Padang - BPOM menyelenggarakan Workshop dan Seminar AMR Warrior Campaign pada Sabtu (7/2/2026) di Padang, Sumatra Barat. Agenda ini dirangkai dengan kegiatan Fun Walk AMR Warrior Campaign yang dilaksanakan pada Minggu (8/2/2026) di Pantai Purus Padang. Rangkaian kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, tenaga kesehatan, dan masyarakat, serta menjadi bagian dari gerakan kolektif menghadapi ancaman global resistansi antimikroba atau antimicrobial resistance (AMR).
Workshop dan Seminar AMR Warrior Campaign bertujuan memperkuat pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan terhadap pendekatan One Health, yaitu integrasi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam pengendalian AMR. Forum ini menjadi ruang pertukaran praktik baik, penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah, serta mendorong lahirnya agen perubahan (AMR Champions) di berbagai lini.
Kepala BPOM Taruna Ikrar, dalam keynote speech-nya, memaparkan identifikasi permasalahan AMR yang menjadi isu krusial dan harus segera dituntaskan. “Data nasional menunjukkan bahwa 80% rakyat Indonesia menggunakan antibiotik tanpa resep dokter selama periode 2021 hingga 2024. Masyarakat menggunakan antibiotik secara tidak rasional dan menyimpang dari prinsip ilmu kefarmasian akibat penggunaan tanpa pengawasan medis,” urai Taruna Ikrar.
“AMR bukan isu masa depan. AMR adalah krisis yang sedang berlangsung saat ini. Jika tidak kita kendalikan bersama, dunia dapat memasuki era post-antibiotic, ketika infeksi yang sebelumnya mudah diobati menjadi mematikan. Karena itu, pengendalian AMR harus menjadi gerakan bersama lintas sektor,” tambah Taruna Ikrar.
Ia menjelaskan, kasus resistansi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai angka 43% atau setara dengan hampir 300.000 orang di Indonesia. Dampak resistansi menyebabkan penyakit ringan tidak lagi dapat disembuhkan dengan antibiotik sehingga mengancam nyawa pasien. Dampak tersebut menjadikan AMR disebut juga sebagai “silent pandemic” yang diprediksi akan menyebabkan 10 juta kematian global pada tahun 2050.
AMR bukan hanya tanggung jawab BPOM, Kementerian Kesehatan, maupun dinas kesehatan. melainkan juga lintas sektor lainnya, meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Lingkungan Hidup. “Contohnya, sektor perikanan sering menggunakan antibiotik sebagai pakan udang yang berisiko membahayakan kesehatan manusia saat dikonsumsi. Sementara, sektor pertanian sering menggunakan antibiotik sebagai pestisida untuk mengusir hama pada tanaman,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, yang hadir mewakili Gubernur Sumatra Barat, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPOM dalam mendorong penguatan pengendalian AMR di daerah. “Kami menyambut baik pelaksanaan AMR Warrior Campaign di Sumatra Barat. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, dan masyarakat. Pengendalian AMR tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, diperlukan komitmen bersama agar penggunaan antibiotik semakin rasional dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sebagai bentuk perluasan edukasi kepada masyarakat, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Fun Walk AMR Warrior Campaign di Pantai Purus Padang yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa perang melawan AMR tidak hanya dilakukan di ruang-ruang seminar, tetapi juga melalui gerakan publik yang masif dan partisipatif.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM turut mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi. “Dengan mengikuti fun walk ini, kita tidak sekadar berolahraga, tetapi menyuarakan komitmen bersama melawan resistansi antimikroba. Jadilah AMR Warrior: gunakan antibiotik sesuai resep dokter, habiskan sesuai aturan, dan jangan membeli tanpa resep. Dari Padang, kita kirim pesan kuat bahwa Indonesia bergerak melawan AMR,” tegasnya.
Melalui kombinasi pendekatan ilmiah dalam workshop dan gerakan publik melalui fun walk, BPOM berharap kesadaran kolektif terhadap bahaya resistansi antimikroba semakin meningkat. Manfaat dari kedua kegiatan ini tidak hanya memperkuat koordinasi lintas sektor, tetapi juga membangun literasi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan antibiotik.
BPOM menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan obat, mendorong penggunaan antibiotik secara rasional, serta memperluas kampanye edukasi sebagai bagian dari strategi nasional pengendalian AMR. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, tenaga kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat, efektivitas antimikroba diharapkan tetap terjaga demi melindungi kesehatan generasi kini dan mendatang. (HM-Rasyad)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
