Jakarta – BPOM terus memperkuat kinerja dan memastikan setiap program serta anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam Pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja dan Anggaran BPOM Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kantor BPOM, Kamis (20/8/2026). Pertemuan yang diikuti Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia, serta Pakar Ahli Kepala BPOM tersebut menjadi momentum untuk melakukan refleksi sekaligus koreksi terhadap pelaksanaan program, capaian kinerja, dan realisasi anggaran selama semester pertama tahun 2026.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa kepemimpinan dalam sebuah lembaga setidaknya tercermin dalam 3 hal, yaitu komando, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan anggaran. Sebagai lembaga pemerintah yang membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, BPOM harus mampu menerjemahkan program prioritas pemerintah menjadi kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita memiliki komando, kita memiliki program yang harus dilaksanakan, dan kita memiliki anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Ketiganya harus berjalan bersama. Tidak boleh ada program yang hanya berhenti pada perencanaan dan tidak boleh ada anggaran yang hanya mengejar serapan tanpa melihat manfaatnya,” tegas Taruna.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran BPOM telah mencapai 46,72% dari total anggaran sebesar Rp1,94 triliun. Dengan memperhitungkan anggaran yang masih dalam status blokir, realisasi tersebut mencapai 47,29%. Kepala BPOM mendorong seluruh jajaran untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi anggaran pada akhir tahun dapat lebih dari 99% bahkan ditargetkan mendekati 100%.
Namun demikian, Taruna menekankan bahwa kualitas kinerja tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan output dan outcome yang jelas, terukur, dan memberikan dampak bagi masyarakat.
“Kita jangan bekerja hanya untuk mengejar angka serapan. Yang paling penting adalah apa yang dihasilkan dan apa dampaknya. Anggaran harus menjadi bahan bakar untuk menghasilkan pengawasan obat dan makanan yang semakin kuat serta pelayanan publik yang semakin optimal,” ujarnya.
Menurut Taruna lagi, jajaran BPOM di seluruh Indonesia harus bekerja dengan penuh hati, disiplin, dan tanggung jawab. Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas negara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan dan keselamatan masyarakat sehingga membutuhkan kesungguhan dari setiap insan BPOM, baik di pusat maupun daerah.
“Kita bekerja bukan sekadar menyelesaikan administrasi. Kita bekerja untuk masyarakat. Karena itu, mari kita laksanakan tugas ini dengan penuh hati, tanpa basa-basi, dengan kerja nyata, dan dengan hasil yang bisa dirasakan masyarakat.” pintanya.
Semangat tersebut dibuktikan dari berbagai capaian dan penghargaan yang diraih BPOM pada Semester I Tahun 2026. Beberapa capaian yang diraih, di antaranya Anugerah Reksa Bandha dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV, Anugerah Kearsipan Nasional 2026 dengan nilai AA atau “Sangat Memuaskan” dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta penghargaan aplikasi Cek BPOM dalam kategori Top Public Service App–Public Agencies pada ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026.
Selain itu, BPOM memperoleh predikat Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) Level Proaktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). BPOM juga meraih peringkat pertama Skor Arsip ASN Tertinggi Instansi Pemerintah Pusat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Taruna mengapresiasi capaian tersebut sebagai bukti kerja keras seluruh jajaran BPOM. Penghargaan bukan sekadar simbol keberhasilan, tetapi menjadi refleksi bahwa proses kerja yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional, dan penuh integritas akan menghasilkan kinerja yang diakui.
“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai BPOM. Penghargaan-penghargaan ini adalah hasil kerja bersama. Ini membuktikan bahwa ketika kita bekerja dengan tulus, bekerja keras, dan menjaga integritas, hasilnya akan terlihat. Tetapi jangan berhenti di sini. Penghargaan harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” kata Taruna.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM juga memberikan sejumlah arahan strategis untuk memperkuat kinerja pada semester II tahun 2026. Jajaran BPOM diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan menghilangkan berbagai hambatan administrasi dan memanfaatkan mekanisme percepatan pengadaan barang dan jasa secara tepat serta transparan.
Koordinasi dan kolaborasi antara satuan kerja di pusat dan daerah juga harus terus diperkuat. Taruna mengingatkan agar tidak ada ego sektoral dalam menjalankan tugas, melainkan mengedepankan pendekatan integratif. Pembina dan UPT binaan juga diminta meningkatkan komunikasi dan koordinasi agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.
“Kalau ada masalah, jangan hanya kita catat sebagai masalah. Identifikasi, cari solusinya, tentukan siapa yang bertanggung jawab, kapan harus selesai, lalu kita kawal bersama. Monev ini harus menghasilkan tindakan nyata, bukan sekadar laporan,” tegasnya.
Monev Kinerja dan Anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian integral dari pengelolaan program dan anggaran BPOM untuk memastikan sasaran strategis organisasi tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pembahasan lebih detail terkait hasil monev dilakukan secara panel dengan melibatkan seluruh Kedeputian, Inspektorat Utama, Sekretariat Utama, serta pusat-pusat teknis.
Monev juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi satuan kerja dan UPT BPOM di seluruh Indonesia, antara lain hambatan pelaksanaan kegiatan, keterlambatan pengadaan, kendala koordinasi, hingga belum optimalnya pemanfaatan output. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan menyusun target semester II yang realistis sekaligus ambisius.
Dalam pengelolaan kinerja satuan kerja, BPOM juga menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 286 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penetapan satuan kerja yang memperoleh penghargaan atas kinerja anggaran Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 215 Tahun 2026.
Mekanisme tersebut diharapkan mendorong setiap satuan kerja untuk terus memperbaiki kinerja dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Penghargaan dapat berupa tambahan alokasi anggaran, prioritas pendanaan atas inisiatif baru, maupun piagam penghargaan bagi pimpinan satuan kerja atau kepala UPT. Sementara itu, satuan kerja dengan kinerja yang belum optimal dapat dikenai sanksi berupa penyesuaian atau pengurangan anggaran hingga pengumuman kinerja terendah pada forum nasional.
Menutup arahannya, Taruna mengingatkan seluruh jajaran bahwa tugas di BPOM merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Kita semua menerima amanah ini dengan sumpah dan janji. Pertanggungjawabannya bukan hanya kepada negara, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, mari kita bekerja sebaik-baiknya. Jangan mencari alasan, tetapi cari solusi. Jangan hanya mengejar pencapaian administratif, tetapi pastikan masyarakat merasakan kehadiran BPOM melalui pengawasan yang kuat dan pelayanan publik yang optimal,” pungkasnya.
Dengan semangat tersebut, BPOM di seluruh Indonesia berkomitmen menjadikan semester II tahun 2026 sebagai momentum untuk mempercepat kerja, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap program menghasilkan manfaat nyata. Bekerja dengan penuh hati, tanpa basa-basi, untuk obat dan makanan yang aman serta pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat. (HM-Benny)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
