Jakarta – BPOM bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan serta mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di ibu kota. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan komitmen ini dalam audiensi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/7/2025).
Taruna Ikrar menekankan pentingnya Jakarta sebagai pusat pengawasan obat dan makanan, mengingat hampir 50% persoalan terkait pengawasan komoditas tersebut terjadi di wilayah ibu kota. "Silaturahmi ini memperkuat kerja sama strategis. Jakarta adalah kota global dan BPOM juga harus ikut mendunia," ujarnya.
Ia menyoroti peran BPOM yang melekat pada kebutuhan masyarakat dari sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu, BPOM sangat berkepentingan untuk memastikan kualitas dan keamanan obat, obat bahan alam, pangan, suplemen kesehatan, hingga kosmetik.
Selain itu, Taruna Ikrar menargetkan peningkatan jumlah UMKM yang memiliki izin edar. “Saat ini, ada sekitar 60 ribu UMKM yang tercatat, padahal target kami 1,7 juta secara nasional. Mayoritas UMKM itu ada di Jakarta. Kami berharap izin PIRT [pangan industri rumah tangga] bisa naik menjadi izin edar nasional [BPOM] agar produk mereka bisa dipasarkan lebih luas,” jelasnya.
Ia juga menyinggung peredaran obat palsu dan produk obat tradisional atau suplemen kesehatan mengandung bahan berbahaya (bahan kimia obat/BKO) yang masih ditemukan di beberapa titik, seperti di Pasar Pramuka dan Grogol. “Kami butuh dukungan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan,” tambahnya.
Kepala BPOM juga mengungkapkan pentingnya sinergi dalam pemanfaatan fasilitas, seperti mobil laboratorium keliling dan peningkatan standar kantor Balai Besar POM di Jakarta yang berlokasi di Cilangkap. “Kami minta dibantu untuk mobil keliling dan fasilitas kantor yang belum sesuai standar,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Pramono Anung, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendukung penuh pengawasan BPOM di lapangan. "Kami siap membantu operasi, termasuk mengerahkan Satpol PP [Satuan Polisi Pamong Praja]. Kami akan dukung sepenuhnya," ujarnya.
Pramono juga membuka ruang koordinasi untuk mendukung mobil laboratorium keliling serta perbaikan kantor BBPOM di Jakarta. "Saya cukup tahu karena dulu saya yang menyiapkan Perpres BPOM. Kebutuhan masyarakat tinggi, tapi dukungan internal masih kurang, itu yang harus kita perkuat," imbuhnya. Tim yang mendampingi Pramono turut menyampaikan aspirasi bahwa BPOM diharapkan dapat memberikan perizinan yang mudah dan cepat untuk produk aromaterapi karena itu terkait dengan pariwisata.
Kedua pihak juga menyinggung pentingnya penguatan produksi obat dalam negeri. Taruna Ikrar menekankan bahwa 90% bahan baku obat masih impor, sehingga perlu strategi menekan biaya produksi dan distribusi. Pramono Anung menambahkan bahwa Indonesia pernah hampir bekerja sama dengan India dalam menurunkan harga obat, namun belum berhasil menekan harga obat secara signifikan.
“Kami yakin di bawah Presiden Prabowo, yang memiliki hubungan internasional yang kuat, hal ini bisa ditingkatkan,” ujar Pramono.
Pertemuan ini menjadi tonggak baru penguatan sinergi antara BPOM dan Pemerintah DKI Jakarta dalam memastikan keamanan pangan dan obat masyarakat. Tak hanya itu, sinergi kedua belah pihak juga akan mengoptimalkan upaya untuk memberdayakan UMKM serta mendorong efisiensi perizinan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta sebagai etalase nasional. (HM-Khairul)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
