Jakarta- Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala lembaga pemerintah, termasuk Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar.
Dalam pembukaan sidang, Puan Maharani menegaskan bahwa KEM dan PPKF RAPBN 2027 merupakan fondasi penting dalam menyusun arah kebijakan ekonomi nasional yang sehat, berkelanjutan, sekaligus mampu mengantisipasi risiko ekonomi global dan domestik. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bukan hanya berorientasi pada peningkatan angka Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta memastikan pemerataan hasil pembangunan.
“KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 juga diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Puan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan bahwa APBN 2027 merupakan instrumen perjuangan negara. Instrumen untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian.
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai pedoman perjalanan kita ke depan,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo juga memaparkan sejumlah indikator fundamental ekonomi nasional yang dinilai tetap solid. Di antaranya pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 sebesar 5,61% secara tahunan (year on year/yoy) dan inflasi April 2026 sebesar 2,42% yoy. Kemudian tercatat juga surplus perdagangan selama 71 bulan berturut-turut serta cadangan devisa mencapai USD146,2 miliar.
Di sela kegiatan tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa BPOM terus memperkuat perannya dalam mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui percepatan layanan regulasi dan penguatan ekosistem investasi sektor obat dan makanan, BPOM terus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, inovatif, dan berdaya saing, tanpa mengesampingkan aspek keamanan, khasiat, mutu, dan perlindungan masyarakat.
“BPOM berkomitmen mendukung arah kebijakan ekonomi pemerintah melalui penguatan kemudahan regulasi, percepatan layanan perizinan, dan pengawasan yang adaptif namun tetap berbasis perlindungan masyarakat. Kami ingin memastikan industri obat dan makanan nasional tumbuh sehat, kompetitif, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” ujar Taruna Ikrar.
Taruna Ikrar menambahkan, BPOM telah melakukan berbagai transformasi layanan guna mendukung iklim investasi nasional. Di antaranya percepatan evaluasi registrasi produk, digitalisasi layanan perizinan, simplifikasi regulasi, hingga pendampingan industri khususnya UMKM dan pelaku usaha sektor farmasi, pangan olahan, kosmetik, serta obat tradisional.
“BPOM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga hadir sebagai enabler bagi dunia usaha. Dengan regulasi yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, kami berharap investasi di sektor obat dan makanan termasuk kosmetik semakin meningkat serta mampu membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing Indonesia,” lanjutnya.
Menurut Taruna Ikrar, langkah transformasi BPOM tersebut sejalan dengan direktif Presiden Prabowo Subianto. Arahan yang jelas bahwa seluruh lembaga pemerintah agar mampu menciptakan birokrasi yang efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.
Rapat Paripurna DPR RI tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, parlemen, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Keluaran rapat ini juga diharapkan mampu mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang terus berkembang. (HM-Benny)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
