Dasar Hukum
Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana obat dan makanan yang dilakukan Badan POM, diamanatkan dalam peraturan sebagai berikut:
Sejalan dengan itu, Badan POM RI juga telah menerbitkan berbagai ketentuan dan persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu yang juga dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.

Dalam rangka memperkuat peran dan fungsi PPNS Badan POM RI dan sinergitas pengawasannya, Badan POM telah meningkatkan kerjasama dengan sektor terkait dalam kerangka Criminal Justice System yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama, antara lain sebagai berikut :