Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik Kepala BPOM RI yang baru dr. Taruna Ikrar di Istana Negara, Senin (19/8/2024). Dilantiknya Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM menggantikan kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM L. Rizka Andalusia, sekaligus menjadi Kepala BPOM yang ke-7 setelah Penny K. Lukito. Pasca pelantikan, Kepala BPOM langsung hadir ke Kantor BPOM di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat.
Selanjutnya, Kepala BPOM menyambangi fasilitas-fasilitas kerja yang terdapat di lingkungan BPOM Pusat, yaitu BPOM Command Center di Gedung Garuda; Unit Pelayanan Publik di Gedung Athena; lanjut ke lokasi Layanan BPOM Contact Center, employee corner, dan gym di Gedung Merah Putih. Kepala BPOM juga mengunjungi ruang broadcast dan Laboratorium Digital Forensik di Gedung Panacea.
Kunjungan tersebut didampingi oleh Sekretaris Utama Rita Mahyona beserta jajaran Eselon I lainnya. Sembari melakukan kunjungan, pimpinan Eselon I BPOM berdiskusi dengan Kepala BPOM mengenai fungsi dari sarana prasarana dan bisnis proses di BPOM.
Kepala BPOM juga mengunjungi BPOM Education Expo 2024 yang diselenggarakan di Gedung Bhinneka Tunggal Ika. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap akan terus dilaksanakan demi meningkatkan motivasi dan menggalakkan pegawai BPOM untuk menempuh jalur pendidikan setinggi-tingginya.
Pada kunjungan ke Gedung Merah Putih, Taruna Ikrar disambut oleh Kepala BPOM periode 2016–2023 Penny K. Lukito. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang employee corner dan Penny mempersilakan Kepala BPOM yang baru untuk mampir ke ruang kerjanya.
“Nanti saya akan saling berdiskusi banyak hal dengan Ibu Penny,” kata Taruna. Niat ini disambut dengan senang hati oleh Penny.
Sesaat setelah dilantik, Taruna Ikrar memaparkan dalam sambutannya bahwa kinerja BPOM sangat kompleks, mulai dari pengawasan hulu sampai hilir, proses manufacturing, clinical practice, hingga bagaimana keluar izin edarnya dilaksanakan. Tanggung jawab yang diembannya sangat besar, yaitu terhadap 280 juta penduduk Indonesia yang mengonsumsi obat-obatan dan makanan.
“Ada 5 prioritas utama yang menjadi pointer digarisbawahi pimpinan kita, Bapak Presiden RI. Pertama, mengenai nutrisi atau makanan, kita memastikan makanan atau produk minuman dan sebagainya yang diminum rakyat itu aman sesuai dengan kandungan gizi, baik, dan sehat. Kedua, berbicara tentang obat, obat itu kan luas ada obat chemical, produk biologi, termasuk yang kita sebut fitofarmaka atau obat tradisional, itu juga harus menjadi perhatian,” paparnya.
Lebih lanjut dalam konteks obat, Taruna Ikrar akan meningkatkan koordinasi antarlembaga, antara lain dengan Kementerian kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Gizi. “Ini perlu sinkronisasi secara baik. Selain itu, perlu adanya regulasi yang baik agar harga obat dalam negeri tidak mahal dari negara tetangga. Yang bikin mahal karena bahan baku obat masih impor hampir 90%,” tuturnya lagi.
Terakhir, Kepala BPOM juga menyoroti perlu adanya inovasi obat-obat baru. Reformasi regulasi yang perlu disesuaikan karena menyangkut reputasi Indonesia di mata global.
“Reputasi Indonesia sangat penting karena Indonesia merupakan negara berpenduduk ke-4 terbesar di dunia, negara terbesar di Asia Tenggara. Tapi kita masih dianggap belum setara dengan negara maju. Nah! ini waktunya Indonesia membuktikan bahwa kita [BPOM] setara dengan FDA di negara-negara maju,” pungkas Taruna. (HM-Rizky)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
