BPOM Gelar Forum Koordinasi Manajemen Sampling, Dorong Peningkatan Efektivitas Pengawasan Peredaran Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

04-12-2023 Umum Dilihat 472 kali Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Bandung – Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi salah satu cara BPOM untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasannya. Selasa (21/11/2023), BPOM melalui Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Kedeputian II) menyelenggarakan kegiatan Forum Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Forum koordinasi dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Plt. Deputi II BPOM, Reri Indriani. Hadir secara hybrid sebagai peserta forum adalah petugas pelaksana sampling dan pengujian dari unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini diselenggarakan untuk mengevaluasi tren pengawasan tahun berjalan. Forum ini sekaligus membahas perencanaan pengawasan di tahun selanjutnya berdasarkan hasil analisis pola konsumsi dan peredaran produk di tahun ini. Evaluasi ini diperlukan untuk menjawab dinamika yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Tren penggunaan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang sangat dinamis menimbulkan beragam tantangan saat dilakukannya kegiatan pengawasan. Terlebih dengan adanya perubahan pola konsumsi dan peredaran produk yang dipicu peningkatan penjualan secara online, promosi produk viral oleh influencer, serta maraknya kosmetik kontrak di bawah tangan.

Dalam sambutan dan arahannya, Plt. Deputi II menyampaikan bahwa prioritas sampling harus disusun seoptimal mungkin, sehingga dapat menjaring produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang paling berisiko atau tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu. ”Diperlukan adanya pembahasan mengenai metode sampling produk yang efektif, tepat sasaran, dan menggambarkan kondisi di peredaran. Juga terkait dengan perkuatan pengawasan terhadap potensi cemaran dalam produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik,” tegas Reri Indriani.

“Kami juga kembali mendorong perlunya dukungan dan komitmen dari unit kerja di BPOM pusat dan seluruh UPT untuk konsisten dalam melakukan pelaporan hasil sampling dan pengujian,” lanjutnya.

Forum ini juga menghadirkan beberapa narasumber lain dari BPOM, yaitu dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan, serta Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Selain itu, juga menghadirkan narasumber eksternal, yaitu dari Compas, yang memaparkan terkait metode analisis tren produk beredar sebagai upaya penajaman teknik sampling yang tepat sasaran.

Melalui forum ini, telah diperoleh beberapa rekomendasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kendala sampling pada tahun 2023, serta langkah perbaikannya agar sampling yang dilakukan pada tahun 2024 dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Salah satunya terkait dengan proporsi sampling. proporsi sampling acak secara online untuk setiap UPT akan disesuaikan dengan kondisi daerahnya, yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik dalam laporan Statistik E-Commerce 2022.

Selanjutnya, untuk kategori sampling targeted online akan dikhususkan untuk produk yang sedang viral dan berisiko tinggi. Juga terdapat penambahan kategori sampling targeted untuk obat tradisional, yaitu untuk obat tradisional yang dijual di sarana multi level marketing (MLM) dan di depot/kios jamu. Kategori sampling kosmetik yang dijual melalui media online juga dibedakan untuk produk yang sedang viral dan yang dijual melalui official store/reseller. Pengujian kosmetik secara mandiri oleh balai dan loka juga dilakukan untuk menguji cemaran dietilen glikol (DEG).

Pembahasan melalui forum kali ini ditujukan untuk memastikan sampling yang akan dilaksanakan tahun berikutnya berjalan efektif dan efisien, serta dapat menggambarkan profil keamanan dan mutu produk beredar. Profil ini menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan strategi BPOM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan dalam rangka perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. (Direktorat Pengawasan Kosmetik/HM-Herma)

Berita Terkait

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana