Komitmen Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal

17-09-2013 Umum Dilihat 1969 kali Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Umum

Seiring kampanye Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI), Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT menggelar “Workshop Nasional Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal” di Jakarta, 13-14 September 2013. Workshop dihadiri oleh 185 orang peserta dari berbagai lintas sektor terkait, yaitu  Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dari beberapa wilayah di Indonesia (Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar), Kementerian Perdagangan, Mabes POLRI, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, serta unit kerja terkait di lingkungan Badan POM. Hadir juga pada kegiatan tersebut, pelaku usaha dari berbagai industri farmasi, asosiasi, organisasi profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ingin menunjukkan komitmennya dalam mensukseskan GN-WOMI.

Tujuan pelaksanaan workshop nasional tersebut adalah :

  1. Optimalisasi peran Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal bidang penangkalan dan pencegahan dalam upaya penanggulangan peredaran obat dan makanan ilegal.  
  2. Meningkatkan kerja sama antar stakeholderdalam program Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI).  
  3. Mendorong peran aktif nyata para stakeholder dalam program Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI) bersama Pemerintah.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, Dra. A. Retno Tyas Utami, Apt.,M.Epid. mengatakan bahwa Badan POM tidak mungkin bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Diperlukan suatu langkah strategis dan kerja sama yang sinergi dari semua pihak dalam menangani obat dan makanan ilegal. GNWOMI digaungkan sebagai bagian dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai risiko mengkonsumsi obat dan makanan ilegal. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan POM mengadakan forum diskusi dalam bentuk workshop nasional untuk menetapkan langkah ke depan. Output dari workshop tersebut, diharapkan akan tersusun langkah-langkah kongkrit yang dapat dilaksanakan masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing dalam mengedukasi masyarakat terkait risiko yang mungkin timbul dari penggunaan obat dan makanan ilegal. HM-13

 

Biro Hukmas

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana