Jakarta – Kepala BPOM RI Taruna Ikrar beranjangsana ke kantor Tribunnews.com di daerah Gelora, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024). Didampingi Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Noorman Effendi, kehadiran Kepala BPOM diterima oleh Wakil Direktur Berita Tribun Network Domu D. Ambarita beserta jajaran. Taruna Ikrar menyampaikan bahwa kunjungan kali ini adalah untuk bersilaturahmi dan menjalin kedekatan dengan media.
Sebagai situs media online nomor satu di Indonesia, Tribunnews memiliki jaringan Tribun Network yang tersebar di penjuru Indonesia dan didukung oleh lebih dari 1.500 wartawan yang mengusung nilai-nilai lokal dari 34 provinsi. Pada 2022, Tribunnews memiliki 66 portal berita dan 22 media koran.
Berdasarkan hasil monitoring pemberitaan BPOM, sepanjang tahun 2024 Tribunnews telah memuat kurang lebih 1.259 berita tentang obat dan makanan dan kinerja BPOM. Berita yang dimuat, antara lain mengenai intensifikasi pengawasan Ramadan di berbagai daerah di Indonesia, penggeledahan tempat produksi kosmetik ilegal oleh Loka POM di Tanjung Pinang, pengujian sampel minuman yang diduga menyebabkan keracunan oleh BBPOM di Palembang, pelantikan Kepala BPOM yang baru, dan banyak topik lainnya.
Pada kesempatan ini, Kepala BPOM langsung diajak menjadi narasumber dalam Tribunnews Podcast. Hal pertama yang ditanyakan Domu D. Ambarita sebagai host podcast adalah mengenai salah satu tugas yang diamanatkan Presiden RI kepada Kepala BPOM, yaitu bagaimana menekan harga obat. Taruna Ikrar menjelaskan bahwa setelah bertemu dan berdiskusi dengan internal BPOM dan pelaku usaha, ada beberapa faktor yang membuat harga obat mahal. Beberapa faktor tersebut, antara lain mahalnya bahan baku impor, terbatas bahan baku produksi lokal, dan tingginya biaya pemasaran.
Ketika ditanya mengenai berapa lama dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendapat izin edar produk di BPOM, Taruna Ikrar menjawab biaya dan waktu proses pendaftaran produk tergantung dari jenis komoditasnya. "Prosedurnya tergantung komoditas. Tidak bisa disamakan antara produk obat, kosmetik, dan makanan. Contohnya obat baru, memerlukan waktu evaluasi 300 hari kerja," jelasnya. Biaya pendaftaran juga sama, ada yang 10 juta, 30 juta, tetapi ada juga yang 1 juta saja, tergantung komoditasnya. Kepala BPOM menekankan semua biaya ini langsung masuk ke negara, bukan ke personel BPOM.
Menutup obrolannya di podcast, Kepala BPOM mengungkapkan rencana strategis jangka pendek miliknya. Yang pertama, mempercepat proses perizinan terutama untuk produk-produk yang sangat dibutuhkan. Kedua, berkontribusi untuk membantu pemerintah menurunkan harga obat. Ketiga, menaikkan posisi reputasi BPOM menjadi lembaga global selevel dengan negara maju. Keempat, memacu produk inovatif, yang mana potensi sumber daya manusia, fasilitas/sarana, dan kewenangan BPOM dapat memfasilitasi pengembangan produk inovatif. Terakhir, yang tidak kalah penting, adalah BPOM harus transparan, terbuka, dan dekat dengan media. (HM-Nelly)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
