Jakarta – BPOM ikut berpartisipasi pada kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Dapur Makanan Bergizi Indonesia (Gapembi) yang diselenggarakan pada 7—8 September 2025. Gapembi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk pada 27 April 2025 untuk mendampingi dan memastikan proses penyediaan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan profesional.
Silatnas ini merupakan momen perdana Gapembi melakukan konsolidasi dengan para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan diikuti oleh sekitar 200 peserta yang mewakili 100 yayasan dan mitra anggota dari seluruh wilayah Indonesia.
Hari pertama Silatnas didahului dengan pengukuhan Pengurus Pusat Gapembi serta pembahasan mengenai tata kelola Gapembi sebagai organisasi yang baru berdiri. Ketua Umum Gapembi Alven Stony, dalam sambutannya, menyebut komitmen Gapembi adalah untuk memastikan setiap dapur bekerja dengan standar yang baik.
“Program MBG bukan hanya soal makanan, tetapi juga tentang keadilan sosial dan investasi jangka panjang bangsa,” tutur Alven. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk ikut bersama lintas sektor yang terkait untuk mendukung program prioritas Presiden RI.
Pada hari kedua, Senin (8/9/2025), Inspektur Utama Badan Gizi Nasional (BGN) Jimmy Alexander Adirman menyampaikan sambutan mewakili Kepala BGN. Jimmy sekaligus menyampaikan paparan mengenai akuntabilitas pelaksanaan MBG dan dinamika permasalahan di lapangan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar ikut memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Taruna Ikrar menegaskan bahwa MBG adalah kerja strategis yang membutuhkan dukungan semua pihak. “BPOM hadir melalui dukungan teknis, mulai dari penyusunan pedoman mitigasi, pendampingan SPPG, pengawasan keamanan pangan, hingga pengujian laboratorium. Kami juga melakukan pengawasan rantai pasok dan distribusi serta peningkatan kompetensi SDM [sumber daya manusia] agar pangan yang sampai ke masyarakat terjamin mutunya,” ujarnya.
Taruna menambahkan, MBG merupakan investasi jangka panjang bangsa. “MBG bukan sekadar program bantuan, tetapi bagian dari pembangunan kesehatan dan pendidikan. Jika generasi muda kita sehat dan cerdas, maka fondasi Indonesia Emas 2045 akan semakin kuat,” tegasnya.
Selanjutnya pada sesi talkshow, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM Agus Yudi Prayudana menjadi narasumber bersama 2 narasumber lainnya, yaitu Sekretaris Deputi Tata Kelola BGN Ermia Sofiyessi dan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 8, Badan Pemeriksa Keuangan Bachtiar Arief. Ketiga narasumber mendiskusikan mengenai Program MBG, audit bantuan pemerintah serta keamanan, dan kualitas MBG.
Yudi menjelaskan tentang aspek teknis penggunaan bahan pangan, khususnya bumbu dapur, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Menurutnya, tidak semua bumbu bisa memperoleh izin pangan industri rumah tangga (PIRT).
“Bumbu siap pakai, seperti bumbu rendang, gulai, atau bumbu tabur bisa mendapatkan SPP-IRT. Namun, produk tunggal seperti lada bubuk atau kunyit bubuk tidak bisa karena dikategorikan sebagai pangan segar asal tumbuhan (PSAT),” jelas Yudi.
Yudi menekankan bahwa keamanan pangan adalah komitmen utama. Setelah nomor P-IRT terbit, pelaku usaha wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan, menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB-IRT), menggunakan bahan tambahan pangan yang sesuai, serta memenuhi ketentuan label. BPOM juga aktif memberikan pendampingan dan edukasi kepada para pelaku usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.
“Semua ini penting agar produk yang digunakan dalam MBG benar-benar aman, bermutu, dan bermanfaat,” tambahnya.
Sementara Ermia Sofiyessi dari BGN mengulas mengenai fokus BGN dalam mengawal program MBG yang diutamakan di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). "6.000 dapur kita targetkan di daerah-daerah 3T yang akan dibangun oleh BGN. Ini yang kita fokuskan, untuk mendukung daerah-daerah 3T, di mana mungkin mitra tidak bisa berkesempatan di sana," jelasnya.
Pada sesi diskusi, salah seorang peserta menanyakan mengenai penggunaan bumbu saji hasil P-IRT pada penyediaan pangan MBG. Termasuk tanggapan dari perwakilan BGN mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan ekonomi lokal, salah satunya melalui pemanfaatan bumbu dapur dari pasar tradisional.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Yudi menyiratkan bahwa di sinilah BPOM berperan dalam menjaga keseimbangan antara mutu pangan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Melalui kolaborasi BPOM dengan pemerintah, para pengusaha makanan bergizi dapat menghasilkan produk yang tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga berkontribusi membuka lapangan kerja sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional.
Melalui momen ini, BPOM berharap adanya komitmen peran serta dan dukungan semua pihak untuk semakin memperkuat pengawasan pangan nasional, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan program MBG. BPOM akan berkontribusi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat dan memastikan bahwa setiap pangan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia tidak hanya bergizi, tetapi juga aman, bermutu, dan menyehatkan. (HM-Shabrina/HM-Herma)
