi series of meeting (pertemuan berkelanjutan) yang dilaksanakan di beberapa wilayah lain dengan mengedepankan ciri khas jamu masing-masing wilayah karena jamu bukan saja ada di Jawa,  tetapi ada di seluruh wilayah Indonesia sehingga nantinya memberikan outcome atau perubahan kepada masyarakat”, ungkap Kepala Badan POM, Penny K. Lukito dalam sambutannya. Jamu Nusantara adalah warisan leluhur bangsa dari berbagai wilayah di Indonesia yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun berdasarkan bukti empiris untuk pengobatan dan pemeliharaan kesehatan serta digunakan secara lestari sampai sekarang.

Sarasehan ini merupakan salah satu upaya Badan POM untuk menggali potensi keanekaragaman hayati dan warisan budaya dengan mendokumentasikan, mendiskusikan, dan membuat kajian terhadap warisan budaya setempat menjadi ramuan terstandar. Ramuan ini akan menjadi masukan database registrasi di Badan POM dan menjadi rujukan pelaku usaha sehingga menambah jumlah jamu nusantara yang aman, berkhasiat dan bermutu. Melalui kegiatan ini, Penny juga mengatakan, “Setiap UPT BPOM bersama lintas sektor terkait diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dan memberikan bimbingan terhadap pelaku usaha UMKM Obat Tradisional sehingga berkembang dan mempunyai nilai tambah dan daya saing produk dengan terdaftar sebagai Jamu, Obat Herbal Terstandard dan Fitofarmaka”.

Sepanjang tahun 2021, Badan POM telah melaksanakan berbagai pemberdayaan dan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM obat tradisional, antara lain di Maluku, Palangkaraya, Kediri, Tangerang, Bogor, Medan, dan Denpasar. Berbagai Jamu Nusantara produksi UMKM dari berbagai wilayah telah diterbitkan izin edarnya antara lain: Balsem Pala (Manokwari), Buah Merah (Mimika), Kapsul Ikan Kutuk (Makassar), Minyak Kayu Putih (Ambon), Teh Daun Gaharu (Samarinda), Minyak Gosok, dan Aromaterapi (Buleleng, Denpasar).

“Seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati, herbal, flora, dan fauna yang berpotensi menjadi obat. Setiap kegiatan akan selalu membawa progress, yang pertama adalah untuk mendampingi produk jamu dan fitofarmaka agar mampu mendokumentasikan bukti empiris produknya, dan nantinya akan ada pendalaman oleh peneliti dari masing-masing wilayah. Dengan begitu, dapat dicapai hasil sesuai dengan upaya pemerintah, yaitu mencapai kemandirian obat,” tutup Kepala Badan POM.

 

Apabila masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut atau menyampaikan pengaduan, dapat menghubungi lapor.go.id, Contact Center HALOBPOM 1-500-533 (pulsa lokal), SMS 0812-1-9999-533, WhatsApp 0811-9181-533, e-mail halobpom@pom.go.id, Instagram @BPOM_RI, Facebook Fanpage @bpom.official, Twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia.