Jakarta – BPOM telah menerima hibah tanah dari Kementerian Keuangan berupa barang milik negara (BMN) eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diperuntukkan bagi pembangunan laboratorium dan bangunan pendukung lainnya pada Balai POM di Surakarta. Sebagai tindak lanjut proses hibah tersebut, sertifikat tanah yang telah tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pengawas Obat dan Makanan diserahkan secara langsung oleh Kepala Balai POM di Surakarta Taufiqurrohman kepada Kepala BPOM Taruna Ikrar, pada Senin (9/11/2026). Penyerahan BAST ini disaksikan juga oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama Irwansyah serta Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi 1) William Adi Teja.
Lahan hibah bersertifikat seluas 5.200 m² tersebut berlokasi strategis di kawasan perkotaan Solo Baru dan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat. Kehadiran lahan milik sendiri ini akan mendasari pemanfaatan dukungan pembangunan dari Asian Development Bank (ADB) untuk memperkuat fasilitas operasional BPOM di Surakarta.
"Kita sangat berbahagia dengan adanya tanah ini. Dengan memiliki tanah sendiri, dukungan pembangunan dari ADB dapat kita manfaatkan untuk memperkuat fasilitas BPOM di Surakarta," ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM di Surakarta menegaskan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti proses fisik. "Status tanahnya sudah resmi. Proses verifikasi untuk dukungan ADB juga sudah dilakukan. Dengan demikian, pembangunan dapat segera kita tindak lanjuti," ungkap Taufiqurrohman.
Penguatan fasilitas BPOM di Surakarta dinilai sangat krusial mengingat wilayah Surakarta merupakan salah satu pusat pengembangan jamu dan obat tradisional dengan ribuan pelaku usaha. Langkah ini sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap optimalisasi biodiversitas Indonesia menjadi produk obat bahan alam yang bernilai tambah tinggi. Pengembangan kantor dan fasilitas baru ini dirancang untuk mendukung transformasi pengawasan BPOM menuju pendekatan yang lebih cepat, berbasis risiko, preventif, serta efisien.
Selain fokus pada pengawasan obat dan jamu, BPOM di Surakarta juga menyiapkan terobosan dalam pengawasan keamanan pangan. Salah satunya melalui pengembangan dashboard pemetaan wilayah berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) atau keracunan pangan. Dashboard ini memetakan kategori risiko, khususnya memberi tanda merah pada titik-titik yang memerlukan intervensi cepat. Strategi ini bergeser dari penanganan pasca-kejadian menuju pencegahan dini untuk mencapai target zero accident. Pendekatan berbasis risiko ini juga menekan efisiensi anggaran, dengan pemantauan dan pengujian difokuskan pada titik berisiko tinggi (kurang dari 10% lokasi) dibanding menguji seluruh area secara acak.
Untuk mendukung efektivitasnya, fasilitas laboratorium mendatang akan dilengkapi dengan metode pengujian cepat (rapid test) tervalidasi yang mampu mendeteksi bakteri patogen dalam waktu 1x24 jam. Hal ini jauh lebih cepat dibandingkan pengujian konvensional yang memakan waktu dua minggu hingga satu bulan. Uji coba sistem ini telah berhasil diterapkan di Sragen pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berstatus merah, di mana hasil pengujian cepat berhasil mengonfirmasi risiko mikrobiologi secara presisi. Model pengawasan preventif di Surakarta ini diproyeksikan menjadi pilot project yang dapat direplikasi secara nasional guna mendukung program prioritas pemerintah di sektor pangan. (HM-Hendriq)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
