Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Garuda, Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi kedua instansi dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 serta meningkatkan kualitas data ekonomi nasional.
Dalam pertemuan tersebut, BPS menyampaikan apresiasi kepada BPOM atas dukungan yang telah diberikan sejak awal pelaksanaan SE 2026. Berbagai bentuk kolaborasi yang telah dilakukan dinilai berhasil memperluas jangkauan sosialisasi sensus kepada pelaku usaha di sektor obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya.
Kepala BPS menegaskan bahwa keterlibatan BPOM menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026. "Setiap data yang diberikan pelaku usaha akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha di bawah binaan BPOM untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang akurat dalam Sensus Ekonomi 2026," katanya.
Dukungan BPOM diwujudkan melalui audiensi tingkat pimpinan yang telah dilaksanakan pada April 2026. Hasil pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Kepala BPOM tentang dukungan pelaksanaan SE2026, pembentukan kolaborasi tim teknis, penyebarluasan video dukungan, hingga pelaksanaan berbagai kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha.
Salah satu capaian strategis kolaborasi BPOM dan BPS adalah keberhasilan integrasi data melalui Portal Satu Data BPOM ke dalam Statistical Business Register (SBR) BPS. Hingga Mei 2026, sebanyak 364.581 data usaha telah berhasil dialirkan, yang terdiri atas 177.349 data pemilik izin edar, 3.271 data pedagang besar farmasi, dan 183.961 data industri rumah tangga. Data tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat basis data usaha nasional dan mendukung kualitas hasil SE 2026.
Pada kesempatan tersebut, kedua pimpinan juga membahas berbagai tantangan pelaksanaan sensus, khususnya dalam mendorong partisipasi mandiri perusahaan besar dalam pengisian data. BPS menyampaikan bahwa proses pendataan perusahaan besar telah memasuki tahap pengiriman undangan melalui email dan pesan singkat sejak Juni 2026. Perusahaan yang belum melakukan pengisian mandiri akan didatangi langsung oleh petugas sensus.
Ke depan, BPS akan melakukan pemantauan penyelesaian pengisian mandiri perusahaan-perusahaan binaan BPOM melalui Dashboard Kolaborasi Komunikasi Data (KKD) BPS selama periode Juni–Juli 2026. Dalam proses tersebut, BPS juga berharap memperoleh masukan dari BPOM terkait strategi komunikasi dan monitoring pelaku usaha berdasarkan pengalaman BPOM dalam penyelenggaraan berbagai survei dan layanan kepada industri.
Kepala BPOM menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan SE 2026. Dukungan tersebut termasuk mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha bahwa partisipasi dalam sensus merupakan kewajiban yang penting bagi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang lebih akurat dan berbasis data.
"BPOM mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 karena data yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan sektor obat, pangan, kosmetik, dan produk kesehatan," ujar Kepala BPOM.
Melalui penguatan kolaborasi BPOM dan BPS, diharapkan pelaksanaan SE 2026 dapat menghasilkan data yang semakin berkualitas dan komprehensif. Hasil sensus diharapkan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. (HM-Zein)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
