Jakarta — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan peran BPOM dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia, serta kontribusinya terhadap program prioritas pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan dalam audiensi antara Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa BPOM memiliki mandat pengawasan yang luas dan menyeluruh, dari hulu hingga hilir, dengan pendekatan berbasis sains untuk memastikan keamanan produk yang beredar di masyarakat. Ia juga menyoroti pencapaian strategis BPOM di tingkat internasional. BPOM telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai WHO Listed Authority (WLA). Capaian ini merupakan suatu pengakuan global atas kapasitas dan kredibilitas sistem regulasi Indonesia, setara dengan otoritas regulator negara maju.
“Status WHO Listed Authority merupakan bentuk pengakuan global atas kapasitas dan kredibilitas sistem regulasi BPOM. Ini bukan hanya prestasi kelembagaan, tetapi juga kemenangan bagi sistem kesehatan nasional dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia,” ujar Taruna Ikrar.
Pengakuan status WLA ini menunjukkan bahwa sistem regulasi BPOM memenuhi standar internasional tertinggi dalam pengawasan produk medis dan vaksin. Sebuah pencapaian yang hanya dimiliki oleh sedikit negara di dunia.
Menyambut hal tersebut, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menegaskan bahwa capaian ini merupakan bukti kuat bahwa BPOM bekerja secara kompeten dan kredibel, serta layak mendapatkan dukungan lebih lanjut dalam penguatan organisasi. Ia menilai bahwa pengakuan internasional seperti WLA perlu dijaga dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia.
“Pengakuan yang diterima BPOM di tingkat internasional menunjukkan kualitas pengawasan yang tinggi. Ini perlu dijaga secara konsisten karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Muhammad Yusuf Ateh.
Dalam konteks program MBG sebagai prioritas pemerintah, Ateh menilai BPOM memiliki peran penting dalam ikut serta memastikan mutu dan keamanan pangan. BPKP mendorong BPOM untuk melakukan peran pengawasan sesuai tugas dan fungsi lembaga, yang hasilnya dapat menjadi rekomendasi perbaikan untuk memastikan tujuan program MBG benar-benar tercapai.
Selain itu, BPKP menyatakan kesiapan untuk mengawal kegiatan strategis di BPOM, termasuk penguatan tata kelola organisasi serta dukungan terhadap program-program prioritas pemerintah. Sinergi yang terus berlanjut antara BPOM dan BPKP diharapkan mampu memperkokoh kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Sinergi ini sekaligus mendukung keberhasilan program nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (HM-Benny)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
