Jakarta - Kepala BPOM Taruna Ikrar melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung Utama Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Senin (2/11/2026). Pertemuan ini membahas penguatan sinergi BPOM dan Polri dalam pengawasan serta penegakan hukum di bidang obat dan makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Asep Safruddin. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis, antara lain penyalahgunaan narkotika dan obat-obat tertentu (OOT), peredaran obat ilegal, penyalahgunaan vape dan kratom, kosmetik ilegal, serta pengawasan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara BPOM dan Polri. Ia menegaskan komitmen untuk meningkatkan kolaborasi agar berbagai persoalan kejahatan di bidang obat dan makanan dapat ditangani secara terpadu.
“Ke depan, kita berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama lebih kuat lagi dengan pertukaran informasi, kemudian dengan pengawasan yang lebih ketat, dan juga penegakan hukum yang lebih berkeadilan,” ujar Kapolri.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa terdapat sejumlah ruang lingkup tugas BPOM yang beririsan dengan kewenangan Polri. Salah satunya terkait pengawasan OOT, termasuk tramadol dan obat-obatan lain yang berpotensi disalahgunakan. Selain itu, BPOM juga menyoroti kratom yang termasuk sumber daya alam Indonesia dengan banyak potensi untuk dikembangkan, tetapi perlu diawasi penggunaannya agar tidak disalahgunakan.
“Dalam konteks inilah terdapat beberapa sinergi tugas yang perlu kita perkuat. Salah satunya berkaitan dengan obat-obat tertentu yang memerlukan pengawasan, termasuk obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan. Kami ingin memastikan peredaran dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan sehingga tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat,” jelas Taruna Ikrar.
Selain pengawasan obat, BPOM dan Polri juga membahas dukungan terhadap program prioritas pemerintah, khususnya MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam pelaksanaan MBG, BPOM telah menjalin koordinasi dengan Polri untuk mendukung pengawasan keamanan pangan. Sementara itu, keterlibatan BPOM dalam pengembangan Koperasi Merah Putih, mencakup pendampingan, penyiapan, hingga pengawasan produk yang akan dipasarkan melalui gerai koperasi, termasuk obat dan pangan olahan.
Taruna Ikrar menambahkan, pengawasan terhadap produk yang dipasarkan melalui gerai Koperasi Merah Putih perlu dilakukan secara terpadu bersama kepolisian. Hal ini penting untuk memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu, sekaligus mencegah peredaran produk ilegal.
BPOM dan Polri sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada 7 Juli 2026 yang berlaku selama 5 tahun. Kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi kedua institusi untuk memperkuat koordinasi dan mengimplementasikan kerja sama secara konkret, khususnya dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.
Penguatan sinergi juga diarahkan pada pengawasan di ruang digital. Perkembangan perdagangan melalui platform daring membuka peluang terjadinya penjualan obat dan makanan ilegal yang menjangkau masyarakat secara luas. Taruna Ikrar menyebutkan bahwa hingga Oktober 2026, terdapat sekitar 1,5 juta tautan yang menjadi perhatian dalam pengawasan siber BPOM, dengan nilai ekonomi yang mencapai sekitar Rp350 miliar. Untuk itu, BPOM memandang perlu memperkuat kolaborasi dengan Polri, termasuk dalam pemanfaatan fasilitas, instrumen, dan kapasitas sumber daya manusia untuk menindak kejahatan di ruang digital.
Dalam kesempatan tersebut, Taruna Ikrar menegaskan kesiapan BPOM untuk memperkuat koordinasi dengan Polri melalui unit-unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan dan penindakan. Dukungan tersebut mencakup penguatan pertukaran informasi, intelijen, patroli siber, pencegahan, hingga penyidikan dan penyitaan.
Melalui audiensi ini, BPOM dan Polri berkomitmen memperkuat implementasi kerja sama secara berkelanjutan untuk mencegah dan menindak pelanggaran di bidang obat dan makanan. Sinergi kedua institusi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, serta memastikan masyarakat memperoleh obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. (HM-Devi)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
