Mataram - Kepala BPOM Taruna Ikrar memimpin pengawasan serentak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (9/10/2026). Pengawasan ini dilakukan guna menjamin keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 1,86 juta penerima manfaat di wilayah tersebut, menyusul data laporan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan nasional yang menuntut kewaspadaan tinggi dari hulu hingga hilir.
Hingga September 2026, sebanyak 859 SPPG di NTB telah beroperasi melayani jutaan penerima manfaat. Pengawasan serentak yang dilakukan Kepala BPOM sebagai bagian dari rangkaian kunjungannya ke Mataram dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan menyasar 3 lokasi SPPG utama, yaitu SPPG Lombok Barat Batulayar Senteluk 2, SPPG Batulayar 2, dan SPPG Kota Mataram Rembiga 2.
Dalam kunjungannya ke SPPG Lombok Barat Batulayar Senteluk 2, Kepala BPOM menegaskan bahwa program MBG ini memiliki tujuan besar. "Program MBG bukan program pemberian makan biasa, melainkan strategi besar menurunkan angka stunting dan membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam konteks keamanan pangan, satu prinsip global yang harus selalu menjadi pegangan bersama, yaitu 'If it is not safe, it is not food'," ujar Taruna Ikrar di hadapan jajaran pengelola SPPG.
Selain pengawalan keamanan pangan MBG sebagai program prioritas nasional, Kepala BPOM juga menaruh perhatian penuh akan beberapa isu obat dan makanan yang terjadi. Di wilayah kerja Balai POM di Bima dan Balai Besar POM di Mataram, penyalahgunaan boraks pada pangan lokal masih marak. Selain itu, praktik penggunaan antibiotik tanpa resep dokter masih sangat tinggi, yang secara langsung memicu resistansi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR) di masyarakat. Kedua isu tersebut menjadi topik yang kemudian dibahas pada agenda kunjungan Kepala BPOM ke Kantor Balai Besar POM di Mataram.
Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Kepala BPOM melakukan pembinaan dan juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran BBPOM Mataram. Taruna mengapresiasi beberapa capaian dari BBPOM di Mataram, termasuk kinerjanya yang solid, yang ditunjukkan melalui perolehan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026. Dengan total personel 76 aparatur sipil negara (ASN) dan realisasi anggaran mencapai Rp12,25 miliar (80,29%) per 5 Oktober 2026, BBPOM di Mataram mengawal 5 wilayah kabupaten/kota di Pulau Lombok.
Di sisi lain, Balai POM di Bima mengawasi Pulau Sumbawa dengan dukungan 24 personel ASN dan realisasi anggaran sebesar Rp2,64 miliar (73,97%). Tantangan yang dihadapi di wilayah ini pun cukup signifikan, mulai dari luasnya cakupan pengawasan hingga maraknya peredaran kosmetik ilegal di media sosial.
Hingga triwulan III tahun 2026, BBPOM di Mataram melaporkan kinerja positif dengan realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan mencapai 96,49%. Taruna berharap penguatan kapasitas SDM dan meritokrasi di internal BPOM akan terus meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat dari obat dan makanan berbahaya.
Taruna mengingatkan bahwa pegawai perlu memahami arah pengembangan organisasi sebagai bagian dari upaya memperluas kontribusi BPOM kepada masyarakat. Ia menekankan 3 orientasi yang menjadi landasan untuk pengembangan organisasi, yakni prestasi, pelayanan yang dekat dengan masyarakat, dan kemampuan membangun kepercayaan publik.
“Fungsi, tugas, dan pelayanan lembaga ini harus nyata di masyarakat. Yang lebih penting lagi, orang-orang yang bekerja di dalam lembaga ini, selain kreativitas dan kompetensinya, juga harus mampu mengaplikasikan kemampuan tersebut,” ujar Taruna.
Lebih lanjut, Taruna Ikrar menegaskan bahwa bertambahnya tanggung jawab BPOM harus dipandang sebagai bagian dari pengabdian kepada negara. Ia mengingatkan agar orientasi kerja ASN BPOM di seluruh wilayah di Indonesia tidak semata-mata bertumpu pada ketersediaan anggaran, melainkan berangkat dari mandat dan kebutuhan masyarakat.
“Kita ini pegawai, ASN, abdi negara. Tugas kita adalah pelayanan. Jangan berpikir terbalik, anggaran harus ada terlebih dahulu baru kita bekerja. Kita menjalankan tugas negara sebagai bentuk pengabdian,” tegas Taruna. (HM-Khairul)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
