Jakarta – BPOM bersama Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan obat dan makanan. Salah satunya melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar pada Senin (6/4/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini diikuti oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta.
Rakor kali ini membahas mengenai langkah konkret pengendalian inflasi. Tidak hanya itu, rapat juga dirangkaikan dengan pembahasan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan banyak sektor. Tidak hanya terkait ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup aspek lain, seperti keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat dan ketersediaan hunian yang layak.
“Pengendalian inflasi perlu dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Semua program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk pengawasan obat dan makanan serta pembangunan perumahan, harus berjalan seiring,” ujar Tito. Tito Karnavian juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan program-program tersebut berjalan efektif, terutama dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Pada sesi pembahasan DAK Non-Fisik BOK POM, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa program ini bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Secara sederhana, dana tersebut merupakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang digunakan untuk kegiatan pengawasan, seperti pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian sampel produk, hingga pembinaan pelaku usaha.
“Melalui DAK Non-Fisik BOK POM, kami mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif melakukan pengawasan obat dan makanan. Tujuannya agar produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan sesuai standar,” jelas Taruna Ikrar.
Ia menambahkan, pengawasan yang baik tidak hanya melindungi masyarakat dari produk berbahaya, tetapi juga membantu pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk meningkatkan kualitas produknya. Dengan begitu, produk lokal dapat bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk ke ritel modern bahkan masuk ke pasar ekspor.
Penguatan UMKM yang disasar melalui keterlibatan peran aktif pemerintah daerah ini juga akan berdampak pada stabilitas harga. Produk yang sudah memenuhi standar cenderung lebih stabil pasokannya dan tidak mudah ditarik dari peredaran sehingga dapat membantu mengendalikan inflasi.
Dalam paparannya, Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa pelaksanaan DAK Non-Fisik BOK POM menunjukkan tren yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, dengan tingkat penyerapan anggaran yang semakin meningkat dan konsisten. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan di daerah. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterlambatan pencairan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta masih rendahnya kepatuhan pelaporan kegiatan oleh pemerintah daerah.
“Kegiatan di lapangan sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Namun, pelaporan masih perlu ditingkatkan. Ini penting agar program bisa dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan,” tegas Taruna Ikrar.
Untuk tahun 2026, penyaluran dana tahap awal telah mulai dilakukan ke ratusan kabupaten/kota, meskipun masih berlangsung secara bertahap. Pemerintah berharap daerah yang telah menerima dana dapat segera melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis.
Selain membahas pengawasan obat dan makanan, rakor hari ini juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat berharap adanya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program strategis nasional. Sinergi yang baik antara pusat dan daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas inflasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor. (HM-Rasyad)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
