Jakarta – BPOM memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Komitmen ini mengemuka dalam audiensi yang digelar pada Kamis (16/4/2026) di Kantor BPOM, sebagai tindak lanjut kerja sama strategis kedua lembaga dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik nasional.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyambut baik kunjungan Kepala BPS beserta jajaran dan menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam memperkuat kualitas data nasional, khususnya di sektor obat dan makanan. “Kami menyambut baik kunjungan Kepala BPS beserta jajaran dalam rangka memperkuat kolaborasi strategis antar lembaga,” ujarnya.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa BPOM siap memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan SE2026, terutama dalam pendataan sektor industri yang berada dalam lingkup pengawasan BPOM. “BPOM siap mendukung maksimal pendataan pada sektor industri obat, pangan olahan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan,” katanya.
Ia menambahkan, data industri yang dikelola BPOM memiliki peran penting dalam struktur ekonomi nasional, khususnya pada sektor pangan olahan. Menurutnya, ketersediaan data yang komprehensif hingga tingkat lapangan akan memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan, sekaligus mendukung pengembangan pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa SE2026 merupakan mandat undang-undang yang membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk dari BPOM. “Kami mengajukan permohonan dukungan penuh kepada BPOM untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional tahun 2026,” ujarnya.
Amalia menjelaskan, hasil sensus akan memberikan dampak luas bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis data. “Hasil sensus ekonomi akan melengkapi basis data ekonomi nasional yang sangat dibutuhkan,” katanya.
Lebih lanjut, BPS mengadopsi metodologi statistik mutakhir yang memadukan pendekatan konvensional dengan pemanfaatan teknologi big data dan data science. BPS juga mengemban peran sebagai pusat regional Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk big data dan data science di kawasan Asia Pasifik, sekaligus berkomitmen menjadi tolok ukur global dalam pengembangan metodologi statistik berbasis inovasi teknologi.
Kerja sama antara BPOM dan BPS sebelumnya telah terjalin melalui berbagai kegiatan, mulai dari penyusunan metodologi survei, pendampingan analisis data, hingga pemanfaatan layanan data statistik. Kedua lembaga juga telah menandatangani nota kesepahaman terkait penyediaan dan pengembangan data statistik di bidang pengawasan obat dan makanan.
Melalui kolaborasi ini, BPOM berharap dapat memanfaatkan hasil SE2026 untuk memetakan pelaku usaha yang belum memiliki nomor izin edar (NIE) sekaligus meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan. Di sisi lain, BPS menilai sinergi dengan BPOM akan memperkaya kualitas data sektoral yang menjadi bagian penting dalam gambaran ekonomi nasional.
Kedua instansi pun sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan meminimalkan kesenjangan data (data gap), guna memastikan pertukaran informasi berjalan lebih efektif dan efisien. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan berbasis data, tetapi juga mendukung perlindungan masyarakat serta pertumbuhan industri obat dan makanan di Indonesia. (HM-Benny)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
