Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan dukungan BPOM terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kegiatan Soft Launching SAPA UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (21/5/2026). “Sekali lagi, para pelaku UMKM jangan takut dengan BPOM. BPOM akan mendukung penuh kalian,” tegas Taruna Ikrar.
Dalam sambutannya, Taruna Ikrar menyebutkan dari lebih kurang 60 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Indonesia saat ini, 18 juta di antaranya berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BPOM. “[Saat ini] yang terdata di BPOM baru 4,2 juta UMKM terdaftar. Jadi, ada sekitar 14 juta UMKM yang belum dilayani BPOM,” tuturnya.
BPOM memiliki tugas untuk memastikan keamanan, khasiat, dan mutu produk obat dan makanan. Karena tugasnya ini, Taruna Ikrar mengatakan ada anggapan bahwa BPOM itu tukang jegal. “Sehingga kawan-kawan UMKM, yang mau mendaftarkan produknya untuk hilirisasi, terjegal. Tidak bisa mendapatkan nomor izin. Sehingga mereka tidak bisa menjual produknya,” ungkap Kepala BPOM.
BPOM memang berkomitmen untuk mengutamakan standar keamanan produk. Namun, BPOM juga berupaya untuk dapat membantu UMKM. “Kami akan melakukan pendataan terhadap UMKM yang belum terdaftar di BPOM,” jelas Taruna Ikrar.
“Selanjutnya BPOM melakukan pendampingan dan asistensi agar UMKM dapat mendapatkan perizinan sehingga dapat memasarkan produknya. Harapannya UMKM dapat naik kelas,” lanjutnya. Karena itu, Kepala BPOM berharap UMKM tak lagi takut untuk mendaftar ke BPOM.
Dengan jejaring 83 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia, BPOM terus proaktif bergerak mendorong pengembangan UMKM lokal agar dapat go national, bahkan international. “Jutaan UMKM di Indonesia adalah aset untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus kemandirian dan kedaulatan bangsa,” tukasnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan bahwa SAPA UMKM merupakan program lintas kementerian, lintas lembaga, lintas daerah yang melibatkan masyarakat Aceh sampai Papua. “Tidak ada satu pun negara yang kuat tanpa usaha yang kuat. Makin kuat usahanya, makin kuat UMKM, dan UMKMnya berkembang menjadi besar, di situlah negara menjadi kokoh,” ungkap Menteri PPN.
Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kepala BPOM, turut hadir dalam kegiatan hari ini antara lain Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Dalam kegiatan ini, pemerintah melakukan soft launching SAPA UMKM sebagai platform integrasi data dan layanan dari berbagai offtaker untuk mendukung PRO-KESRA. Menurut Maman Abdurrahman, SAPA UMKM bukan sekadar aplikasi, melainkan alat untuk menunjukkan kehadiran Kementerian UMKM di tengah jutaan pelaku usaha.
“Harus ada terobosan revolusioner yang menembus keterbatasan ruang dan waktu, keterbatasan lokasi geografis, keterbatasan koordinasi, keterbatasan yang selama ini tersekat antara pemerintah dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Jangan sampai mereka tidak merasakan sentuhan dan pelukan pemerintah dalam setiap proses tumbuh kembang mereka,” tutur Maman Abdurrahman.
Karena itu, hadirlah sistem yang memungkinkan terjadinya komunikasi, koordinasi, dan interaksi dengan seluruh pelaku usaha UMKM di tanah air. Kehadiran SAPA UMKM diharapkan dapat memperluas akses layanan dan pendampingan bagi pelaku usaha di berbagai daerah. (HM-Nelly)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
