Bekasi – BPOM terus berkomitmen meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dengan memastikan rantai pasok obat di Indonesia berjalan sesuai standar keamanan yang ketat. Guna memastikan implementasi tersebut berjalan nyata di lapangan, Kepala BPOM Taruna Ikrar melakukan kunjungan kerja langsung ke National Distribution Center (NDC) PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL) di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (2/7/2026). Langkah ini menjadi bagian penting dari fungsi monitoring dan evaluasi komprehensif demi menjamin bahwa obat yang dikonsumsi masyarakat senantiasa terjaga mutu, keamanan, dan khasiatnya dari hulu hingga ke tangan pasien.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa pengawasan di era kepemimpinannya tidak lagi hanya berpusat di belakang meja administrasi atau sekadar menerbitkan sertifikasi. BPOM mengambil langkah proaktif turun langsung ke industri untuk mengawal ketat seluruh proses rantai distribusi obat nasional. Upaya nyata ini dilakukan agar hak masyarakat untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas dapat terpenuhi secara maksimal tanpa adanya celah bahaya dalam proses logistik farmasi.
"Biasanya kunjungan ke fasilitas hanya dilakukan tim teknis, tetapi saya ingin melihat langsung di lapangan. Tanggung jawab kami bukan sekadar tanda tangan persetujuan di meja, melainkan melakukan controlling and evaluating (kontrol dan evaluasi) secara nyata untuk memastikan semuanya berjalan baik," ujar Taruna Ikrar.
Selain memperketat kontrol fisik, perlindungan masyarakat oleh BPOM juga diwujudkan melalui percepatan akses terhadap obat-obat inovatif yang sangat dibutuhkan publik, salah satunya adalah obat dengan zat aktif tirzepatide untuk penderita diabetes tipe 2 dan manajemen berat badan. Obat ini berhasil diselesaikan proses registrasinya oleh BPOM hanya dalam kurun waktu 98 hari tanpa sedikit pun mengurangi prinsip evaluasi ilmiah. Mengingat data Kementerian Kesehatan menunjukkan angka penderita diabetes di Indonesia sangat tinggi, yakni mencapai 31 juta jiwa atau mencakup 11% populasi akibat faktor genetik dan pola konsumsi tinggi glukosa, kehadiran obat inovatif yang terawasi dengan baik menjadi sangat krusial.
Namun demikian, BPOM mengingatkan bahwa perlindungan setelah obat beredar (post-marketing) tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, Kepala BPOM meminta seluruh pelaku usaha termasuk distributor untuk memperkuat sistem farmakovigilans atau pengawasan keamanan obat pasca-pemasaran guna mencegah risiko efek samping merugikan di masyarakat. "Kami baru saja mengeluarkan regulasi. Vigilans ini sangat penting karena salah satu yang belum berkembang dengan baik adalah tentang farmakovigilans. Apakah itu adverse reactions (efek samping) atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, please report it. Karena itu adalah fungsi dari post-marketing," tegas Taruna.
Dalam kesempatan yang sama, President Director PT APL Christophe Piganiol menyambut baik pengawasan ketat yang dilakukan oleh regulator demi kepentingan pasien di Indonesia. Ia memaparkan bahwa fasilitas NDC yang dibangun di atas lahan Cikarang ini dirancang khusus dengan standar kualitas internasional serta infrastruktur yang tangguh demi menjaga integritas produk farmasi secara konsisten. PT APL sendiri telah menginvestasikan dana sebesar Rp350 miliar untuk NDC tersebut dan mempekerjakan lebih dari 2.500 karyawan di seluruh Indonesia untuk menjangkau lebih dari 60.000 fasilitas kesehatan di 514 kota melalui jaringan distribusi terintegrasi.
"Fasilitas ini adalah jantung APL, demi memastikan setiap pasien mendapat obat yang tepat pada waktu yang tepat. Kami juga rutin melatih tim agar selalu siap menghadapi situasi darurat," kata Christophe Piganiol. Ia menambahkan, pusat distribusi tersebut dirancang dengan lantai tahan gempa berkapasitas 6 ton per meter persegi, lapisan epoksi premium, hingga dermaga bongkar muat khusus yang kedap udara untuk menjamin keamanan produk rantai dingin (cold chain).
Melalui sinergi kolaboratif antara BPOM dan pelaku usaha yang taat pada prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) menjadi kunci kokohnya ekosistem kesehatan nasional. Sebagai regulator yang diakui global lewat status WHO-Listed Authority (WLA), BPOM terus memodernisasi pengawasan lewat inovasi digital, seperti pelacakan 2D barcode secara real-time. Langkah progresif ini menjadi benteng utama untuk mengunci mati pergerakan obat ilegal atau palsu yang dapat mengancam keselamatan masyarakat Indonesia. (HM-Syale)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
