BPOM Optimis Produk Pangan Olahan Indonesia Tembus Arab Saudi

05-09-2023 Umum Dilihat 1164 kali Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Jakarta – Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Rita Endang, menerima kunjungan delegasi dari Saudi Food and Drug Authority (SFDA/BPOM Arab Saudi), Senin (04/09/2023). Delegasi dari SFDA terdiri dari Mohanad Alkaldi sebagai ketua delegasi SFDA, Abdullah Al-Garra, Marwan Al-Otni, dan auditor dari SFDA, Saleh Al-Khowautim. Turut hadir Plt. Direktur Jenderal Badan Pengendalian Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ishartini; serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang juga menyambut kedatangan delegasi SFDA.

Kunjungan SFDA ke Indonesia berlangsung dari 4–11 September 2023, dalam rangka inspeksi ke beberapa sarana unit pengolahan ikan (UPI). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dan implementasi memorandum of understanding (MoU) antara Kepala BPOM RI dengan CEO SFDA, Dr. Hisham S. Al Jadhey yang telah dilakukan pada April 2023 lalu. Dalam MoU tersebut tertuang tentang pengawasan kualitas dan keamanan obat dan makanan, salah satunya terkait kemudahan akses (ease of access) produk pangan dari Indonesia bagi para jemaah haji dan umrah di tanah suci. 

“Sebagai national competent authority (NCA) untuk ekspor produk pangan ke Arab Saudi, BPOM mengucapkan terima kasih atas kedatangan SFDA dalam rangka kunjungan audit ke unit pengolahan ikan (UPI) sekaligus kantor NCA. BPOM menjamin semua produk pangan yang kami ekspor memenuhi standar keamanan dan mutu tertinggi.” jelas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Pada kunjungan ini, BPOM dan KKP menjelaskan lebih detail mengenai tugas dan fungsi regulator dalam menjalankan pengawasan keamanan pangan khususnya produk perikanan, termasuk penanganan hygiene pangan, penanganan kesehatan hewan, dan beberapa topik lainnya. Dalam hal pengawasan keamanan pangan, Indonesia telah mengadopsi aturan internasional seperti Codex Alimentarius Guideline. Pendampingan terhadap tim SFDA dilanjutkan pada site inspeksi yaitu Laboratorium Karantina Ikan dan enam sarana unit pengolahan ikan yang berlokasi di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta satu tambak ikan yang berlokasi di Jawa Timur. 

“Keenam UPI tersebut telah siap melakukan ekspor ke Arab Saudi serta telah mendapat rekomendasi dari Tim Komite Verifikasi dalam rangka penerbitan rekomendasi ekspor pangan ke Kerajaan Arab Saudi, dan telah memenuhi memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan SFDA.” ucap Rita Endang optimis.

Tim komite terdiri dari inspektur NCA (BPOM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan para pakar telah melakukan pemeriksaan dokumen proses produksi dan memastikan penerapan guideline SFDA, standar internasional hazard analysis and critical control points (HACCP), dan good manufacturing practice (GMP) telah diterapkan dengan baik oleh seluruh UPI yang akan dikunjungi. Standar tersebut juga telah mengatur persyaratan tambak bagi pemasok bahan baku bagi 6 UPI perikanan tangkap dan budidaya tersebut. 

Dengan besarnya potensi kelanjutan kerja sama dengan Arab Saudi sebagai mitra dagang Indonesia, ke depannya akan bertambah jumlah perusahaan yang mendaftar dan memperoleh rekomendasi sebagai eksportir pangan ke Arab Saudi. BPOM dan KKP tentunya akan mendukung penuh peningkatan kerja sama ini dan melakukan pendampingan kepada perusahaan tersebut agar memenuhi persyaratan produksi dan distribusi secara internasional serta guideline SFDA termasuk sertifikasi sistem keamanan pangan/food safety system certification (FSSC 22000). 

“Kedatangan tim SFDA ke otoritas kompeten ini bukan untuk mengevaluasi, namun untuk saling meningkatkan pemahaman. SFDA mengapresiasi sistem di Indonesia yang telah terorganisir dengan baik dan telah mengekspor produk dalam negeri ke banyak negara” ujar Mohanad Alkaldi.  SFDA juga menyoroti beberapa pembahasan terkait mekanisme pengawasan produk perikanan dan kelautan dari budidaya hingga eksportasi, mekanisme pengawasan antara KKP dan BPOM, tindakan terhadap temuan ketidaksesuaian, penyakit pada ikan, surveillance produk perikanan dan kelautan, produk genetically modified organism (GMO) dan radiasi. 

"Kami berharap kedatangan tim SFDA dalam melihat implementasi sistem pemenuhan aspek kualitas produk olahan ikan yang diekspor ke luar negeri, dengan harapan persetujuan untuk mendapatkan penambahan UPI Indonesia yang terdaftar di Arab Saudi.” ujar Ishartini.

Rita Endang menambahkan Indonesia telah membentuk sistem keamanan pangan terpadu yang mencakup seluruh aspek produksi pangan, mulai dari pangan segar asal ikan, tumbuhan dan hewan hingga pangan olahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sistem keamanan pangan terpadu ini memastikan bahwa semua produk pangan aman dan berkualitas tinggi. sistem pengawasan keamanan pangan ini juga terintegrasi dari hulu hingga hilir (from farm to table) dan melibatkan kementerian/lembaga terkait. 

Di samping itu, BPOM telah menerapkan sistem kontrol yang komprehensif dalam kerangka komoditas ekspor pangan ke Kerajaan Arab Saudi. Sistem ini dibangun melalui kerja sama antar kementerian dan lembaga dan telah didokumentasikan dalam The Country Food Safety Evaluation Questionnaire yang diserahkan ke SFDA pada tanggal 21 Januari 2020. Dukungan tersebut sangat berharga dalam memastikan keamanan dan kualitas produk Indonesia. Pemerintah Indonesia siap mendukung kolaborasi lebih lanjut bersama Pemerintah Arab Saudi dalam bidang ini.

BPOM juga mengapresiasi komitmen SFDA untuk menegakkan standar keamanan pangan yang merupakan bukti dedikasi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dukungan pemerintah Arab Saudi ini berupa persetujuan pada 58 UPI pada tahun 2021 dan persetujuan virtual audit fasilitas produksi susu.

“Kita berharap hasil inspeksi oleh SFDA menunjukkan Indonesia telah sesuai dalam memenuhi keamanan dan jaminan kualitas pangan, sehingga produk pangan dari Indonesia dapat disetujui untuk ekspor ke Arab Saudi, utamanya untuk memasok katering bagi para jemaah haji dan umrah di tanah suci selain juga memenuhi kebutuhan diaspora.” tukas Rita Endang.

Melalui inspeksi dari SFDA, BPOM berharap hasil inspeksi ini dapat digunakan sebagai dasar kerja sama saling pengakuan (mutual recognition agreement). Dengan dasar tersebut,  onsite inspection selanjutnya dapat dilaksanakan oleh BPOM sebagai National Competent Authority. (HM-Rizky)

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

 

Berita Terkait

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana