Jakarta - “Badan POM siap memberikan pengawalan dalam proses pengembangan, termasuk transfer teknologi untuk menghasilkan produk inovasi di bidang obat dan vaksin,” ucap Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito saat menjadi Penanggap dalam Webinar Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB). Webinar bertema “Switching Sunset Industry To Sustainable Biological Vaccine Industry” diadakan secara daring via Zoom, Sabtu (18/09).
Webinar ini ditujukan sebagai wadah komunikasi bagi Pemerintah, ahli kefarmasian, dan investor untuk mengetahui kondisi dan potensi nasional di bidang produk biologi dan vaksin. Maka dari itu, webinar ini menghadirkan narasumber-narasumber yang terkait dari berbagai bidang tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Laksana Tri Handoko; Dosen Farmasi ITB dan Peneliti Vaksin Merah Putih, Alucia Anita Artarini; General Manager IQVIA, Jowel Tacata; Managing Director Nova Pharma Solution, Khoo Boo Wie; Presiden Direktur PRODIA, Endang Hoyaranda; dan Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam sambutannya menjelaskan pentingnya produksi vaksin untuk masa depan Indonesia, Pemerintah menawarkan berbagai insentif baik fiskal maupun nonfiskal kepada para investor. Selanjutnya, Menteri Kesehatan menjelaskan rencana jangka pendek dan panjang dalam mencapai kemandirian industri farmasi dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan terkait berbagai penelitian Farmasi yang ada di Indonesia serta perkembangan yang ada.
Sementara itu, dari sudut pandang pelaku industri menjelaskan gambaran seberapa besar market dan value terkait vaksin dan produk biologis. Juga menjelaskan terkait hal-hal prinsip dalam membangun fasilitas produksi vaksin dan produk biologis, seperti apa saja yang harus disediakan, ekspektasi, dan perkiraan waktu dalam membangun fasilitas tersebut.
Pada kesempatan ini, Kepala Badan POM menjelaskan bahwa dalam mengembangkan suatu obat dan vaksin baru, kunci utama keberhasilan pengembangan tersebut adalah pada adanya kolaborasi antara peneliti dan industri farmasi serta pemerintah (triple helix-Academic, Business, and Government/ABG). Pengembangan obat dan vaksin di Indonesia dapat dilakukan baik oleh peneliti di Indonesia yang bekerja sama dengan industri farmasi dalam negeri, maupun pengembang dan industri farmasi di luar negeri, dalam bentuk transfer teknologi.
Proses transfer teknologi harus memenuhi beberapa elemen, antara lain perencanaan terdokumentasi yang mencakup seluruh tahapan pengembangan (road map), manajemen risiko mutu, gap analysis aspek teknik dan regulasi yang komprehensif, komunikasi dan koordinasi terkait proses dan produk, serta didukung oleh human resources yang qualified.
Lebih lanjut, Presiden Direktur Prodia memaparkan uji klinis sebagai kunci dalam inovasi farmasi, seperti obat, vaksin, dan produk biologis agar mendapat izin edar di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan POM memaparkan strategi Badan POM dalam melakukan pendampingan mulai dari hulu hingga ke hilir. “Pada bagian hulu adalah penerapan Good Laboratory Practice (GLP) dalam mendapatkan seed vaksin dan uji pre-klinik, pada saat proses upscaling ke skala industri sesuai dengan Good Manufacturing Practice (GMP), serta tahapan uji klinik yang sesuai dengan Good Clinical Practice (GCP), hingga proses penyiapan dokumen sesuai dengan standar dan persyaratan regulatori untuk mendapatkan izin edar dan siap untuk produksi secara komersial,” papar Kepala Badan POM.
Lebih lanjut, Kepala Badan POM mengungkap keyakinannya bahwa seluruh pihak, baik Pemerintah maupun pihak swasta pada proses pengembangan vaksin dalam rangka penguasaan berbagai teknologi platform vaksin, akan mendukung resiliensi di bidang farmasi, khususnya vaksin dan biopharmaceuticals. “Semoga kita dapat mewujudkan harapan kita ke depan menuju kemandirian dan sustainable supply obat, termasuk vaksin dalam penanganan penyakit di Indonesia,” pungkas Kepala Badan POM. (HM-Maulvi)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
