Kesiapan Badan POM Dalam Implementasi Nasional Single Window

07-12-2007 Umum Dilihat 2392 kali Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Umum

Dalam rangka mempercepat pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015, sebagaimana tertuang dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), Negara-negara anggota ASEAN melalui Agrement to Establish and Implement The ASEAN Single Window (ASW), sepakat untuk membangun sistem ASEAN Single Window.

Sesuai dengan Protocol to Establish and Implement The ASEAN Single Window (ASW), masing-masing Negara anggota ASEAN akan membangun sistem National Single Window (NSW), yaitu suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya Single Submision of data and information; Single and Synchronous processing of data and information; dan Single Decicion-making for customs release and clearance of cargoes.

Tujuan pembangungan Single Window adalah; 1)mempercepat penyelesaian proses ekspor-impor melalui peningkatan efektifitas dan kinerja lalu lintas barang ekspor-impor, serta 2)meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan lalulintas barang ekspor-impor, terutama terkait dengan proses customs release and clearance of cargoes.

Badan POM sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang diberi mandat melakukan pengawasan obat dan makanan, merupakan salah satu government agency (GA) yang menjadi salah satu simpul dalam rangkaian proses lalu lintas ekspor-impor barang, terutama produk; obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen dan produk pangan, yaitu pada tahap pemberian Surat Rekomendasi / Surat Keterangan Pengeluaran Barang. Dengan sistem Single Window (SW) banyak hal yang dapat dicegah tangkal, antara lain; produk ilegal, produk palsu, produk kadaluwarsa, obat tradisional asing mengandung bahan kimia obat (bko), produk substandar / tidak memenuhi syarat, produk mengandung bahan yang dilarang, produk mengandung bahan tambahan pangan (btp) berlebihan. Badan POM ditunjuk sebagai GA yang pertama kali bergabung dalam ujicoba SW bersama dengan Ditjen Bea & Cukai, untuk importasi produk makanan-minuman dan obat-obatan (MMO) dengan melibatkan importir jalur prioritas yang soft lounching nya dilakukan pada 19 November 2007.

Tahapan Pengembangan Single Window (SW) di Badan POM
  1. Dalam rangka pembangunan aplikasi elektronik, analisis bisnis proses dari masing-masing unit pelayanan penerbit surat rekomendasi / surat keterangan pengeluaran barang,
  2. Invetarisasi data dan infrastruktur di tiap-tiap unit pelayanan,
  3. Mapping data dari kumpulan data yang telah diinventarisasi,
  4. Pembangunan aplikasi (in house application),
  5. Penyiapan infrastruktur (server, jaringan, komputer)
  6. Deployment Aplikasi ke server PIOM (intranet) dengan site e-bpom.pom.go.id,
  7. Ujicoba aplikasi dengan unit pelayanan terkait secara intranet (Awal Juni 2007)
  8. Perbaikan aplikasi berdasarkan masukan dari unit pelayanan terkait,
  9. Pembahasan komoditi larangan-pembatasan (lartas) antara Badan POM dengan Ditjen Bea dan Cukai, Badan Karantina Pertanian serta Pusat Karantina Ikan, sekaitan dengan produk yang Harmonized System (HS) code nya bersinggungan, (HS Code adalah sistem klasifikasi jenis barang yang dipakai oleh Bea & Cukai di seluruh dunia)
  10. Pembahasan dan penyelarasan Chemical Abstract Service (CAS) dan Anatomic Therapeutic Chemical (ATC) dengan HS Code (September 2007),
  11. Sosialisasi, Pelatihan dasar kepada importir / trader dan pelatihan tingkat lanjut kepada importir jalur prioritas dan importir mitra utama (MITA),
  12. Ujicoba aplikasi oleh importir untuk komodtiti makanan-minuman dan obat (MMO),
  13. Pertukaran data dengan Bea & Cukai, secara online telah sukses dilaksanakan pada Oktober 2007.
  14. Publishing aplikasi (online)
  15. Penyusunan Service Level Agreement (SLA) /Janji Layanan.

Dalam paparan Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan (Ka PIOM) pada acara sosialisasi dan workshop NSW di Hotel Borobudur tanggal 6 Desember 2007, Badan POM menyatakan siap dalam ujicoba di Kantor Pelayanan Utama Bea & Cukai Tanjung Priok tanggal 17 Desember 2007.

Oleh karena itu Badan POM harus tetap mempertahankan komitmennya, untuk terus meningkatkan kecepatam pelayanan surat rekomendasi/surat keterangan pemasukan barang dalam rangka mempercepat arus barang ekspor-impor tanpa mengorbankan kecermatan dan ketepatan untuk tetap menjaga mutu, keamanan dan kemanfaatan produk. Semoga,..........

(prie'39-Biro KSLN)

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana