Bersama Kembangkan Pangan Olahan Sorgum dari Hulu ke Hilir

02-11-2023 Umum Dilihat 635 kali Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Mojokerto – Kepala BPOM, Penny K. Lukito, mengajak para pelaku usaha pangan olahan untuk memanfaatkan sorgum sebagai bahan baku pangan olahan. Penny K. Lukito menyatakan BPOM siap untuk melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada para pelaku usaha terutama usaha mikro dan kecil (UMK) yang memproduksi produk olahan sorgum.

 

Ajakan ini disampaikan Kepala BPOM kepada komunitas petani di Provinsi Jawa Timur, komunitas kuliner (Jalansutra), komunitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Mojokerto, ibu-ibu PKK dan pelaku UMKM Kabupaten Mojokerto, Kamis (02/11/2023). Pada hari ini, Kepala BPOM membuka secara langsung kegiatan Sarasehan Jaminan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Olahan Berbahan Dasar Sorgum.

 

Dalam sambutannya, Penny K. Lukito menyebutkan bahwa BPOM menginisiasi sarasehan ini untuk memadukan pengembangan dari hulu ke hilir diversifikasi (penganekaragaman) sorgum sehingga sorgum tidak hanya dikonsumsi sebagai pangan segar namun juga dikonsumsi sebagai pangan olahan. “Diperlukan konvergensi (integrasi) program pengembangan sorgum dengan stakeholders terkait. Salah satu tujuan sarasehan ini adalah untuk membangun konvergensi program antar kementerian, dinas, serta pihak swasta,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut Penny K. Lukito menyampaikan bahwa sarasehan ini salah satunya akan membahas siapa melakukan apa dalam pengembangan sorgum. “Tugas BPOM sebenarnya di hilir, memberikan nomor izin edar produk. Tapi kami juga akan melakukan pendampingan di awal agar pelaku usaha tidak kaget dengan persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran,” jelas Kepala BPOM.

 

Dalam upaya diversifikasi pangan berbahan sorgum diperlukan adanya pengawalan terhadap jaminan keamanan, mutu, dan gizi dari sisi hulu hingga ke hilir oleh semua pihak termasuk pemerintah. Karena itu, dalam rangkaian sarasehan dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama stakeholders terkait pengembangan pangan alternatif berbahan dasar sorgum dengan menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan.

 

Hadir menjadi narasumber dalam sarasehan ini adalah Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, perwakilan PT Dirgantara Indonesia, akademisi Universitas Pasundan, akademisi  Universitas Teknologi Sepuluh Nopember, serta perwakilan dari PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) sebagai orang tua angkat usaha mikro kecil pangan olahan. Setelah sarasehan, Kepala BPOM berkesempatan meninjau booth pameran khusus yang memberikan gambaran mengenai rantai pasok sorgum, mulai dari sorgum siap panen, perontokan, sortasi, biji sorgum, proses produksi, sampai menjadi pangan olahan.

 

Pada kesempatan ini, Kepala BPOM juga menandatangani Nota Kesepahaman/memorandum of understanding (MoU) dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah di Mojokerto dan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (RMI PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya pengembangan Santripreneur di Pondok Pesantren. Diharapkan kerja sama BPOM dengan pondok pesantren ini dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, maupun mengembangkan kewirausahaan di bidang obat dan makanan.

 

Ketua RMI PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta, KH. Muhammad Nilzam Yahya, mengungkapkan rasa bangganya atas penandatanganan nota kesepahaman tersebut. “Saya merasa bangga dan bahagia karena diundang BPOM. BPOM hadir di Ponpes itu luar biasa. Ada tiga hal yang kami harapkan. Pertama adanya keberlanjutan atau tindak lanjut dari MoU ini, yaitu terkawal dan terjaminnya makanan santri. Kedua adanya pendampingan intensif kepada santri dan alumni yang menjadi pelaku usaha. Dan ketiga, kerja sama ini istiqamah,” harapnya.

 

Tak hanya itu, BPOM juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2020 tentang Perlindungan Obat Tradisional. Peraturan ini merupakan bentuk komitmen Jawa Timur dalam penanganan obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO). Saat ini masih ditemukan sarana produksi dan sarana distribusi produk obat tradisional mengandung BKO yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab demi keuntungan ekonomi. (HM-Nelly).

 

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Berita Terkait

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana