23 Tahun Peran Penting Tim Komisi Penilai Obat dalam Pengawasan Pre-Market Produk Obat Di Indonesia

22-02-2024 Kerjasama dan Humas Dilihat 11945 kali Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Bali - BPOM selenggarakan pertemuan dengan Komisi Nasional (Komnas) Penilai Obat untuk membahas terkait efektivitas pengawasan obat dalam rangka melindungi masyarakat pada Kamis (22/02/2024). Dalam pertemuan ini juga dibahas persiapan audit yang akan dilakukan World Health Organization (WHO) terkait upaya mencapai status WHO Listed Authority (WLA) untuk BPOM sebagai regulator di Indonesia. Selain Tim inti Komnas Penilai Obat, kegiatan ini dihadiri juga oleh Tim Ahli Komnas Penilai Obat, serta Tim Penilai Efikasi dan Keamanan Obat.

Tim inti Komnas Penilai Obat terdiri 19 orang dengan berbagai bidang keahlian yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Indonesia Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI), dan asosiasi klinisi lainnya. Komnas Penilai Obat dibentuk untuk memperkuat fungsi BPOM dalam proses penilaian khasiat dan keamanan obat. Tim ini berperan dalam mengambil keputusan terhadap penilaian khasiat dan keamanan obat di Indonesia yang dilakukan oleh BPOM (diterima atau ditolak) secara kolektif dan independen dengan mempertimbangkan aspek data ilmiah berbasis bukti (evidence-based medicines) dan aspek klinis selaku praktisi dalam pelayanan kesehatan. 

Dalam sesi diskusi, anggota Komnas Penilai Obat, Lucky S. Slamet, menyebut bahwa output dari status WLA menjadikan BPOM sejajar dengan otoritas obat negara lain, seperti European Medicines Agency (EMA), United States Food and Drug Administration (U.S. FDA), dan Health Canada. “Tujuan besar dari proses WLA ini yaitu BPOM bisa sejajar dengan regulator lain yang sudah diakui dunia. Efek positif lainnya juga dapat menyediakan akses bagi obat yang berkualitas, untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas dengan mekanisme reliance,” terangnya. 

Dalam laporannya, Plt. Deputi 1, Rita Endang, mengungkapkan bahwa Tim Komnas Penilai Obat memiliki peran penting dalam pengawasan pre-market produk obat di Indonesia. “Komnas Penilai Obat merupakan advisory committee yang dimiliki oleh BPOM, yang memberikan peranan penting dalam hal pertimbangan risiko dan kemanfaatan suatu obat berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Hasil pembahasan oleh Tim Komnas Penilai Obat memperkuat posisi BPOM selaku regulatori dalam memberikan perizinan penggunaan obat yang nantinya digunakan masyarakat,” jelasnya.

Sejak tahun 2007, selain tim inti Komnas Penilai Obat, BPOM juga memiliki center evaluator eksternal di luar BPOM, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung. “Dalam periode 6 tahun terakhir, antara tahun 2018 sampai 2023, terlihat produktivitas kinerja yang signifikan, utamanya saat pandemi COVID-19. Komnas Penilai Obat membantu dalam percepatan akses obat dan vaksin yang digunakan untuk mengatasi pandemi. BPOM mengapresiasi kontribusi dari semua anggota Tim Komnas dan evaluator eksternal maupun internal,” lanjut Plt. Deputi 1.

Plt. Kepala BPOM RI, L Rizka Andalusia dalam sambutannya mengungkapkan kekaguman atas kontribusi Tim Komnas Penilai Obat. “Saya senang sekali melihat para guru besar, anggota tim Komnas dapat berkumpul dalam sarasehan ini. Tentunya apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi Komnas Penilai Obat yang selama ini telah mendukung BPOM dalam memperkuat proses penilaian pre-market obat, yang nantinya menjaga keamanan obat yang dikonsumsi oleh masyarakat,” sambutnya. 

Plt. Kepala BPOM menambahkan bahwa kemandirian di sektor kefarmasian juga menjadi fokus BPOM dalam hal penggunaan obat di Indonesia. Kemandirian ini sangat diperlukan untuk membuat masyarakat Indonesia lebih sehat. “Oleh karena itu, peran dan tugas BPOM yang besar sebagai pengawas obat dan makanan tidak bisa diemban BPOM sendiri dan tentunya kita sangat membutuhkan peran serta dari para ahli, stakeholder baik pemerintah, akademisi maupun masyarakat,” harapnya.

Di tahun 2024, BPOM akan diaudit oleh WHO menuju menjadi WLA. Terkait hal ini, Plt. Kepala BPOM mengharapkan dukungan dari anggota Komnas Penilai Obat dalam memberikan masukan, sehingga BPOM dapat melalui proses assesment WLA ini dengan baik.

”Dengan mencapai WLA, tidak hanya untuk BPOM semata, namun untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sistem evaluasi/regulatori yang kuat. Dengan begitu akan semakin membuka peluang Indonesia dalam pasar farmasi global dan Indonesia dapat lebih dipercaya untuk masuknya produk-produk yang inovatif,” pungkasnya. (HM-Benny)

 

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

 

Berita Terkait

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana