Bogor – Reformasi birokrasi menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap kementerian dan lembaga negara sejalan dengan tantangan dan harapan yang dihadapi pemerintah saat ini. Pemerintah diharuskan menciptakan pelayanan dan birokrasi yang profesional, bersih, adaptif, serta akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sebuah perubahan pola pikir dan budaya kerja yang sistematis dan konsisten berorientasi pada peningkatan integritas dan pelayanan publik yang efektif. Keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan pegawai anggota organisasi dapat menjadi pemantik awal perubahan tersebut. Mereka disebut sebagai agen perubahan yang berperan sebagai role model dan penggerak utama terwujudnya reformasi birokrasi.
Untuk mendorong terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan berkelanjutan di lingkungan BPOM, pada hari Jumat (16/11) BPOM mengadakan kegiatan Workshop Agen Perubahan Tahun 2018 di Kota Bogor. Kegiatan ini difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan koordinator kelompok kerja bidang Manajemen Perubahan di BPOM. Sebanyak 57 orang agen perubahan yang terdiri dari 33 orang peserta Balai Besar/Balai POM dan 24 orang peserta dari unit kerja pusat mengikuti kegiatan ini.
Kegiatan workshop ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang tugas, kewenangan, dan tanggung jawab agen perubahan dalam mendukung reformasi birokrasi di BPOM. Lebih khusus kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk sosialisasi, internalisasi, dan penyampaian nilai-nilai organisasi dan agenda perubahan dalam reformasi birokrasi, memberikan pemahaman kepada agen perubahan terkait dengan tugas dan tanggung jawab agen perubahan dalam implementasi agenda perubahan di BPOM, serta merumuskan strategi implementasi agenda perubahan pada unit kerja di lingkungan BPOM.
“Berikan ide, gagasan, dan masukan selama workshop dalam pelaksanaan Agenda Perubahan dan Reformasi Birokrasi di BPOM agar perubahan tersebut dapat secara nyata terjadi di BPOM, dan seluruh unit kerja di lingkungan BPOM,” pesan Plt. Kepala PPSDM (Pusat Pengembangan SDM) Pengawasan Obat dan Makanan kepada para peserta workshop. Plt. Kepala PPSDM juga mengingatkan bahwa agenda reformasi birokrasi ini bukan hanya berorientasi pada kenaikan tunjangan kinerja yang akan didapatkan bila reformasi birokrasi terwujud, namun yang lebih penting pada proses keberlanjutan pelayanan publik yang ramah dan efektif serta berintegritas.
Workshop yang dilaksanakan selama dua hari, 16-17 November 2018 ini mengundang beberapa narasumber antara lain Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Utama BPOM, serta Biro Hukum dan Organisasi. Workshop agen perubahan ini diharapkan dapat menghasilkan output berupa rekomendasi agenda perubahan BPOM tahun 2019, serta bahan untuk penyusunan roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. (HM-Hendriq)
Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
