Jakarta - BPOM RI berkesempatan untuk bertemu dan berdialog dengan delegasi dari Maroko dan Tunisia dalam upaya mewujudkan pengembangan kemandirian produksi dan ketersediaan vaksin. Pertemuan ini terwujud melalui kegiatan Working Lunch and Knowledge Sharing dalam rangka Strengthening Indonesia-Morocco–Tunisia Development Cooperation Through Reverse Linkage yang diadakan di Kantor BPOM, Senin (27/8).
Program Strengthening Indonesia-Morocco–Tunisia Development Cooperation Through Reverse Linkage (RL) yang merupakan program dari kesepakatan (MoU) antara Bappenas dan Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2017 dalam bidang kesehatan dan farmasi, terkhusus dalam bidang vaksin. Ruang lingkup kerjasama program RL sendiri mencakup 13 sektor yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan dan farmasi, transportasi, teknologi, pelatihan vocational, perencanaan, microfinance, penganggaran, industri, perdagangan, mitigasi dan bencana alam.
Program RL Indonesia-Morocco-Tunisia yang dikemas dalam bentuk knowledge sharing dalam manajemen vaksin ini diadakan selama 3 hari pada tanggal 27-29 Agustus 2018 di dua tempat, yakni Jakarta dan Bandung. Maroko dan Tunisia mengirimkan 5 orang delegasi yang terdiri atas 2 orang dari Tunisia dan 3 orang dari Maroko. Selain itu, acara juga dihadiri oleh Direktur Kebijakan Luar Negeri dan Pengembangan Kerjasama Internasional Bappenas, Wisnu Utomo, Presiden Direktur PT. Bio Farma, M. Rahman Roestan, dan Sekretaris Utama BPOM, Elin Herlina.
Acara diawali dengan sesi sharing knowledge and experience dari delegasi masing-masing Negara. Delegasi Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Reri Indriani berbagi informasi terkait kerangka kerja BPOM secara umum dalam tugasnya sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Reri Indriani juga menjelaskan secara singkat mengenai prosedur pengawasan produk obat, termasuk vaksin, sejak proses registrasi dan implementasi fungsi pengawasan compliance terhadap Cara Pembuatan Obat yang Baik, Cara Distribusi Obat yang Baik, dan Cara Uji Klinik yang Baik pada tahap pre-market hingga fungsi vigilans pada tahap post-market.
Delegasi dari Tunisia yang diwakili oleh Mochamed Chiheb Ben Rayana dari Kementerian Kesehatan Tunisia dan delegasi dari Maroko yang diwakili oleh Elhorr Hischam dari Kementerian Kesehatan Maroko juga memberikan paparan singkat mengenai sistem kesehatan yang diterapkan di negara masing-masing. Termasuk dalam hal manajemen produk obat dan vaksin.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan courtesy call dengan Kepala BPOM, Penny K. Lukito. Dalam courtesy call tersebut, Kepala BPOM berdialog dengan kelima delegasi dari Tunisia dan Maroko dan memberikan sambutan hangatnya terkait rencana kolaborasi ketiga negara dalam hal pengembangan vaksin ke depan.
“Program ini sangat berkaitan dengan rencana pertemuan 1st Meeting of Head of National Regulatory Authorities (NMRAs) from OIC Member Countries di Jakarta yang akan diselenggarakan pada tanggal 21-22 November mendatang. Kami mengundang semua perwakilan negara OKI, termasuk Tunisia dan Maroko, untuk dapat berpartisipasi. Dalam pertemuan tersebut, akan dibahas isu terkait efektivitas regulasi yang terkait dengan ketersediaan dan kemandirian (self-reliance) dalam memenuhi kebutuhan obat, termasuk vaksin, yang aman, bermutu, dan terjangkau di negara anggota OKI”, papar Penny K. Lukito.
Pada kesempatan tersebut, Penny K. Lukito juga menyatakan kebanggaannya kepada PT. Bio Farma yang telah diakui secara Internasional sebagai produsen vaksin. “BPOM akan terus melakukan yang terbaik untuk memperkuat kapasitas kami dalam memfasilitasi Bio Farma dan industri lainnya dalam menghasilkan produk yang aman dan bermutu”, tegas Penny K. Lukito lagi.
Kegiatan hari ini ditutup dengan kunjungan kelima delegasi Tunisia-Maroko ke BPOM Command Center, yang merupakan pusat data dan informasi real-time sebagai penunjang utama fungsi pengawasan obat dan makanan yang dilakukan di seluruh Indonesia. HM-Herma
Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
