Jakarta – “Keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan kewajiban Undang-Undang, tetapi menjadi bagian integral dari upaya BPOM dalam melindungi masyarakat.” Komitmen tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama, sekaligus Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPOM, Irwansyah pada momen Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), Rabu (11/11/2026).
“Tugas BPOM berkaitan dengan keamanan, mutu, dan dampak produk obat dan makanan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi harus memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat,” lanjutnya.
Didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM Andriana Krisnawati, Plt. Sekretaris Utama BPOM yang mewakili Kepala BPOM dalam kesempatan tersebut, menyampaikan presentasi bertajuk “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi dalam Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik yang Partisipatif dan Berdampak”. BPOM memaparkan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik melalui partisipasi aktif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan KI Pusat.
Penilaian ini bertujuan mengukur kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Konsistensi tersebut tecermin dari keberhasilan BPOM mempertahankan predikat Informatif selama 6 tahun berturut-turut. Pada penilaian 2025, BPOM memperoleh nilai 98,34, meningkat dari 96,63 pada 2024.
Sebagai wujud komitmen, BPOM menerapkan Kebijakan BPOM Terbuka 7, yaitu transparan, edukatif, responsif, berimbang, unggul, kolaboratif, dan adaptif. Kebijakan tersebut ditopang oleh 7 pilar penguatan, meliputi kebijakan dan regulasi, sumber daya, pengelolaan layanan informasi publik, penyebarluasan informasi, koordinasi dan kolaborasi, teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi. Kerangka ini memastikan keterbukaan informasi terintegrasi dalam tata kelola dan pelaksanaan tugas BPOM.
Penguatan tersebut juga dilakukan dengan membangun ekosistem keterbukaan informasi hingga ke seluruh Indonesia. BPOM memiliki 106 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang terdiri atas seluruh kepala unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM. Melalui Monev Internal, sebanyak 99,06% PPID Pelaksana telah masuk kategori Informatif. Capaian ini menunjukkan bahwa komitmen keterbukaan informasi telah diterjemahkan ke dalam standar pelaksanaan yang diterapkan secara luas, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dari sisi layanan, BPOM terus memperkuat digitalisasi informasi publik melalui aplikasi BPOM Mobile, Portal Satu Data BPOM RI, dan portal KataBPOM. Pemanfaatan berbagai kanal digital ini memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang relevan dan tepercaya, termasuk ketika memilih produk obat dan makanan yang dipasarkan melalui marketplace. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat diharapkan semakin mampu mengenali produk yang aman serta menentukan pilihan secara tepat.
Dalam sesi tanya jawab, panelis menyoroti sejumlah tantangan keterbukaan informasi publik, mulai dari upaya memastikan keamanan produk yang dijual melalui marketplace, pengawasan produk plastik sekali pakai dan penggunaan bahan ramah lingkungan, hingga strategi menjangkau masyarakat dengan tingkat literasi informasi yang beragam di tengah keterbatasan anggaran. Isu edukasi mengenai asupan gula dari jajanan yang beredar di masyarakat juga menjadi perhatian dalam diskusi.
Menanggapi hal tersebut, Irwansyah menjelaskan bahwa BPOM mengoptimalkan berbagai kanal digital sekaligus memperluas edukasi secara langsung kepada masyarakat. Sejak 2022, BPOM juga mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-fisik kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan KIE secara bersama-sama.
“Pendekatan ini melibatkan kelompok masyarakat dan komunitas agar pesan pengawasan obat dan makanan dapat disampaikan secara lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan setempat,” ujar Plt. Sekretaris Utama.
Inovasi KIE berbasis kearifan lokal turut menjadi strategi BPOM dalam memperluas jangkauan edukasi. Melalui pendekatan tersebut, pesan keamanan obat dan makanan disampaikan dengan cara yang lebih relevan dengan karakteristik dan budaya masyarakat setempat.
“Program seperti PIOM Pintas, Sanger Ureung Aceh, dan Datuk Panglima merupakan contoh kegiatan yang dikembangkan UPT BPOM di daerah untuk menyampaikan informasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat,” tambahnya kembali.
Selain itu, BPOM terus memperkuat kolaborasi melalui pendekatan academia, business, government (ABG). Dalam 2 tahun terakhir, BPOM telah menjalin kerja sama dengan 194 perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan KIE dan penyebarluasan program-program BPOM. Kolaborasi ini juga dievaluasi secara berkelanjutan agar kegiatan edukasi semakin efektif dan memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat.
Dalam agenda presentasi uji publik tersebut, BPOM tampil bergiliran bersama Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Presentasi dinilai oleh panelis yang terdiri atas Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2017–2022 Gede Narayana, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hafidah Farwah, serta mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017–2022 Beka Ulung Hapsara.
Melalui penguatan kebijakan, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan berdampak. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterbukaan badan publik, tetapi juga memperkuat literasi masyarakat agar semakin berdaya dalam memilih dan menggunakan obat serta makanan yang aman dan bermutu. (HM-Devi)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
