Jakarta — Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menerima kunjungan Chief Executive Officer (CEO) Drug Regulatory Authority of Pakistan (DRAP) Obaidullah, Selasa (20/1/2026). Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka courtesy call seiring kunjungan Delegasi Menteri Kesehatan Pakistan ke Indonesia pada 18–20 Januari 2026. Ikut hadir bersama dengan CEO DRAP yaitu Administrative Officer of The Embassy of Pakistan Mohammad Imran; Koordinator Wilayah II, Direktorat Asia Selatan dan Tengah Gatot Hari Gunawan; serta Desk Pakistan Direktorat Asia Selatan dan Tengah Darmia Dimu.
Pertemuan tersebut difasilitasi melalui Kementerian Luar Negeri RI sebagai tindak lanjut permohonan Kedutaan Besar Republik Islam Pakistan di Jakarta. Kegiatan ini menjadi pertemuan awal antara BPOM RI dan DRAP Pakistan untuk saling memperkenalkan mandat kelembagaan serta bertukar pandangan umum mengenai sistem pengawasan obat di masing-masing negara.
Dalam sambutannya, Kepala BPOM menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi Pakistan ke Indonesia. “Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menyambut Anda di Indonesia dan kami menghargai kehadiran Anda sebagai bagian dari delegasi Menteri Kesehatan Pakistan,” ujar Taruna Ikrar.
Taruna menegaskan bahwa BPOM memandang kerja sama antara otoritas pengawas obat sebagai instrumen kebijakan penting dalam menerjemahkan komitmen bilateral ke dalam langkah konkret. “Dari perspektif BPOM, kerja sama regulator ke regulator yang terstruktur dengan DRAP merupakan instrumen kebijakan utama untuk menerjemahkan komitmen bilateral ke dalam tindakan regulatori yang terkoordinasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta hasil kesehatan masyarakat yang berkelanjutan di kedua negara,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Taruna Ikrar juga memaparkan peran dan kapasitas BPOM sebagai otoritas pengawas obat dan makanan nasional, termasuk pengakuan internasional yang telah diraih Indonesia di bidang regulasi. “Pada tahun 2025, BPOM telah diakui oleh World Health Organization (WHO) sebagai WHO Listed Authority (WLA). [Pengakuan ini] menjadikan BPOM otoritas regulatori pertama dari negara berpendapatan menengah yang mencapai status ini sebagai lembaga independen, yang mencerminkan kematangan dan keandalan sistem regulasi kami serta kesesuaiannya dengan standar internasional,” jelas Taruna Ikrar.
Lebih lanjut, BPOM menyampaikan komitmennya untuk berkontribusi secara global melalui berbagai program peningkatan kapasitas. “Sebagai bagian dari komitmen kami untuk memperkuat sistem regulasi obat secara global, BPOM secara aktif telah menyelenggarakan program-program peningkatan kapasitas bagi Otoritas Regulatori Nasional dari negara-negara berkembang dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, CEO DRAP turut menyampaikan apresiasi atas sambutan BPOM dan menilai pertemuan ini sebagai langkah awal yang penting dalam memperkuat kerja sama Indonesia-Pakistan di bidang pengawasan obat dan vaksin. Obaidullah menyampaikan ketertarikannya untuk melanjutkan dialog regulatori dan pertukaran pengalaman dengan BPOM RI ke depan.
Pertemuan dilanjutkan dengan kunjungan ke BPOM Command Center (BCC). Kepala BPOM mengajak delegasi DRAP untuk melihat salah satu fasilitas di Kantor BPOM yang menjadi dashboard informasi strategis untuk hasil pemantauan dan pengawasan pelayanan publik BPOM, baik di tingkat pusat hingga unit pelaksana teknis BPOM di seluruh Indonesia, secara real-time.
Menutup pertemuan, Kepala BPOM menyampaikan harapan agar dialog yang telah dimulai melalui pertemuan hari ini dapat berkembang ke arah positif, yaitu menjadi kerja sama yang lebih terstruktur ke depan. “Kolaborasi lebih baik daripada kompetisi karena tidak ada satu negara pun yang dapat berdiri sendiri,” pungkasnya.
Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi awal dari komunikasi yang lebih kuat di antara kedua belah pihak. Sekaligus menjadi momen antara BPOM dan DRAP untuk saling mengenali satu sama lain, serta membuka peluang untuk ruang dialog regulatori di masa mendatang guna mendukung penguatan sistem pengawasan obat dan peningkatan kesehatan masyarakat di kedua negara. (HM-Laras/HM-Herma)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
