SIARAN PERS Diseminasi Hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

21-12-2023 Dilihat 1667 kali Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

SIARAN PERS

 

Diseminasi Hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan

Jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

 

 

Jakarta – Memasuki masa Natal 2023 dan Tahun Baru, BPOM kembali melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan sebagai langkah perlindungan masyarakat dari produk pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan. Intensifikasi pengawasan menyasar ke sarana-sarana peredaran pangan olahan di sepanjang rantai peredaran, yaitu importir, distributor, dan ritel. Selain itu, menyesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat saat ini yang banyak melakukan belanja melalui online, pengawasan juga ditargetkan ke gudang marketplace.

Intensifikasi pengawasan dilakukan oleh 76 unit pelaksana teknis (UPT) BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia bekerja sama dengan lintas sektor terkait. Pengawasan ini telah berlangsung sejak 1 Desember 2023 yang  terbagi dalam 5 periode dan masih akan berlangsung hingga 3 Januari 2024.

Dibandingkan dengan intensifikasi pengawasan pangan tahun lalu, terdapat peningkatan jumlah sarana yang diperiksa sebesar 1% dari jumlah sarana yang diperiksa tahun sebelumnya sebanyak 2.412 sarana. Hingga 21 Desember 2023 atau memasuki tahap III intensifikasi pengawasan tahun ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.438 sarana peredaran pangan olahan di 34 provinsi dengan rincian 1.123 sarana ritel modern, 833 sarana ritel tradisional, 444 gudang distributor, 23 gudang importir, dan 15 gudang e-commerce.

Dari seluruh sarana yang diawasi, terlihat adanya penurunan jumlah sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) sebesar 5% dibandingkan tahun lalu. “Hal ini sejalan dengan upaya BPOM yang secara kontinu melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik (CPerPOB),” jelas Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia, saat memberikan keterangan pers di kantor BPOM pada Kamis (21/12/2023).

Untuk komoditas pangan olahan yang diawasi, intensifikasi pengawasan pangan olahan tahun ini masih difokuskan pada produk pangan olahan terkemas TMK, yaitu tanpa izin edar (TIE)/ilegal, kedaluwarsa, dan rusak di sarana peredaran. “Dari hasil pemeriksaan, kami menemukan 731 sarana (29,98%) yang menjual produk TMK dengan jumlah total temuan produk pangan TMK sebanyak 4.441 item (86.034 pcs) yang diperkirakan nilainya mencapai lebih dari Rp1,6 miliar. Nilai ini meningkat 140% dari tahun sebelumnya,” urai Plt. Kepala BPOM lebih lanjut.

Jenis temuan pangan terbesar adalah pangan TIE, yaitu sebanyak 52,90% dengan nilai ekonomi lebih dari Rp1,3 miliar. Temuan ini didominasi oleh produk pangan impor seperti bumbu siap pakai, makanan ringan (snack), pasta dan mi, serta kembang gula/permen yang nilainya mencapai lebih dari Rp770 juta. Pangan TIE impor tersebut banyak ditemukan di wilayah DKI Jakarta serta di wilayah perbatasan negara, seperti Tarakan (Kalimantan Utara), Batam, Pekanbaru, dan Sanggau (Kalimantan Barat). Menurut Plt. Kepala BPOM, hal ini menunjukkan masih adanya jalur-jalur perdagangan ilegal yang memerlukan pengawasan lintas sektor yang lebih intensif.

Temuan selanjutnya adalah jenis pangan kedaluwarsa sebanyak 41,41% yang banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Belu dan Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur/NTT), Sofifi dan Morotai (Maluku Utara), serta Ambon. Jenis pangan kedaluwarsa yang ditemukan didominasi pangan olahan jenis biskuit, makanan ringan, pasta dan mi, bumbu siap pakai, serta wafer dengan nilai ekonomi lebih dari Rp253 juta. Temuan ini menurun sebesar 3,66% dari tahun lalu.

Sementara untuk temuan jenis pangan rusak, 5,69% banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Belu (NTT), Manokwari, Pangkal Pinang, Ambon, dan Kendari. Jenis temuan pangan rusak didominasi produk susu UHT/steril, krimer kental manis, tepung bumbu, biskuit, dan ikan dalam kaleng dengan nilai ekonomi mencapai Rp44 juta.  Angka temuan ini turun sebesar 9% dari tahun lalu.

Produk pangan rusak dan kedaluwarsa banyak ditemukan di wilayah Indonesia Timur yang dapat disebabkan oleh faktor panjangnya rantai distribusi pangan di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan tingginya potensi pangan menjadi rusak dan kedaluwarsa karena perjalanan dalam waktu lama, selain juga sistem penyimpanan di gudang yang tidak memenuhi ketentuan.

Menindaklanjuti temuan produk pangan TMK tersebut, BPOM tetap mengedepankan upaya pembinaan kepada para pelaku usaha, di antaranya dengan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan produk pangan olahannya. BPOM pun telah melakukan langkah-langkah penanganan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, termasuk melakukan pembinaan dan memberikan peringatan kepada pelaku usaha di sarana peredaran, memerintahkan distributor untuk melakukan retur/pengembalian produk kepada supplier produk TIE, dan memerintahkan pemusnahan terhadap produk yang rusak dan kedaluwarsa, serta pengamanan terhadap produk TIE.

Selain melakukan pengawasan secara langsung di sarana peredaran, BPOM juga melakukan patroli siber di marketplace selama pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan tahun ini. Hasilnya ditemukan sebanyak 17.042 tautan dengan nilai ekonomi sebesar Rp30 miliar. Terhadap temuan patroli siber ini, BPOM telah berkoordinasi dengan Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) untuk melakukan penurunan konten (takedown) terhadap link yang teridentifikasi menjual produk TIE.

BPOM berkomitmen senantiasa mengawal keamanan pangan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, BPOM terus mendorong kesadaran pelaku usaha untuk selalu menerapkan CPerPOB maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk melaksanakan self regulatory control.

BPOM juga kembali mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan “Cek KLIK” (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan olahan. “Masyarakat agar lebih teliti memilih produk dengan membaca dan memahami informasi nilai gizi (ING) pada label pangan, sehingga dapat memilih dan mengonsumsi pangan secara seimbang. Manfaatkan juga aplikasi BPOM Mobile untuk memudahkan dalam memperoleh berita terbaru dari BPOM dan mengecek legalitas suatu produk,” tutup Plt. Kepala BPOM.

Apabila masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut atau menyampaikan pengaduan obat dan makanan, dapat menghubungi lapor.go.id, Contact Center HALOBPOM 1-500-533 (pulsa lokal), SMS 0812-1-9999-533, WhatsApp 0811-9181-533, e-mail halobpom@pom.go.id, Instagram @BPOM_RI, Facebook Page @bpom.official, Twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia.

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana