Palembang – Sebagai wujud nyata kolaborasi antara regulator dan akademisi, BPOM terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam membangun ketahanan kesehatan nasional melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kuliah umum Kepala BPOM Taruna Ikrar di Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat (31/7/2026). Mengangkat tema "Ancaman Silent Pandemic Akibat Resistansi Antimikroba dan Pengendaliannya", kegiatan ini dihadiri Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya Radiyati Umi Partan, jajaran pimpinan fakultas, sivitas akademika, serta mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dalam menghadapi tantangan kesehatan global.
Dalam paparannya, Kepala BPOM mengingatkan bahwa resistansi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR) merupakan ancaman kesehatan yang berkembang secara senyap, namun berdampak sangat besar terhadap keselamatan manusia. Penyalahgunaan dan penggunaan antibiotik yang tidak rasional telah mempercepat munculnya bakteri resistan sehingga berbagai infeksi menjadi semakin sulit diobati. Bahkan, tanpa intervensi yang efektif, AMR diproyeksikan menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia pada beberapa dekade mendatang.
Taruna Ikrar menjelaskan bahwa pengendalian AMR tidak dapat diselesaikan hanya melalui regulasi pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan One Health, yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan riset, inovasi, dan sumber daya manusia yang mampu mendukung kebijakan berbasis bukti ilmiah.
"Resistansi antimikroba adalah silent pandemic yang tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya nyata terhadap keselamatan manusia. Karena itu, kita membutuhkan kolaborasi ilmu pengetahuan, inovasi, dan integritas. Kampus harus menjadi pusat lahirnya solusi, sementara BPOM memastikan setiap inovasi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang melindungi masyarakat," tegas Taruna Ikrar.
Lebih lanjut, Kepala BPOM memaparkan berbagai strategi pengendalian AMR, mulai dari penguatan kebijakan nasional, optimalisasi penggunaan antibiotik yang rasional, pengembangan vaksin dan antibiotik baru, pemanfaatan teknologi diagnostik mutakhir, hingga peningkatan edukasi masyarakat. BPOM sendiri telah memperkuat berbagai kebijakan, antara lain melalui peta jalan pengendalian AMR di lingkungan BPOM, pengawasan distribusi antibiotik, pengawasan residu antibiotik pada pangan olahan, patroli siber terhadap penjualan antibiotik ilegal, serta komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Taruna Ikrar juga menekankan pentingnya kolaborasi Academic-Business-Government (ABG) dalam mempercepat pengendalian AMR. Akademisi berperan menghasilkan riset dan inovasi, pelaku usaha memastikan aEa dan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.
"Mahasiswa hari ini adalah ilmuwan, regulator, dan pemimpin masa depan. Saya berharap Universitas Sriwijaya tidak hanya melahirkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga menjadi motor penggerak inovasi untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional dan melindungi masyarakat dari ancaman resistansi antimikroba," ujar Taruna Ikrar.
Selain itu, Kepala BPOM menguraikan pentingnya pengembangan vaksin, termasuk vaksinasi maternal. Ia menyebut vaksinasi maternal sebagai salah satu pendekatan ilmiah yang berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap antibiotik sekaligus memberikan perlindungan lebih luas bagi ibu dan bayi. Menurutnya, inovasi di bidang vaksin merupakan investasi strategis dalam membangun kemandirian kesehatan nasional di masa depan.
Antusiasme mahasiswa terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Salah satu mahasiswa menanyakan strategi Indonesia dalam mewujudkan kemandirian produksi obat, khususnya dalam menghadapi tantangan AMR, mengingat masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku obat impor.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM menjelaskan bahwa kemandirian farmasi bukan berarti meniadakan impor sepenuhnya, karena hampir seluruh negara masih memiliki ketergantungan terhadap rantai pasok global. Fokus utama Indonesia adalah meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, memperkuat riset, serta membangun ekosistem industri farmasi nasional melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan industri.
Sebagai rangkaian dari kunjungan kerjanya ke Sumatera Selatan, Kepala BPOM beserta Sekretaris Utama dan jajaran melanjutkan agenda dengan memberikan pembinaan kepada jajaran Balai Besar POM (BBPOM) di Palembang dan Balai POM di Lubuklinggau. Dalam arahannya, Kepala BPOM menegaskan pentingnya memperkuat budaya kerja yang profesional, adaptif, dan berintegritas guna meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Sumatera Selatan, termasuk penguatan pengawasan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter yang masih menjadi salah satu tantangan di daerah.
Melalui kuliah umum di Universitas Sriwijaya dan pembinaan kepada unit pelaksana teknis di Sumatera Selatan, BPOM menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi antara regulator, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem pengawasan obat dan makanan yang semakin kuat, berbasis sains, dan mampu menjawab tantangan kesehatan masa depan. (HM-Rasyad)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
