Jakarta - Kepala BPOM menyambut kehadiran peserta Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi di lingkungan BPOM. BPOM memperoleh 297 kuota talenta muda yang akan membantu pengawasan obat dan makanan. Penyambutan ini bersamaan dengan pelaksanaan Kegiatan Terpadu bertema “Membangun Ekosistem Unggul untuk Pengawasan Obat dan Makanan yang Modern dan Andal Menuju Indonesia Emas 2045”, Kamis (27/11/2025).
Program Pemagangan Nasional merupakan inisiatif pemerintah untuk memberi pengalaman kerja terstruktur bagi lulusan perguruan tinggi. Peserta yang diterima magang di BPOM ditempatkan di unit pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT) di daerah. Kehadiran talenta muda ini diproyeksikan memperkuat kapasitas teknis, digital, hingga operasional di seluruh lini pengawasan, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat melalui layanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien.
Dalam acara hari ini, Kepala BPOM secara simbolis melakukan penyerahan surat keputusan (SK) kepada perwakilan peserta magang. Penyerahan ini menandakan secara resmi dimulainya proses pembelajaran di lingkungan kerja pemerintah. Salah seorang peserta magang di BPOM Larasati Myra Assyifa lulusan Institut Pertanian Bogor menyebut program pemagangan merupakan kesempatan yang sangat baik untuk belajar langsung di lingkungan profesional. “Saya melihat program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi, membangun jaringan, dan memahami budaya kerja secara praktis,” tukasnya.
Selain penyambutan peserta magang, kegiatan hari ini menghadirkan 3 agenda strategis yang dirancang untuk memperkuat ekosistem pengawasan obat dan makanan secara komprehensif. Ketiga kegiatan ini yaitu Pengukuhan FOKALIS sebagai Komisariat INAKI, Workshop Pranata Komputer, dan Workshop Evaluasi Pendampingan Pengujian UPT BPOM. Kegiatan diselenggarakan secara hybrid di Auditorium Merah Putih BPOM dan melalui Zoom Meeting.
Dalam arahannya, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan perkembangan lingkungan strategis membuat tugas pengawasan obat dan makanan semakin menantang. Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% menuntut ekosistem usaha obat dan makanan yang inovatif, aman, dan kompetitif. Kondisi ini menegaskan peran BPOM dalam memastikan pelaku usaha dapat bertumbuh di pasar yang sehat, dengan pengawasan yang adaptif dan didukung tata kelola modern.
Kepala BPOM menekankan pentingnya penguatan internal melalui kebijakan pengawasan yang berkualitas, percepatan transformasi digital, serta peningkatan mutu laboratorium. Pemanfaatan talenta muda juga dinilai krusial dalam mendorong BPOM semakin responsif terhadap kebutuhan publik dan dunia usaha.
Taruna Ikrar menjelaskan sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penentu kualitas pengawasan. “Kita berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kapasitas dan mencapai tujuan bersama. Keputusan-keputusan yang diambil harus mencerminkan kepentingan banyak orang,” tuturnya.
Karena itu, BPOM membentuk Forum Komunikasi dan Kolaborasi Analisis Kebijakan BPOM (FOKALIS) sebagai wadah konsolidasi jabatan fungsional analisis kebijakan (JFAK). Pada kegiatan ini, FOKALIS resmi dikukuhkan sebagai Komisariat Ikatan Nasional Analisis Kebijakan (INAKI) di lingkungan BPOM, memperkuat jejaring kebijakan yang lebih terukur dan berdampak bagi masyarakat.
Sepakat dengan Kepala BPOM, Ketua INAKI Imam Gunarto menyebutkan analis kebijakan berperan penting dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas. “Banyak instansi dan pemerintah daerah yang analis kebijakannya tidak memperoleh porsi pekerjaan sesuai profesinya. Namun di BPOM, analis kebijakan bekerja secara profesional dan mendapatkan ruang berkontribusi,” tutur Imam Gunarto. Hasilnya, BPOM memperoleh berbagai capaian dan kualitas kinerja yang konsisten, termasuk dalam pekerjaan pendukung kebijakan dan pengelolaan arsip yang sangat baik.
Tak hanya itu, BPOM juga mendapat apresiasi dari Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq. Kepala LAN menyoroti FOKALIS yang menjadi komisariat kedua setelah LAN. “Pencapaian ini sangat luar biasa,” ungkapnya. Muhammad Taufiq menyebutkan betapa vitalnya pengembangan kompetensi SDM. Menurutnya, kompetensi SDM, terutama aparatur sipil negara, merupakan kunci penting peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPOM membuka Workshop Pranata Komputer serta Workshop Evaluasi Pendampingan Pengujian UPT BPOM. Workshop pertama berfokus pada peningkatan kompetensi pranata komputer dalam mendukung transformasi digital BPOM, sementara workshop kedua diarahkan untuk memastikan konsistensi mutu laboratorium sebagai salah satu fondasi penting dalam pengambilan keputusan berbasis data dan perlindungan kesehatan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta secara luring. Selain Ketua INAKI dan Kepala LAN, tampak hadir di auditorium antara lain jajaran BPOM, perwakilan JFAK Kementerian Kesehatan, dan perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Turut hadir juga perwakilan Profesi Pranata Komputer Indonesia (PRAKOM ID).
Melalui rangkaian kegiatan ini, BPOM menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem pengawasan obat dan makanan yang modern, adaptif, dan berbasis kolaborasi. Pengembangan SDM, penguatan laboratorium, hingga akselerasi transformasi digital menjadi fondasi penting dalam memastikan perlindungan kesehatan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. (HM-Laras/HM-Nelly)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
