Geneva, Swiss – BPOM terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai sektor sebagai upaya penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi tantangan global. Salah satunya adalah dengan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).
Selasa (2/9/2025), delegasi BPOM melakukan diskusi strategis dengan WHO mengenai potensi kolaborasi dalam peningkatan kualitas produk farmasi di Indonesia. Delegasi BPOM dikawal oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi 1) William Adi Teja dan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Lynda Kurnia Wardhani.
Kehadiran delegasi BPOM diterima dengan hangat oleh Assistant Director-General, Division of Health Systems, Access and Data of WHO Yukiko Nakatani yang memimpin delegasi WHO. Turut bergabung pula Director, Department of Regulation and Prequalification Rogerio Gaspar; Director, Department of Medicines and Health Products Policies and Standards Deusdidit Mubangizi; Unit Head for Regulation and Safety Unit Hiiti Sillo; dan Director of Medicines and Health Product Policies and Standards Richard Gregory, serta delegasi dari Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa.
Membuka diskusi, William Adi Teja menyebut salah satu misi kunjungan delegasi BPOM adalah menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan produk yang dihasilkan Indonesia memenuhi standar tertinggi untuk menjamin keamanannya, khususnya obat dan vaksin. Ia juga mempertegas upaya Indonesia dalam memastikan akses produk vaksin dan bioterapeutik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Tidak hanya untuk cakupan lokal. BPOM juga menargetkan ketersediaan akses produk farmasinya untuk menyuplai kebutuhan masyarakat internasional, terutama di wilayah regional Asia.
Merespons penjelasan tersebut, Yukiko Nakatani memberikan apresiasi kepada BPOM atas kontribusi dan dukungannya bagi WHO. Dukungan yang dimaksud merujuk pada pengembangan produksi berbasis teknologi mRNA, terutama pada produksi vaksin di era pandemi COVID-19 lalu.
“Saat ini, BPOM juga sedang berproses meningkatkan kapasitas pada kerangka regulatori obat dan vaksin. Ini juga hal yang penting untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan Indonesia dan kami mengapresiasi upaya ini,” tutur Yukiko.
WHO juga menyebut potensi Indonesia dalam mengembangkan dan memproduksi produk darah dan derivatnya. Saat ini, produk darah dan turunannya masih terbatas jumlah dan kapasitas pengembangannya. Namun, Indonesia berpotensi meningkatkan kedua aspek tersebut karena memiliki ilmu yang menunjang dan jumlah populasi yang juga mendukung.
“Pengembangan ini perlu didukung dengan komitmen untuk pemenuhan kriteria GMP [good manufacturing practices] dan pengawasan regulatori di bawah kerangka GBT [Global Benchmarking Tools]. Ini yang kami sangat dorong untuk dilakukan oleh BPOM,” jelas Deusdedit Mubangizi.
Misi lain dari kunjungan delegasi BPOM kali ini adalah sebagai tindak lanjut dari proses penilaian menuju WHO Listed Authority (WLA) yang tengah berlangsung. Sebelumnya pada 7—13 Agustus 2025, BPOM telah menjalani proses on-site inspection sebagai bagian dari rangkaian penilaian yang dilakukan WHO.
Rogerio Gaspar dari WHO menjelaskan bahwa secara umum, hasil on site inspection untuk fungsi inspeksi, uji klinis, dan vigilans mendapatkan respons positif dari tim penilai. Ia menekankan komitmen BPOM untuk terus memenuhi aspek regulatori yang baik dalam proses bisnis yang dilakukan, sekalipun nantinya sudah memenuhi kriteria dari masing-masing fungsi penilaian pada WLA.
“Proses WLA sangat kompleks, dan membutuhkan komitmen yang kuat untuk terus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Kita harus duduk bersama untuk membahas komponen lain yang dapat diperkuat dari sistem regulatori yang dijalankan BPOM. Saat ini kita masih fokus untuk yang terkait vaksin. Ke depan perlu dikembangkan juga yang terkait dengan obat,” lanjut Rogerio.
Topik lain yang dibahas yaitu kolaborasi lebih lanjut antara BPOM, yang mewakili Indonesia, dengan WHO. Termasuk dalam kerangka kerja sama BPOM melalui Western Pacific Regional Office (WPRO). Deputi 1 BPOM meminta masukan dan bimbingan lebih lanjut dari WHO terkait keikutsertaan BPOM dalam WPRO, mengingat BPOM baru bergabung dalam kerangka kerja sama regional tersebut di tahun 2025.
WHO juga menjajaki rencana Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan The 4th Global Local Production Forum pada tahun 2027. Kegiatan ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan di regional pasifik barat dan menjadi kesempatan untuk menggandeng kolaborasi dengan sektor industri dan regulatori di kawasan regional.
Rencana tersebut disambut baik oleh delegasi BPOM dengan komitmen akan mempersiapkan diri untuk memberikan pengalaman profesional yang terbaik sebagai tuan rumah untuk acara tersebut. William Adi Teja kemudian mengakhiri sesi pertemuan bersama WHO dan menyampaikan harapan dapat terus mempererat kolaborasi dengan WHO dalam upaya meningkatkan kapasitas BPOM sebagai lembaga regulator yang menuju kelas dunia.
Setelah melakukan pertemuan dengan WHO, delegasi BPOM juga melakukan pertemuan dengan warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di WHO. Pertemuan ini membahas mengenai peran, fungsi masing-masing departemen yang digeluti, serta program kunci dan tantangan yang dihadapi para WNI dalam tugasnya pada organisasi kesehatan dunia tersebut.
Teridentifikasi potensi kolaborasi dengan WNI di WHO untuk mempercepat terobosan kesehatan nasional, mulai dari pengembangan industri plasma darah untuk mengurangi ketergantungan impor, memperlancar akses obat tuberkulosis terbaru, hingga penguatan standar perlindungan dari bahaya rokok dan kesiapsiagaan pandemi. Sinergi ini juga membuka peluang pertukaran junior professional officer (JFO) Indonesia di tingkat global, khususnya di WHO, sekaligus memastikan produk kesehatan nasional memenuhi standar dunia untuk melindungi 280 juta rakyat Indonesia.
Di hari yang sama, delegasi BPOM melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call) kepada Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) PTRI di Jenewa yang diterima oleh Duta Besar Achsanul Habib. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi tentang peran PTRI dalam diplomasi internasional serta strategi Indonesia di organisasi global, khususnya yang terkait dengan BPOM. Pada kesempatan ini, PTRI Jenewa menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan memfasilitasi BPOM dalam konteks keperluan peningkatan kapasitas regulatori dan kolaborasi internasional dengan lembaga tingkat dunia, termasuk WHO. (HM-Herma)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
