Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar menjadi salah satu pembicara pada program CNBC Indonesia Health Summit 2025 yang digelar pada Rabu (13/8/2025). Kegiatan ini merupakan forum diskusi versi lokal dari acara internasional CNBC Healthy Returns Summit yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Forum ini membahas seputar peran masing-masing sektor kesehatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Kegiatan ini disusun dalam format talkshow yang mempertemukan para pemangku kepentingan utama bidang kesehatan, mulai dari sektor pemerintah, pelaku usaha bidang farmasi, serta asosiasi kesehatan. Peserta kegiatan berasal dari berbagai sektor industri farmasi dan alat kesehatan, pemberi jasa layanan kesehatan, serta asosiasi di bidang kesehatan.
Tema CNBC Indonesia Health Summit 2025 adalah “Transformasi Sektor Kesehatan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%”. Transformasi sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas strategis nasional pemerintah yang menargetkan dapat mendorong target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memberikan keynote speech sekaligus membuka kegiatan hari ini. Dalam paparannya, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan profil perkembangan industri kesehatan berikut data investasi produsen alat kesehatan dan produk farmasi di Indonesia.
Menurut Budi Gunadi Sadikin, total belanja kesehatan di Indonesia terus meningkat. Kenaikan ini berpotensi besar untuk berkontribusi meningkatkan ekonomi nasional, bahkan hingga 11% setiap tahunnya. Adanya investasi dari produsen di bidang farmasi dapat menjadi alat yang mendukung kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian produk farmasi dalam negeri.
“Sektor kesehatan punya 3 industri besar: obat-obatan atau produk farmasi, alat kesehatan, dan services [pelayanan kesehatan]. Saya mendorong bagi siapa saja yang tertarik berinvestasi untuk bersama-sama meningkatkan kontribusi ketiga pilar tersebut untuk membangun industri kesehatan nasional,” ujarnya.
“Dengan membangun industri kesehatan nasional, bisa berkontribusi mendorong pertumbuhan GDP [gross domestic product] sebesar 8% sehingga pendapatan [kesejahteraan] masyarakat yang terlibat di bidang kesehatan juga bisa ikut meningkat,” lanjut Budi Gunadi.
Setelah sesi fireside chat dengan Menteri Kesehatan, acara berlanjut dengan sesi panel diskusi 1 dengan tema khusus “Kemandirian Kesehatan Nasional: Strategi Menuju Ketahanan Obat, Alat Kesehatan, dan Vaksin”. Kepala BPOM menjadi pembicara pada sesi ini, bersama dengan Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI L. Rizka Andalucia, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto, Direktur Utama PT Medela Potentia Tbk. Krestijanto Pandji, dan President Director AstraZeneca Indonesia Esra Sarkomay.
Kepala BPOM Taruna Ikrar memberikan paparan mengenai kontribusi BPOM dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia melalui nilai keekonomian komoditas produk obat dan makanan yang didaftarkan ke BPOM mencapai angka 6.000 triliun rupiah. Ia juga menjelaskan beberapa poin yang menurutnya menjadi alasan impor produk farmasi di Indonesia masih tinggi.
Pertama, adanya kewajiban memperoleh hak intellectual property (hak paten) yang prosesnya dianggap sulit. Kedua, masih minimnya kepercayaan para pemilik paten di Indonesia.
“Alasan ketiga, aspek birokrasi yang panjang di lebih dari 1 instansi. Ini semua memerlukan waktu, yang secara bisnis kurang menguntungkan. Keempat faktor pangsa pasar. Kalau industri sudah membuat bahan baku di Indonesia, biaya produknya justru lebih mahal. Hal ini mempengaruhi pangsa pasar produk tersebut,” urai Taruna.
Dalam konteks dukungan bagi pelaku usaha farmasi, Taruna menjelaskan bahwa BPOM telah melakukan reformasi dalam sistem registrasi produk. Reformasi ini dilakukan untuk memperpendek waktu perizinan, termasuk untuk produk-produk inovatif, sehingga diharapkan produk dapat segera memasuki pasar.
Taruna juga menegaskan komitmennya dalam menjembatani kebutuhan pihak industri. Ia memastikan BPOM akan memotong semua hal yang menghambat. Namun, tentunya dengan tidak menurunkan standar keamanan, khasiat, dan mutu produk yang telah berlaku secara nasional maupun internasional.
“Kami meyakini kemandirian farmasi adalah bagian dari kebutuhan ketahanan nasional. BPOM akan berjuang untuk bagaimana menumbuhkan industri kesehatan di tanah air, termasuk menjalin kerja sama secara maksimal dengan seluruh stakeholder terkait,” pungkasnya.
Narasumber lain pada sesi diskusi ini, yaitu L. Rizka Andalucia, memberi paparan singkat tentang lanskap farmasi dan alat kesehatan di Indonesia, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang optimal di Indonesia. Selanjutnya, Slamet Budiarto dari PB IDI menjelaskan mengenai umur harapan hidup yang menjadi ukuran nilai kesehatan bangsa. Menurutnya, umur harapan hidup Indonesia masih tergolong rendah, yang mungkin salah satunya disebabkan pembiayaan kesehatan Indonesia yang masih rendah.
Sementara narasumber lainnya menjelaskan mengenai kontribusi dari sisi sektor industri. Mereka menekankan peran pihak industri bersama distributor farmasi berupaya mendukung ketercapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kemudahan akses (accessibility), ketersediaan (availability), dan harga yang terjangkau (affordability).
Pertemuan ini menghadirkan 3 sesi panel diskusi lainnya yang membahas mengenai kemajuan rumah sakit di Indonesia, peran strategis pemerintah dan industri dalam mengurangi stunting, dan digitalisasi dalam sektor kesehatan. Melalui pertemuan ini, diharapkan muncul berbagai gagasan baru dan masukan untuk memperkuat peran berbagai sektor kesehatan dalam mendukung terwujudnya masa depan Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing global. (HM-Herma)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
