BPOM Jajaki Penguatan Kolaborasi Regulasi Obat dan Makanan dengan Yordania

19-11-2026 Kerjasama dan Humas Dilihat 89 kali Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar menerima audiensi dari Duta Besar Kerajaan Hasyimiyah Yordania untuk Indonesia H.E. Sudqi Atallah Abdel Qader Al Omoush di Kantor BPOM, Senin (16/11/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Yordania, khususnya melalui percepatan finalisasi memorandum of understanding (MoU) antara BPOM dan Jordan Food and Drug Administration (JFDA).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas tindak lanjut penyelesaian aspek teknis dan administratif MoU, sekaligus menjajaki pengembangan kerja sama regulatori di bidang obat dan makanan. Ruang lingkup kerja sama yang dibahas mencakup pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, notifikasi darurat terkait produk bermasalah, serta partisipasi dalam forum internasional.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Yordania telah terjalin baik dan memiliki peluang untuk terus diperkuat, khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Ia mengapresiasi peran Kedutaan Besar Yordania dalam memfasilitasi komunikasi dan mendorong kerja sama yang lebih erat antara BPOM dan JFDA.

“Kami menghargai peran Kedutaan Besar Yordania dalam memfasilitasi komunikasi dan mendorong kerja sama yang lebih erat antara BPOM dan JFDA,” ujar Taruna Ikrar.

BPOM dan JFDA telah menjalin kerja sama sejak penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada 2017. Sebagai tindak lanjut, kedua otoritas telah menyusun draf MoU yang memperoleh persetujuan JFDA pada Juni 2025. Namun, proses penandatanganan masih memerlukan penyelesaian sejumlah aspek teknis dan administratif, antara lain konfirmasi kebutuhan versi bahasa tambahan, pencantuman informasi kontak resmi JFDA, serta penetapan pejabat yang berwenang menandatangani MoU dari pihak Yordania.

Taruna Ikrar menilai penguatan hubungan antara kedua otoritas regulatori dapat membuka peluang lebih luas untuk meningkatkan kapasitas pengawasan obat dan makanan di masing-masing negara. Kerja sama tersebut juga memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dalam pengembangan sistem regulatori.

“Kami meyakini bahwa peningkatan hubungan antara BPOM dan JFDA akan membuka peluang untuk memperkuat kerja sama regulasi, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan keahlian, serta mendukung pengembangan kapasitas regulasi yang lebih kuat di kedua negara,” jelas Taruna Ikrar.

Lebih lanjut, status WHO-Listed Authority (WLA) yang diperoleh BPOM pada Desember 2025 menjadi modal penting untuk memperluas kontribusi Indonesia dalam penguatan sistem regulatori global. Melalui pencapaian tersebut, BPOM semakin berperan dalam berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik pengawasan obat dan vaksin kepada otoritas regulatori negara mitra.

Dalam konteks ini, BPOM juga membuka peluang bagi JFDA untuk menjajaki penerapan regulatory reliance, yaitu pemanfaatan hasil penilaian regulatori BPOM sebagai salah satu referensi dalam mendukung pengambilan keputusan regulatori oleh JFDA. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat efisiensi proses regulatori sekaligus mendorong kepercayaan dan kolaborasi antar otoritas.

“Dengan status BPOM sebagai WLA, kami menyambut baik apabila JFDA dapat mempertimbangkan peluang untuk menjajaki potensi penerapan regulatory reliance dengan BPOM, termasuk kemungkinan pemanfaatan hasil penilaian regulasi BPOM sebagai salah satu referensi dalam mendukung proses pengambilan keputusan regulasi oleh JFDA,” ungkap Taruna Ikrar.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPOM juga mengharapkan dukungan Duta Besar Yordania untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan JFDA, khususnya dalam memperoleh konfirmasi atas hal-hal yang masih perlu diselesaikan. BPOM juga menyambut baik pandangan pihak Yordania mengenai kesiapan JFDA serta peluang dan lini masa untuk memformalkan kerja sama tersebut.

Melalui audiensi ini, BPOM berharap proses finalisasi dan penandatanganan MoU dengan JFDA dapat segera ditindaklanjuti. Kerja sama bilateral Indonesia–Yordania di bidang obat dan makanan diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan antarlembaga, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas regulatori, pertukaran keahlian, dan perlindungan kesehatan masyarakat di kedua negara. (HM-Devi)

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Berita Terkait

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana