Jakarta – BPOM kembali menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program yang optimal di tengah keterbatasan anggaran melalui Laporan Keuangan BPOM Tahun Anggaran (TA) 2025. Kinerja tersebut dipaparkan langsung oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). RDP yang berjalan efektif ini dibuka oleh Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene ini dihadiri sejumlah anggota Komisi IX dan jajaran BPOM.
Dalam paparannya, Kepala BPOM menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Keuangan BPOM Tahun Anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan capaian tersebut, BPOM berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2014 hingga 2025.
Selain mempertahankan tata kelola keuangan yang akuntabel, BPOM juga mencatat realisasi belanja sebesar Rp1,76 triliun atau 99,51% dari pagu anggaran nonblokir. Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp284,3 miliar atau 121% dari target yang ditetapkan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola BPOM diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberpihakan pada masyarakat ini diwujudkan melalui penguatan pengawasan obat dan makanan sekaligus mendukung daya saing pelaku usaha nasional, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Capaian pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2025 bukan sekadar angka realisasi, tetapi merupakan wujud komitmen BPOM dalam menghadirkan perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang semakin efektif. Di tengah berbagai penyesuaian anggaran, kami tetap memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal, sekaligus terus memberikan pendampingan kepada industri dan UMKM agar mampu memenuhi standar keamanan, khasiat, mutu, dan daya saing produk."
Taruna Ikrar menjelaskan, berbagai indikator kinerja strategis berhasil dicapai sepanjang 2025. BPOM memeriksa 3.865 sarana produksi dan 24.392 sarana distribusi obat dan makanan. Pengawasan sarana dilakukan secara optimal sehingga jumlahnya melampaui target yang ditetapkan. Dalam aspek penegakan hukum, BPOM berhasil menangani 190 perkara di bidang obat dan makanan serta 192.562 tautan yang menjual produk ilegal dan tidak memenuhi ketentuan telah diturunkan/takedown.
Di sisi pemberdayaan pelaku usaha, BPOM juga memberikan pendampingan kepada 879 UMKM dalam pemenuhan standar serta mendampingi 410 pelaku usaha di bidang registrasi pangan olahan. Berbagai capaian tersebut menjadi bagian dari upaya BPOM membangun ekosistem pengawasan yang tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri obat dan makanan nasional.
"Kami meyakini bahwa perlindungan masyarakat dan pengembangan industri bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Pengawasan yang kuat justru menjadi fondasi bagi lahirnya industri obat dan makanan yang berkualitas, inovatif, dan mampu bersaing. Karena itu, BPOM akan terus memperkuat regulatory assistance, khususnya bagi UMKM, agar semakin banyak produk lokal yang memenuhi standar dan mampu berkembang di pasar nasional maupun global,” jelasnya.
Taruna Ikrar menambahkan bahwa BPOM telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai rencana aksi (plan of action) dan berkomitmen menyelesaikan seluruh rekomendasi tersebut. Ke depan, BPOM juga akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan penggunaan anggaran agar semakin efektif mendukung kinerja pengawasan obat dan makanan. Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai akan semakin memperkuat kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah.
Paparan tersebut memperoleh apresiasi dari Komisi IX DPR RI. Sejumlah anggota dewan menilai BPOM mampu mempertahankan kinerja yang baik meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurnia menyampaikan apresiasi atas capaian BPOM dalam mengelola anggaran secara efektif. "Kalau saya jadi Presiden dan semisal saya Menteri Keuangan, anggaran BPOM ini, dengan segala keterbatasan yang ada tetapi performa dari BPOM ini sungguh luar biasa. Kami sangat mengapresiasi," tambahnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Haris menyoroti pentingnya penguatan anggaran BPOM, mengingat semakin besarnya tanggung jawab lembaga tersebut. Menurutnya tanggung jawab BPOM saat ini juga termasuk dalam mendukung pengawasan keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Saat saya ke daerah, ketika staf BPOM mendampingi kami, mereka memang mengeluhkan anggaran yang sangat minim. Saya pikir ini harus dipikirkan, apalagi BPOM harus mendampingi program Badan Gizi Nasional yang jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)-nya sangat banyak," lanjutnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan menegaskan bahwa capaian opini WTP harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyampaikan, "laporan keuangan yang mendapat WTP ini harus berbanding lurus dengan hak masyarakat mendapatkan informasi, edukasi, sampai kemudian mereka benar-benar terlindungi dari produk ilegal obat dan makanan".
Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. Heru Tjahyono juga menekankan pentingnya peran BPOM dalam melindungi masyarakat sekaligus membina pelaku UMKM di daerah. Makanan dan UMKM yang beredar di daerah harus diselamatkan walaupun dengan anggaran BPOM yang terbatas.
Pada akhir rapat, Komisi IX DPR RI menyetujui dan menerima Laporan Keuangan BPOM Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi belanja mencapai 99,51% dari pagu anggaran nonblokir. Kemudian, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BPOM Tahun 2025 yang mencapai 121% dari target, disetujui DPR RI. Komisi IX juga mendukung komitmen BPOM untuk terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi ini adalah upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan meningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan bagi perlindungan masyarakat Indonesia. (HM-Benny)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
