Jakarta - BPOM menerima audiensi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus di Ruang Tamu Kepala BPOM, Kamis (16/4/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan regulasi, percepatan inovasi kesehatan, serta pengembangan produk kesehatan dalam negeri. Audiensi berlangsung dalam suasana hangat yang diawali dengan makan siang bersama, dilanjutkan dengan diskusi dan perkenalan jajaran di lingkungan BPOM.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menerima langsung kunjungan tersebut bersama jajaran, antara lain Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif William Adi Teja, Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat Nova Emelda, Direktur Standardisasi Obat Ria Christine Siagian, Direktur Registrasi Obat Tri Asti Isnariani, Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat Bayu Wibisono, serta Plt. Direktur Pengawasan Produksi Obat Shanti Marlina.
Dari pihak Kementerian Kesehatan, turut hadir Tenaga Ahli Wamenkes Iwan Trihapsoro, Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan Jeffry Ardiyanto, Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Dita Novianti, Komisaris Biofarma Batara Sirait, Komisaris PT Sinkona Indonesia Lestari Grace Rosalyn, serta perwakilan mitra industri.
Dalam diskusi tersebut, Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengembangan teknologi kesehatan, khususnya pada aspek diagnostik, termasuk Interferon-Gamma Release Assay (IGRA atau tes darah untuk mendeteksi infeksi tuberkulosis).
“Kalau kita bisa bikin harga tes IGRA dari 1 juta menjadi hanya sekitar 50 ribu, dampaknya terhadap keuangan negara akan sangat besar,” ujar Benjamin.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, beban tuberkulosis di Indonesia masih tinggi, dengan sekitar 867 ribu kasus terdiagnosis dalam satu tahun terakhir. Ia juga menekankan pentingnya pengawalan lintas sektor terhadap inovasi yang tengah dikembangkan. “Saya minta tolong nanti kita kawal bersama supaya tes IGRA ini mendapatkan atensi karena ini sangat penting untuk percepatan penanggulangan TBC di Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkes juga menyoroti proses di BPOM yang dinilai semakin cepat dan responsif. Hal ini turut diamini oleh perwakilan industri, termasuk Biofarma, yang menyampaikan bahwa proses yang sebelumnya sempat mengalami kendala kini berjalan lebih lancar.
Selain itu, BPOM juga mendorong pengembangan obat berbasis bahan alam sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian sektor kesehatan nasional melalui pendekatan riset dan hilirisasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa potensi bahan alam Indonesia masih sangat besar dan dapat terus dikembangkan.
“Kalau negara punya produk sendiri, kenapa kita tidak memanfaatkannya? Dengan sumber daya yang kita miliki, seharusnya Indonesia bisa menghasilkan solusi kesehatan sendiri,” ujar Taruna Ikrar.
Ia menambahkan bahwa peningkatan nilai tambah menjadi kunci dalam penguatan industri farmasi nasional, seiring besarnya potensi ekonomi bahan alam Indonesia yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. “Kita ingin naikkan statusnya, bukan sekadar obat bahan alam atau obat herbal terstandar, tetapi menjadi produk farmasi yang bernilai lebih tinggi,” pungkasnya.
Dari sekitar 40.000 spesies tumbuhan di dunia, sekitar 31.000 di antaranya terdapat di Indonesia dan berpotensi sebagai tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat herbal. BPOM berperan dalam memastikan setiap inovasi yang dikembangkan memenuhi aspek keamanan, khasiat, dan mutu sebelum dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara BPOM dan Kementerian Kesehatan dalam mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan kesehatan nasional. (HM-Laras/HM-Herma)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
