Jakarta - BPOM menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Optimalisasi Uji Klinik di Indonesia pada Selasa (21/08) di Hotel Aryaduta, Jakarta. Dalam acara ini BPOM turut mengundang perwakilan dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kemenristek Dikti, Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional, Tim Ahli Badan POM, The Indonesia Association for the Study of Medicinals (IASMED), praktisi uji klinik, serta perwakilan Kementerian/ Lembaga, perguruan tinggi, lembaga penelitian (Eijkman), dan sponsor uji klinik.
Penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk menggali masukan terkait kebijakan dan langkah strategis optimalisasi pelaksanaan uji klinik di Indonesia, melakukan pemetaan peran para pemangku kepentingan di bidang uji klinik di Indonesia, dan meningkatkan jejaring kerja sama antar pemangku kepentingan di bidang uji klinik di Indonesia (identifikasi potensi kerja sama).
BPOM sebagai regulator memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan keamanan, khasiat, dan mutu dari obat yang digunakan oleh masyarakat.
BPOM berkomitmen untuk melakukan pengawalan penuh terhadap peraturan dan standar yang telah ditetapkan mulai dari tahap pengembangan obat hingga distribusi obat, termasuk didalamnya tahapan uji klinik. Uji klinik merupakan tahapan penting dalam pengembangan obat untuk mendapatkan data khasiat, keamanan dan/atau untuk mengkonfirmasi khasiat/manfaat yang telah disetujui. Oleh karena itu pelaksanaan uji klinik harus memenuhi memenuhi aspek saintifik dan menjunjung tinggi etika penelitian sesuai Pedoman Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB atau GCP/Good Clinical Practice) yang merupakan standar yang diterima secara Internasional.
Acara dibuka langsung oleh Kepala BPOM, Penny K. Lukito. “FGD ini merupakan langkah awal dukungan BPOM terhadap optimalisasi pelaksanaan uji klinik di Indonesia melalui peningkatan kuantitas dan kualitas uji klinik dalam rangka mendukung percepatan pengembangan obat dalam negeri,” ungkap Kepala BPOM dalam sambutannya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Plh Deputi Pengawasan Bidang Obat dan NAPZA, Reri Indriani. Selain itu, terdapat sesi diskusi dan tanya jawab dengan para pakar yang hadir.
Dari FGD ini diharapkan dapat diidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan uji klinik, kemudian didapatkan segala masukan usulan untuk kebijakan serta langkah strategis sebagai solusi dari permasalahan tersebut, serta didapatkan komitmen bersama dalam peningkatan koordinasi para pemangku kepentingan untuk optimalisasi pelaksanaan uji klinik di Indonesia. (HM-Hendriq)
Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
