BPOM Temukan Lebih Dari 2 Juta Pieces Produk Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya

09-12-2023 Umum Dilihat 12541 kali Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Jakarta – BPOM menemukan 51 item (satu juta pieces) obat tradisional (OT) mengandung bahan kimia obat (BKO) dan 181 item (1,2 juta pieces) kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya selama periode September 2022 hingga Oktober 2023. Total temuan hasil pengawasan serta penindakan OT dan suplemen kesehatan (SK) ilegal dan/atau mengandung BKO selama periode tersebut nilai keekonomiannya mencapai lebih dari Rp39 miliar.

 

“Temuan ini tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan,” ungkap Plt. Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalucia pada Konferensi Pers Penjelasan Publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang digelar pada Jumat (08/12/2023) di kantor BPOM. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, beserta jajaran; Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan, Rifan Ardianto; dan Plt. Sekretaris Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Primasetya, Teguh Jatmiko.

 

Plt. Kepala BPOM menyebut total nilai keekonomian temuan kosmetik mencapai Rp42 miliar dan tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan. Tak hanya temuan hasil pengawasan rutin, BPOM juga menindaklanjuti dan mengumumkan temuan berdasarkan laporan beberapa otoritas pengawas obat dan makanan di ASEAN melalui Post-Market Alert System (PMAS) Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Singapura, serta informasi yang dipublikasikan oleh otoritas pengawas obat dan makanan di Amerika Serikat, Kanada, dan Hong Kong.

 

“Dari laporan dan informasi tersebut, diketahui sebanyak 143 item OT dan SK mengandung BKO, serta sebanyak 43 item kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya,” tutur L. Rizka Andalucia. Lebih lanjut, disampaikan bahwa semua produk tersebut tidak terdaftar di Indonesia. Namun, beberapa produk beredar di Indonesia secara ilegal. “Sudah beredar ilegal, mengandung bahan berbahaya pula. BPOM sudah menindaklanjuti hal ini,” tegas Plt. Kepala BPOM.

 

Menjawab pertanyaan yang diajukan jurnalis detik.com tentang tren temuan dari tahun ke tahun, Plt. Kepala BPOM menyebutkan bahwa terjadi peningkatan temuan kosmetik berbahaya dalam tiga tahun terakhir. Setidaknya 10-20% peningkatan yang terlihat setiap tahunnya. “Sementara itu, kosmetik mengandung bahan pewarna dilarang yang ditemukan kali ini jumlahnya mencapai 5%. Jumlahnya mungkin sedikit karena digunakan dalam kosmetik dekoratif, tetapi tetap saja berbahaya,” jelasnya.

 

Pelanggaran penambahan BKO pada OT, bahan dilarang/berbahaya pada kosmetik, atau produk tidak memenuhi syarat ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, BPOM tetap mengedepankan upaya pembinaan melalui pendampingan pelaku usaha (regulatory assistance) untuk meningkatkan daya saing.

 

BPOM melalui unit pelaksana teknis (UPT) BPOM, baik Balai Besar/Balai POM maupun Loka POM di seluruh Indonesia, telah menertibkan fasilitas produksi dan distribusi, termasuk sarana ritel. Pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, dan mengedarkan OT dan SK mengandung BKO dan/atau ilegal, serta kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya harus menarik produk dari peredaran dan memusnahkannya. Plt. Kepala BPOM menegaskan, produk yang jelas-jelas sudah mengandung bahan berbahaya harus dimusnahkan dan pemusnahannya dilaporkan ke BPOM. (HM-Nelly)

 

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

 

Berita Terkait

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana