76 UPT BPOM Serentak Lakukan Pengawasan Pangan Ramadan di Seluruh Indonesia

02-04-2024 Umum Dilihat 2637 kali Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Jakarta – Menitikberatkan pada sektor hulu rantai peredaran pangan, yaitu importir, distributor, dan grosir, serta gudang e-commerce, 76 unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di Indonesia serentak turun ke lapangan melakukan intensifikasi pengawasan pangan sepanjang Ramadan dan Jelang Idulfitri 1445 H/Tahun 2024. Intensifikasi pengawasan Ramadan tahun ini dimulai pada awal Maret 2024 dan akan berakhir pada minggu ketiga April 2024.

Sampai dengan 27 Maret 2024, BPOM menemukan 628 sarana (28,44%) yang menjual produk tidak memenuhi ketentuan (TMK) berupa pangan tanpa izin edar (TIE), kedaluwarsa, dan rusak, dengan jumlah total temuan 188.640 pieces pangan TMK yang diperkirakan bernilai lebih dari 2,2 miliar rupiah. “Hasil ini diperoleh dari 2.208 sarana yang diperiksa, terdiri dari 920 sarana ritel modern, 867 sarana ritel tradisional, 386 gudang distributor, 28 gudang importir, dan 7 gudang e-commerce,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia kepada awak media yang hadir dalam Sosialisasi Hasil Intensifikasi Pengawasan Rutin Khusus Pangan Selama Ramadan dan Jelang Idulfitri 1445 H/Tahun 2024 di Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM, Senin (01/04/2024).

“Hasil ini menunjukkan terjadinya penurunan jumlah sarana TMK sebesar 13,14% dibandingkan tahun sebelumnya (723 sarana),” jelas Plt. Kepala BPOM lebih lanjut. Menurutnya, penurunan temuan ini sejalan dengan upaya penguatan post-market yang dilakukan BPOM melalui pembinaan kepada pelaku usaha terkait penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik (CPerPOB).

Pangan TIE berupa cokelat olahan, bumbu, permen, minuman serbuk, dan biskuit menjadi temuan terbesar dalam intensifikasi pengawasan tahun ini, tepatnya sebesar 49,03%. Produk tersebut banyak ditemukan di wilayah kerja UPT Tarakan (Kalimantan Utara), Pekanbaru, Palopo (Sulawesi Selatan), Banda Aceh, dan DKI Jakarta. Plt. Kepala BPOM menggarisbawahi temuan ini. 

“Produk TIE impor banyak ditemukan di wilayah perbatasan negara, seperti Tarakan, Pekanbaru, dan Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat jalur ilegal dan dibutuhkan pengawasan lintas sektor yang lebih intensif,” tuturnya. Selain itu, produk TIE impor juga banyak ditemukan di wilayah yang banyak warga negara asing (WNA) berdomisili, seperti di wilayah Jakarta dan Palopo. Hal ini karena tingginya demand/permintaan WNA terhadap produk tersebut.

Menjawab pertanyaan awak media mengenai perubahan tren temuan BPOM dari tahun ke tahun, Plt. Kepala BPOM menyatakan bahwa tidak ada perubahan tren temuan yang signifikan. “Tren temuannya hampir sama, baik takjil maupun jenis pangan kemasan. Hanya saja pada tahun ini banyak ditemukan produk coklat TIE dari Jerman,” tuturnya.

BPOM telah menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut dengan melakukan langkah-langkah penanganan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Tindak lanjut ini termasuk melakukan pengamanan dan menginstruksikan retur/pengembalian produk kepada supplier produk TIE, serta pemusnahan terhadap produk rusak dan kedaluwarsa. 

Pada kesempatan ini, Kepala BBPOM di Manado, Agus Yudi Prayudana, yang hadir secara daring turut menyampaikan temuan di Sulawesi Utara. Highlight temuan berupa pangan kedaluwarsa sebanyak 14 ribu item. BBPOM di Manado telah menindaklanjuti temuan dengan melakukan pengamanan setempat. Meminta pelaku usaha untuk mengamankan pangan kedaluwarsa dan memisahkannya dari pangan tidak kedaluwarsa dan melakukan pemusnahan produk kedaluwarsa tersebut. “Per hari ini seluruh pangan kedaluwarsa telah dimusnahkan,” lapornya kepada Plt. Kepala BPOM. 

Selama intensifikasi pengawasan pangan Ramadan, BPOM juga melaksanakan intensifikasi pengawasan melalui Patroli Siber. Hasilnya ditemukan 17.856 tautan pada platform e-commerce yang menjual produk pangan TIE dengan perkiraan nilai ekonomi mencapai 31,8 miliar rupiah.

Pada akhir paparannya L. Rizka Andalusia menegaskan, BPOM berkomitmen untuk mewujudkan pengawasan pangan yang berimbang. Hal ini dilakukan dengan mendukung pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberdayakan masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas. (HM-Nelly)

 

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

 

Berita Terkait

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana