Latar Belakang
Pusat Penyidikan Obat dan Makanan atau PPOM merupakan salah satu unit penunjang teknis (pusat-pusat). PPOM melaksanakan kinerjanya dalam pemberantasan pelanggaran di bidang obat dan makanan, selaras dengan fungsi utama Badan POM untuk menjamin obat dan makanan yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat aman, bermutu, berkhasiat, dan/atau bermanfaat.

PPOM adalah unsur pelaksana tugas Badan POM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. PPOM memiliki sinergitas kinerja dengan UPT di Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia, melalui bagian penyidikan.

PPOM sebagai unit penunjang teknis (pusat-pusat) dalam melaksanakan tupoksinya memiliki struktur organisasi dan pembagian kerja. Pengaturan terkait mengenai PPOM sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM No. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.

PPOM berdiri pada tahun 2011 sesuai dengan sejarah berdirinya BPOM. Peraturan yang mendasari mengenai PPOM adalah keputusan Kepala Badan POM Nomor: 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM yang disahkan tanggal 26 Februari 2001, diuraikan pada bab X.

Berdasarkan uraian pada pasal 340 Keputusan Ka BPOM No. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM , Pusat Penyidikan Obat dan Makanan adalah unsur pelaksana tugas BPOM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara teknis oleh Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekertaris Utama Badan POM. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala, yaitu Kepala Pusat Penyidikan.

Kegiatan penyidikan PPOM dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. PPNS BPOM sesuai dengan UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP pasal 7 ayat (2) serta UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 189 ayat (2), memiliki wewenang sebagai berikut:
  1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan
  2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
  3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
  4. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
  5. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
  6. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
  7. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan
Jumlah personel PPNS BPOM berdasarkan data tahun 2016 ada 520 orang yang tersebar di Badan POM maupun Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia.