Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar kembali mengadakan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo pada Jumat (3/10/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut pertemuan pada Januari lalu yang membahas rencana aksi dalam rangka memperkuat kerja sama antara kedua belah pihak.
Kehadiran Kepala BPOM di Markas Besar Kepolisian Negara RI didampingi oleh Sekretaris Utama Jayadi; Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi 2) Mohamad Kashuri; Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi 3) Elin Herlina; serta Deputi Bidang Penindakan (Deputi 4) Tubagus Ade Hidayat. Selain Kapolri, kehadiran perwakilan BPOM turut disambut hangat oleh Wakil Kapolri Dedi Prasetyo, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Syahardiantono, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Abdul Karim, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Sandi Nugroho, serta Kepala Pusat Kedokteran Polri Asep Hendradiana.
Dalam kesempatan tersebut, BPOM dan Polri membahas mengenai pembaruan kerja sama secara lebih luas. Kedua belah pihak sebelumnya telah sepakat untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Konteks kolaborasi yang dilakukan termasuk penanganan peredaran produk kesehatan, terutama obat dan makanan ilegal/palsu maupun substandar.
“Kami juga terus memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, yang masih menjadi titik kritis peredaran produk obat ilegal ke dan dari Indonesia. Karena sumber daya tenaga pengawas BPOM terbatas sehingga kami tentunya memerlukan kolaborasi dari Polri untuk mendukung pengawasan di wilayah perbatasan tersebut,” jelas Taruna Ikrar.
Kapolri Listyo Sigit Purnomo menyambut baik ajakan kolaborasi ini. Listyo menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya BPOM dalam mencegah kejadian pelanggaran peredaran obat dan makanan ilegal. Polri akan menempatkan personil Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) di wilayah-wilayah perbatasan. Polri juga akan mengoptimalkan peran dari Direktorat Narkoba dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) dalam penanganan masalah peredaran obat dan makanan ilegal.
Aspek lain yang akan diperkuat dalam kesepakatan kerja sama antara BPOM dengan Polri berkaitan dengan aspek ketahanan ekonomi industri obat dan makanan nasional. Hal ini didasari atas kontribusi industri obat dan makanan yang besar, dari sekitar 600 ribu pelaku usaha di bidang ini, mampu menyumbang pendapatan negara hingga Rp6.000 triliun.
Selain itu, keduanya sepakat berkolaborasi dalam pengawasan instalasi kefarmasian milik Polri. Polri memiliki lebih dari 200 ribu instalasi kefarmasian yang dapat berkontribusi menghadirkan produk obat esensial yang terjangkau, serta memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu bagi masyarakat Indonesia. Upaya ini tentu akan memperbesar akses masyarakat terhadap obat-obat yang dibutuhkan.
Topik lain yang menjadi fokus bahasan dalam pertemuan kali ini, yaitu pengawalan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Listyo menyoroti kejadian insiden pangan MBG yang terjadi di 27 titik. Ia terpanggil untuk mendalami insiden tersebut dengan melibatkan BPOM, termasuk untuk mengawal pengelolaan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Polri.
Di kesempatan terpisah, Taruna Ikrar menguraikan mengenai peran BPOM dalam melakukan mitigasi terhadap potensi masalah keamanan pangan yang disajikan kepada anak-anak penerima manfaat program MBG. BPOM menekankan pada upaya preventif melalui pemberian pelatihan keamanan pangan kepada personil kunci di SPPG.
BPOM juga secara berkala melakukan inspeksi ke sarana SPPG. September lalu, Taruna Ikrar menyambangi salah satu SPPG yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari di Kota Denpasar, Bali pada September lalu. Kala itu, Ia melakukan inspeksi menyeluruh terhadap fasilitas dapur, distribusi makanan, dan sanitasi lingkungan.
“Intinya, BPOM dan Polri mendukung secara maksimal pelaksanaan program MBG yang menjadi prioritas nasional pemerintah. BPOM akan bekerja sama dengan SPPG yang dikelola Polri untuk mengupayakan secara optimal penerapan higiene dan sanitasi dalam penyiapan pangan MBG. Dengan ini, kami harapkan, dapat meminimalisir semaksimal mungkin potensi insiden akibat pangan MBG yang disajikan agar tidak terulang lagi,” harap Kepala BPOM menutup penjelasannya. (HM-Herma)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
