Jakarta - Kepala BPOM Taruna Ikrar melakukan audiensi bersama Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto di Kantor Wakil Menteri Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) pada Selasa (19/8/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sumber daya manusia (SDM) nasional melalui pemanfaatan artificial inteligence (AI) serta pengembangan sekolah vokasi BPOM. Dalam audiensi tersebut juga dibahas upaya dalam menjaga ketahanan nasional melalui pengawasan obat dan makanan.
Ikut hadir dalam audiensi tersebut, yaitu Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan Laksamana Madya TNI Supo Dwi Diantara, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Marsekal Muda TNI Haris Hariyanto, Sekretaris Utama BPOM Jayadi, Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nur Iskandarsyah, serta Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Ali Muharam.
Salah satu bahasan dalam pertemuan adalah tentang pentingnya pemanfaatan AI dalam pengembangan pendidikan bagi pemimpin Indonesia masa depan. Perkembangan teknologi AI dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM agar pemanfaatannya dapat mendukung pengambilan keputusan strategis sekaligus tetap memperhatikan aspek etika dan tata kelola teknologi.
BPOM juga mendukung integrasi AI dalam kurikulum kepemimpinan nasional lintas disiplin, khususnya dalam penguatan literasi data dan etika teknologi. Selain itu, pengembangan simulated decision labs berbasis AI juga dinilai dapat menjadi sarana bagi calon pemimpin untuk menguji formulasi kebijakan dalam berbagai skenario dan risiko nyata.
“Kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah atau Academia-Business-Government (ABG) menjadi salah satu pendekatan yang didorong untuk membangun ekosistem human-centered AI leadership. Melalui kolaborasi tersebut, pengembangan teknologi diharapkan tetap menempatkan manusia dan kualitas kepemimpinan sebagai aspek utama,” jelas Kepala BPOM.
Dalam kesempatan yang sama, BPOM juga menyampaikan pentingnya pengembangan Sekolah Vokasi BPOM sebagai bagian dari strategi membangun talent pipeline nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. “Kebutuhan tersebut semakin penting mengingat kompleksitas tantangan pengawasan yang terus berkembang seiring kemajuan ilmu farmasi, teknologi, serta ancaman kejahatan di bidang obat dan makanan,” terang Taruna Ikrar.
Saat ini, BPOM melaksanakan pengawasan di 38 provinsi melalui 83 unit pelaksana teknis (UPT), yang terdiri atas 26 Balai Besar POM, 37 Balai POM, dan 20 Loka POM. Berdasarkan data per Agustus 2026, BPOM memiliki 6.432 aparatur sipil negara (ASN) atau sekitar 60,06% dari kebutuhan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 10.710 orang. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi pengembangan SDM yang mampu menjawab kebutuhan spesifik pengawasan obat dan makanan. SDM BPOM dituntut memiliki kompetensi yang memadukan aspek teknis, teknologi digital, regulasi, regulatory science, pengujian, evaluasi, pengawasan, hingga penindakan di lapangan.
Sekolah Vokasi BPOM diharapkan dapat menghasilkan SDM yang sejak awal memiliki scientific competence, regulatory competence, practical competence, serta public service values. BPOM menilai ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh aspek pertahanan militer, tetapi juga kemampuan negara dalam menjamin kesehatan, keamanan pangan, ketersediaan obat, penguasaan teknologi, dan kualitas SDM.
Karena itu, pengembangan Sekolah Vokasi BPOM dipandang sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan kesehatan nasional. Pendidikan vokasi tersebut juga diarahkan menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan SDM yang siap menjalankan fungsi pengawasan negara di bidang obat dan makanan. Kolaborasi dengan Universitas Pertahanan RI menjadi salah satu peluang strategis untuk mengoptimalkan program pendidikan yang telah tersedia sekaligus memperkuat sinergi antara sektor pengawasan obat dan makanan dengan ketahanan nasional. Selain pengembangan pendidikan vokasi, BPOM juga membuka peluang kerja sama dengan URI dalam pengembangan pelatihan SDM berbasis AI, riset tata kelola pengawasan obat dan makanan berbasis AI, serta pendirian pusat studi yang berfokus pada etika, regulasi, dampak, dan audit teknologi AI.
Audiensi ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara BPOM dan URI dalam membangun SDM unggul yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memiliki kemampuan kepemimpinan strategis. Kolaborasi URI-BPOM juga menjadi momentum krusial dalam menjembatani regulatori capability gap dan ketimpangan institusional. BPOM memandang investasi melalui pendidikan vokasi pengawasan obat dan makanan sebagai investasi jangka panjang bagi ketahanan nasional.
“Semakin cerdas teknologi yang kita gunakan, semakin tinggi kualitas manusia dan kepemimpinan yang harus kita bangun,” pungkas Taruna Ikrar.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemanfaatan teknologi, termasuk AI, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas manusia. Investasi pada pendidikan vokasi pengawasan obat dan makanan pun dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan nasional dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. (HM-Ikmal/HM-Herma)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
