Berikan Kemudahan Perizinan Berusaha, BPOM Raih Penghargaan

09-11-2023 Kerjasama dan Humas Dilihat 4753 kali Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Jakarta – BPOM kembali torehkan prestasi di tahun ini, dengan berhasil meraih penghargaan pada Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023 yang diinisiasi oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rabu (08/11/2023). Pada kesempatan tersebut, BPOM dianugerahi terbaik ketiga pada kategori Kementerian Negara/Lembaga yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).

Plt. Kepala BPOM, Lucia Rizka Andalusia hadir bersama dengan Sekretaris Utama BPOM, Rita Mahyona dan beberapa jajaran eselon II BPOM. Penghargaan pada Anugerah Layanan Investasi 2023 tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin.

ALI merupakan pemberian penghargaan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memperoleh hasil penilaian terbaik atas kinerja layanan investasi. Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM menetapkan pemberian penghargaan kepada 15 instansi pemerintah dengan kategori kementerian/lembaga, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), dan penghargaan khusus kawasan timur Indonesia.

Pemberian penghargaan terhadap Nomine Kementerian Negara/Lembaga yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan PPB merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Berusaha dan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kemudian dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga juga diatur mengenai penilaian kinerja tersebut.

Penilaian kinerja 2023 ini dilakukan oleh Kementerian Investasi terhadap 546 pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) se-Indonesia dan 18 kementerian/lembaga yang memiliki kaitan dengan percepatan pelaksanaan berusaha serta penanganan pelayanan perizinan berusaha. Penilaian dilakukan secara objektif dan seimbang dengan melibatkan kementerian/lembaga dan organisasi pelaku usaha. 

Proses penilaian di BPOM telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2023. Proses penilaian ini melalui beberapa tahapan dan terakhir meliputi pertemuan Tim Penilai dengan Pimpinan BPOM. Proses penilaian juga dilakukan dengan peninjauan sarana dan prasarana perizinan berusaha, wawancara dengan tim teknis unit kerja perizinan berusaha serta wawancara dengan perwakilan pelaku usaha yang mengurus perizinan melalui sistem online single submission (OSS).

Dalam sambutannya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa sepanjang Januari hingga September 2023, Indonesia telah mencatatkan investasi sebesar Rp1.053,1 triliun. 

”Saya janji kepada Pak Wapres dan Bapak Ibu semua. Saya berani janji, karena saya punya tim yang kuat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota/ dan Provinsi. Insya Allah, Desember 2023, target investasi kita bisa mencapai Rp1.400 triliun," tegasnya.

Selanjutnya Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin dalam arahannya, meminta komitmen seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengurai komplikasi investasi di Indonesia. Ma’ruf Amin memerintahkan untuk terus lakukan reformasi birokrasi, transformasi tata kelola, dan implementasi regulasi yang jelas, tepat, dan sederhana.

”Pemberantasan korupsi mesti terus menjadi ikhtiar seluruh bangsa karena investor memandang korupsi sebagai hambatan untuk berinvestasi,” lanjutnya.

Diraihnya penghargaan ini diharapkan semakin memperkuat semangat dan komitmen kita bersama untuk mendorong peningkatan layanan investasi dan kemudahan berusaha, guna meningkatkan aliran investasi di Indonesia. Dengan raihan penghargaan ini, BPOM senantiasa berkomitmen untuk mempertahankan kinerja dalam meningkatkan kemudahan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha. (HM-Rahman)

 

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

 

Berita Terkait

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana