Kupang - BPOM mengungkapkan keprihatinan mendalam atas insiden kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan yang terjadi di sejumlah sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Juli 2025. Kepala BPOM Taruna Ikrar, diwakili oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi III) Elin Herlina, menyampaikan harapan agar para korban segera pulih dan dapat beraktivitas kembali. Elin juga menegaskan bahwa insiden ini menjadi peringatan penting untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan ini disampaikan pada konferensi pers berkaitan dengan penanganan pemerintah terhadap insiden pangan pada Program MBG di Nusa Tenggara Timur, Senin (4/8/2025). Konferensi pers dihadiri antara lain oleh Deputi Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Noudhy Valdryno, Deputi Sistem dan Tata Kelola, Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan, Deputi Penyediaan dan penyaluran BGN Suardi Samiran, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN Rudi Setiawan, Staf Khusus Kepala BGN Redy Hendra Gunawan, pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kupang, dan rekan-rekan media.
Dalam pernyataannya, BPOM menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kesuksesan program MBG sebagai bagian dari upaya nasional memperbaiki dan meningkatkan kualitas gizi serta kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. “Ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia di bidang kesehatan, khususnya anak-anak dan generasi muda,” tutur Elin Herlina.
BPOM menyatakan keamanan pangan sebagai aspek yang sangat krusial dalam program ini, mulai dari kontrol ketat terhadap higiene dan sanitasi, hingga pengendalian suhu dan waktu dalam proses pengolahan serta penyimpanan makanan. Hal ini termasuk penerapan sistem rantai dingin (cold chain) yang tepat, terutama untuk bahan pangan seperti ikan.
BPOM siap hadir sebagai bagian dari sistem tata kelola penanganan insiden terkait keamanan pangan. Dalam praktiknya, keberhasilan penanganan insiden sangat bergantung pada koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang solid antarinstansi dan seluruh pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Deputi III BPOM menjelaskan penanganan KLB keracunan pangan di NTT telah berjalan cukup baik. Saat insiden terjadi, Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Balai Besar POM (BBPOM) di Kupang. Bersama-sama, tim melaksanakan penelusuran untuk memperoleh sampel dan data yang dibutuhkan sebagai dasar kajian epidemiologis guna menentukan dugaan agen penyebab. Sampel dari paket MBG dikirim ke BBPOM di Kupang untuk diuji laboratorium, sementara spesimen lain diperiksa di laboratorium kesehatan daerah. Semua pihak yang terlibat secara aktif menerima perkembangan informasi sehingga data yang diperoleh tetap selaras dan terintegrasi.
BPOM berharap praktik baik seperti yang dilakukan di NTT dapat diterapkan juga di daerah lain. Diperlukan komitmen tinggi dan kesinambungan kerja sama untuk memastikan setiap intervensi perbaikan dilakukan oleh pihak-pihak terkait sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Tidak jauh berbeda, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan juga menyampaikan keprihatinan kepada orang tua dan murid yang terdampak insiden keamanan pangan MBG di SMPN 8 Kupang. Tigor Pangaribuan menuturkan segera setelah kejadian, jajaran BGN diinstruksikan melihat ulang sistem dan pengelolaan. “Jadi kita lakukan introspeksi internal, kenapa ini bisa terjadi,” ujarnya. Ia melanjutkan program MBG telah berjalan sejak Februari 2025, jadi ada beberapa hal atau faktor yang bisa menyebabkan terjadinya insiden.
Lebih lanjut, Tigor mengatakan pihaknya telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap insiden di NTT dengan berpedoman pada standar prosedur operasional (SOP) dan petunjuk teknis program MBG yang telah ditetapkan. Reviu dilakukan antara lain terhadap bahan baku pangan, proses pengolahan, dan cara distribusi.
Tigor menekankan SPPG juga perlu melakukan evaluasi pelaksanaan dari hari ke hari. Keberhasilan program MBG dan pencegahan insiden memerlukan kerja sama antara SPPG dan sekolah penerima MBG.
BPOM, BGN, dan PCO juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan berdiskusi dengan Kepala SPPG terkait di Kupang serta permasalahan yang dihadapi. Dalam peninjauan tersebut telah disampaikan beberapa masukan perbaikan yang perlu ditindaklanjuti untuk mencegah terjadinya kejadian berulang di masa yang akan datang.
Sebagai penutup, BPOM kembali mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip dasar keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Lima kunci keamanan pangan yang perlu dijaga adalah menjaga kebersihan, memisahkan pangan mentah dan matang, memasak dengan benar, menyimpan makanan pada suhu aman, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.
BPOM juga telah menyampaikan laporan hasil penelusuran resmi kepada Kepala BGN. Laporan tersebut lengkap dengan sejumlah rekomendasi perbaikan, khususnya bagi SPPG yang bertugas di wilayah tersebut. (HM-Nelly)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
