BPOM dan IAI Pererat Kolaborasi Pengawasan Obat dan Makanan Demi Ketahanan Kesehatan Nasional

07-08-2026 Kerjasama dan Humas Dilihat 1456 kali Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Medan - BPOM pererat kolaborasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam mendukung pengawasan obat dan makanan sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional. Sinergi tersebut menjadi salah satu pesan utama Kepala BPOM Taruna Ikrar saat menghadiri Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia (PIT IAI) 2026 di Medan, Kamis (6/8/2026). 

Kepala BPOM berkesempatan menjadi Keynote Speaker pada kegiatan yang juga dihadiri secara daring oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, Ketua Umum Pengurus Pusat IAI (PP IAI) masa bakti 2022–2026 Noffendri, dan Ketua Umum PP IAI masa bakti 2026–2030  Lilik Yusuf Indrajaya. PIT IAI 2026 diikuti oleh 1.500 peserta yang terdiri dari apoteker lintas praktik, akademisi, peneliti, mahasiswa, regulator, mitra industri, dan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan. 

“Apresiasi atas keberlanjutan penyelenggaraan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia. Forum ini sangat strategis bagi pengembangan profesi Apoteker untuk berkontribusi optimal dalam sistem kesehatan nasional melalui penguatan praktik kefarmasian berbasis pengetahuan. Tema “One Health, One Pharmacy, Synergy for National Resilience” menegaskan ketahanan kesehatan nasional memerlukan sinergi lintas sektor dengan apoteker sebagai salah satu aktor strategis dalam ekosistem One Health,” ujar Taruna Ikrar dalam sambutannya.

Kepala BPOM menegaskan, ketahanan kesehatan menjadi bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional suatu bangsa. Membangun ketahanan kesehatan memerlukan pendekatan komprehensif yang perlu berakselerasi dari pendekatan kuratif dan sektoral menuju kuratif preventif, kolaboratif, serta lintas sektor. Salah satu caranya yaitu melalui pendekatan one health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

“Regulatory science berfungsi sebagai fondasi pendekatan one health yang menjembatani perkembangan sains dan teknologi dengan kebijakan publik berbasis analisis risiko dan bukti ilmiah (evidence-based policy). Dengan one health akan membentuk health society hingga terbentuknya ketahanan kesehatan secara nasional untuk Indonesia Maju,” jelas Taruna Ikrar lebih lanjut.

Kepala BPOM menggambarkan Indonesia memiliki modal yang sangat besar dengan populasinya yang besar, bonus demografi, kekayaan alam, serta keanekaragaman hayati. Faktor tersebut menjadi modal bagi Indonesia untuk menjadi pusat inovasi obat dan makanan. Regulatory science menjadi enabler bagi lahirnya inovasi agar hasil penelitian tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat dihilirisasi menjadi produk yang aman, bermutu, bermanfaat, dan berdaya saing.

Taruna juga menyebutkan masalah yang dihadapi melalui pendekatan sistem kesehatan one health, salah satunya adalah resistansi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR). Menurutnya, BPOM berperan dalam pengendalian AMR sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu penguatan kebijakan; peningkatan kapasitas dan edukasi, baik pelaku usaha maupun masyarakat, surveilans, intervensi pengawasan, serta advokasi dan kerja sama lintas sektor.

“Keberhasilan hilirisasi membutuhkan regulasi yang adaptif, investasi, SDM unggul, serta kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan organisasi profesi, yang kita sebut sebagai kolaborasi ABG. Jika seluruh elemen tersebut bergerak dalam satu ekosistem, kolaborasi akan menghasilkan dampak nyata, yaitu perlindungan masyarakat yang lebih optimal, meningkatnya daya saing dan kemandirian industri nasional, sistem kesehatan yang semakin tangguh dan berkelanjutan, serta meningkatnya kepercayaan terhadap produk Indonesia di tingkat global,” pungkas Taruna Ikrar.

Pada pertemuan ini, Kepala BPOM juga menyampaikan apresiasi terhadap peran strategis apoteker dalam pengawalan penggunaan obat secara rasional, edukasi masyarakat, serta surveilans keamanan produk melalui pelaporan efek samping dan pemantauan produk setelah beredar. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara BPOM dan IAI penting dalam memperkuat penyusunan kebijakan dan regulasi. 

Menurut Taruna, peran apoteker juga semakin strategis seiring perkembangan teknologi kesehatan. Profesi apoteker tidak lagi hanya berfokus pada obat berbahan kimia, tetapi juga perlu memahami perkembangan produk biologi, termasuk advanced therapy medicinal products (ATMP) dan living therapy. Hal tersebut menjadikan profesi Apoteker sebagai salah satu mitra strategis BPOM dalam memastikan obat dan produk kesehatan yang beredar memenuhi aspek keamanan, mutu, dan khasiat.

“IAI merupakan ‘rumah’ bagi BPOM karena sekitar 70% pegawai BPOM berasal dari profesi Apoteker. BPOM membutuhkan dukungan IAI dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. Setiap peraturan dapat didiskusikan secara ilmiah dan tidak dibuat untuk mempersulit, melainkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.

Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan profesi kefarmasian dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan global. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. 

“Sinergi dibangun melalui forum ilmiah seperti ini, kemudian melahirkan gagasan, inovasi serta rekomendasi untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini atau di masa depan,” kata Surya.

Surya menilai Apoteker memiliki posisi penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. “Apoteker salah satu garda terdepan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berorientasi keselamatan pasien. Karena itu, kompetensi, integritas, dan profesionalisme kalian perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa penguatan sektor kefarmasian menjadi bagian penting dalam mencapai target peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pemerintah menargetkan rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat menjadi 76 tahun pada 2029.

“Sekarang usia harapan hidup masyarakat Indonesia naik menjadi 74 tahun dari tahun sebelumnya [yang menargetkan] 72 tahun. Tahun 2029 kita targetkan menjadi 76 tahun, kemudian juga rata-rata hidup sehat yang dari 60 tahun ke 70 tahun. Jadi, bukan cuma menaikkan usia hidup, tetapi juga sehat dan itu butuh sinergi pemerintah dengan kefarmasian,” ujar Budi.

Ketua Umum PP IAI Lilik Yusuf Indrajaya mengatakan PIT IAI 2026 menjadi momentum bagi para apoteker untuk memperkuat kompetensi dan memperluas wawasan di bidang kefarmasian. “Sebagai organisasi, IAI akan selalu berupaya meningkatkan kompetensi anggotanya, [memberikan] kesejahteraan dan perlindungan, serta menyajikan kajian dari sisi akademik dan praktisi, kami berharap bisa terus meningkat dan mendapat dukungan dari semua pihak,” kata Lilik.

Melalui PIT IAI 2026, BPOM dan IAI menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pengawasan obat dan makanan, pengembangan kompetensi apoteker, riset dan inovasi, serta penyusunan kebijakan berbasis bukti ilmiah. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya ketahanan kesehatan nasional sekaligus memastikan masyarakat memperoleh obat dan makanan yang aman, berkhasiat, bermutu, dan tepercaya. (HM-Rizky)

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Berita Terkait

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana