Jakarta - Komisi IX DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Badan POM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, Rabu (08/04). Dalam paparannya saat RDP tersebut, Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menjelaskan bahwa Badan POM menyiapkan beberapa langkah terkait ketersediaan obat guna penanggulangan COVID-19, salah satunya dengan mengoptimalkan obat modern asli Indonesia. “Kami sedang menyiapkan obat modern asli indonesia sebagai backup obat-obat yang bahan bakunya masih mengandalkan importasi dari luar Indonesia,” ujar Kepala Badan POM.
Penny K. Lukito juga menginformasikan bahwa secara pararel saat ini sedang dikembangkan 3 produk jamu untuk digunakan oleh penderita COVID-19 ringan. “Kami melaporkan, bahwa saat ini kami sedang menyusun protokol untuk 3 produk jamu yaitu Bejo, Cordicep, dan kombinasi herbal. Rencananya, akan dilakukan uji klinik di RS Wisma Atlet, dengan subjek penderita COVID-19 ringan. Protokol sedang disusun oleh tim peneliti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), PT.Kalbe, dan Contract Research Organization (CRO) dengan didampingi oleh Badan POM,” ungkap Kepala Badan POM.
Dalam RDP virtual yang dilaksanakan kurang lebih 10 jam dan dihadiri 45 orang dari 51 anggota Komisi IX ini, Kepala Badan POM memaparkan langkah strategis Badan POM dalam penanggulangan COVID-19. Langkah strategis tersebut antara lain inovasi percepatan perizinan dan fasilitasi bidang obat dan makanan untuk pengendalian COVID-19, perkuatan post-market Obat dan Makanan untuk mendukung penanganan COVID-19, serta pengawalan ketersediaan obat COVID-19. Sesuai Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020, Badan POM merupakan Anggota Tim Pengarah dan Anggota Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (khususnya di bidang logistik).
Tidak hanya terkait ketersediaan obat, Badan POM juga membantu percepatan hasil pengujian terhadap pasien terduga COVID-19, “ Saat ini kami mengirimkan alat lab kami yaitu Polymerase Chain Reaction (PCR) kepada Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta. Jika dibutuhkan bantuan Sumber Daya Masyarakat (SDM) untuk mengoperasikannya, kami siap membantu,” tandas Penny K. Lukito. Empat mobil insinerator Badan POM yang biasa digunakan untuk memusnahkan barang bukti Obat dan Makanan ilegal, saat ini juga dialihfungsikan untuk memusnahkan alat pelindung diri bekas pakai dan limbah media hasil penanganan COVID-19 di RS Wisma Atlet.
Penny K. Lukito juga memaparkan bahwa jajaran Badan POM di daerah membantu dalam ketersediaan hand sanitizer yang menjadi kendala di berbagai daerah. “Kendala sulitnya mendapatkan hand sanitizer di beberapa daerah sudah dapat ditanggulangi. Jajaran kami bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk membantu memproduksi secara mandiri. Kami tegaskan, ini bukan untuk diperjualbelikan, namun gratis diberikan kepada masyarakat dan fasilitas pelayanan publik di daerah,” terangnya kepada Pimpinan Rapat. “Peran Balai Besar/Balai POM dan Kantor Badan POM di kabupaten/kota, secara umum dalam hal pengawasan obat di peredaran, monitoring keamanan dan mutu obat dalam penanganan COVID-19, serta penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat,” lanjutnya.
RDP kali ini juga melibatkan beberapa asosiasi antara lain Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP FARMASI), International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), Gabungan Pengusaha Alat-alat Kesehatan (GAKESLAB), dan Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia. Selain siap mendukung pemerintah dalam penanggulangan COVID-19, para pengurus asosiasi tersebut memaparkan hambatan-hambatan yang dihadapi seperti bahan baku yang saat ini sulit didapatkan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan POM menjelaskan bahwa dengan adanya wabah COVID-19, pelaku usaha kesulitan mendapat pasokan bahan baku, khususnya dari China dan India karena ada pembatasan keluar masuk barang khususnya Bahan Baku Obat (BBO). Terkait hal ini, Badan POM telah berkomunikasi Government to Government (G to G) dibantu Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Kedutaan Besar di New Delhi, terkait kemudahan pengiriman sejumlah BBO dari India yaitu Chloroquine dan Hydrochloroquine Phosphat. “Kami sudah berkomunikasi dengan pihak India dan BBO dalam perjalanan ke Indonesia. Dukungan secara diplomatik dibantu penuh oleh Kementerian Luar Negeri.” tutupnya. (HM-Hasibuan)
Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
