Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pentingnya penguatan sistem farmakovigilans demi keselamatan pasien, khususnya bayi baru lahir dan anak-anak. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada kegiatan National Pharmacovigilance Webinar yang diselenggarakan melalui kerja sama antara BPOM dengan World Health Organization (WHO) dalam rangka peringatan World Patient Safety Day (WPSD) 2025. Kegiatan berlangsung secara hybrid di Aula Bhinneka Tunggal Ika dan secara daring pada Kamis (18/9/2025).
Peserta kegiatan berasal dari lintas sektor yang berkaitan dengan aspek keselamatan pada pasien anak, yaitu perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), dinas kesehatan, perguruan tinggi, organisasi profesi, tenaga medis, tenaga kesehatan, komunitas pasien, industri farmasi, serta contract research organization (CRO). Webinar juga diikuti oleh jajaran BPOM di tingkat pusat maupun daerah, baik yang hadir secara luring maupun daring.
Mengusung tema “Safe Care for Every Newborn and Every Child” dengan slogan “Patient safety from the start!”, WPSD tahun ini menyoroti pentingnya perlindungan sejak awal kehidupan. “Keselamatan pasien adalah hak mendasar. Secara khusus, perlindungan ini harus dimulai sejak bayi baru lahir dan anak-anak,” ujar Taruna Ikrar.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2025, Taruna Ikrar menyampaikan bahwa jumlah anak usia 0–4 tahun di Indonesia mencapai 22,75 juta jiwa atau sekitar 8% populasi. Sementara itu, angka kelahiran pada tahun ini diperkirakan mencapai 4,6 juta per tahun.
“Bayi dan anak adalah calon generasi penerus bangsa. Mereka harus tumbuh menjadi SDM [sumber daya manusia] berkualitas untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya. Ia menekankan bahwa masa awal kehidupan merupakan periode emas, namun sekaligus rentan, dalam pelayanan kesehatan.
Taruna memaparkan bahwa farmakovigilans dan penggunaan obat yang aman merupakan pilar utama untuk menjamin keselamatan pasien. Sistem ini berperan penting dalam mendeteksi dini efek samping obat, meningkatkan pelaporan tenaga kesehatan, memberdayakan keluarga pasien, hingga membangun budaya keselamatan di layanan kesehatan.
“Kita masih menghadapi kesenjangan dalam kapasitas pelaporan dan kesadaran di kalangan tenaga medis maupun masyarakat dalam melaporkan kejadian tidak diinginkan (KTD), efek samping obat (ESO), maupun kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI),” jelasnya.
Kegiatan hari ini dihadiri oleh perwakilan dari WHO serta United Nations Children's Fund (Unicef), yaitu Deputy Representative WHO Indonesia Momoe Takeuchi dan Immunization Team Lead/Immunization Specialist Unicef Indonesia Andrey Tulisov, serta Tim Ahli Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Turut hadir Ketua Komite Nasional KIPI Hindra Irawan Satari, perwakilan dari Yayasan Orang Tua Peduli Windhi Kresnawati, serta Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi 1) BPOM William Adi Teja yang menjadi narasumber pada webinar ini.
Deputy Representative WHO Indonesia Momoe Takeuchi memberikan sambutan pada kesempatan tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan pasien adalah isu mendasar yang harus menjadi perhatian semua pihak, terutama bagi bayi baru lahir dan anak-anak. “Setiap peningkatan dalam keselamatan pasien berarti menyelamatkan nyawa. Pencapaian dalam menurunkan angka kematian anak di berbagai negara membuktikan bahwa layanan kesehatan yang kuat, aman, dan berkualitas adalah kunci,” ungkap Momoe.
Ia mengapresiasi langkah Indonesia, khususnya BPOM, dalam 2 tahun terakhir yang telah memperkuat praktik produksi, distribusi, serta pengawasan obat, vaksin, dan produk medis. Namun, ia juga menyoroti tantangan baru seiring pesatnya perkembangan terapi medis, produk kesehatan, hingga teknologi digital.
Untuk memperkuat keselamatan pasien anak, Momoe menekankan 4 prioritas utama. Momoe menekankan pentingnya menempatkan keselamatan pasien di jantung strategi kesehatan nasional, dengan fokus khusus pada keselamatan pediatrik dalam kebijakan, pedoman, dan pelatihan. Dia juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas kementerian, regulator, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan komunitas pasien. DIa berharap pemerintah menyediakan layanan kesehatan anak yang ramah, aman, dan sesuai kebutuhan dan memastikan dukungan berkelanjutan dari pembuat kebijakan melalui investasi infrastruktur, platform digital, dan SDM yang memadai.
Sementara itu, Deputi I BPOM William Adi Teja menyampaikan bahwa tema WPSD 2025 sangat relevan dengan amanah besar yang diemban BPOM untuk menjaga keselamatan generasi penerus bangsa. “Setiap tarikan napas pertama seorang bayi adalah janji akan masa depan. Setiap senyuman anak adalah melodi terindah yang mengisi ruang kehidupan. Namun di balik ketulusan mereka, terdapat kebutuhan akan perlindungan yang paling utama, terutama saat pertama kali menerima vaksin, obat, atau perawatan medis,” ujarnya.
William menyatakan bahwa prinsip keselamatan pasien harus menjadi komitmen yang tak tergoyahkan. “Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap intervensi medis harus dilandasi keyakinan bahwa yang terbaik dan paling aman lah yang diberikan kepada mereka,” tukasnya. (HM-Khairul)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
