Surabaya – BPOM menggelar Kick-Off Bulan Keamanan Pangan Tahun 2026 dalam rangka memperingati World Food Safety Day (WFSD), Senin (15/6/2026), di Surabaya. Mengusung tema “From Burden to Solutions-Safe Food Everywhere”, kegiatan ini dirangkaikan dengan pelaksanaan GASPOL SI JEMPOL (Registrasi Pangan Olahan Siap Jemput Bola). Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan pendampingan registrasi produk serta sertifikasi sarana produksi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan olahan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat sebagai konsumen. “Keamanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. BPOM terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui penguatan sistem keamanan pangan dari hulu hingga hilir, disertai penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif, proaktif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.
Dalam kesempatan tersebut, Taruna Ikrar menekankan peran strategis UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang terbukti tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Hingga Maret 2026, sekitar 82% lebih dari 15 ribuan perusahaan pangan olahan yang terdaftar di BPOM merupakan pelaku usaha skala UMKM.
Melalui GASPOL SI JEMPOL, BPOM bersama unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di Surabaya memberikan sosialisasi dan pendampingan intensif secara tatap muka kepada pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (IP CPPOB) dan izin edar pangan olahan. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem industri pangan olahan nasional sekaligus mempercepat proses perizinan berusaha bagi UMKM.
“Presiden menginstruksikan agar BPOM memberikan perhatian khusus kepada UMKM. Salah satu bentuk keberpihakan tersebut adalah pemberlakuan biaya registrasi produk sebesar Rp0 atau gratis bagi produsen dalam negeri yang berskala usaha mikro dan kecil. Saat ini terdapat 29 industri pangan yang berkomitmen menjadi Orang Tua Angkat (OTA) bagi 471 UMK pangan olahan,” jelas Taruna Ikrar.
Sejak 2022, BPOM telah mendampingi 4.165 UMKM pangan olahan di berbagai wilayah Indonesia. Dengan dukungan 83 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia, BPOM terus mendorong peningkatan kapasitas, produktivitas, dan daya saing UMKM agar mampu memperluas akses pasar hingga tingkat nasional dan internasional.
Pada kegiatan tersebut, Kepala BPOM juga menyerahkan secara simbolis 6 nomor izin edar kepada 6, 1 Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) UMKM susu pasteurisasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta 1 Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR) proaktif kepada pelaku usaha pangan olahan non-risiko tinggi. Penyerahan tersebut menjadi bukti nyata efektivitas layanan jemput bola yang dilakukan BPOM dalam mempercepat proses perizinan dan mendukung kemudahan berusaha. Output nyata tersebut juga mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Taruna Ikrar juga menyampaikan capaian penting BPOM di bidang fasilitasi ekspor. Menurutnya, penunjukan BPOM oleh the United States-Food and Drug Administration (US FDA) sebagai Certifying Entity (CE) bebas cesium-137 untuk ekspor rempah ke Amerika Serikat merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap kredibilitas sistem pengawasan pangan Indonesia.
“Penunjukan ini merupakan bentuk trust diplomacy dan pengakuan internasional terhadap kapasitas BPOM. Hingga 15 Juni 2026, BPOM telah menerbitkan 438 dokumen Shipment Specific Certificate untuk 26 perusahaan dengan nilai ekonomi ekspor [rempah] mencapai sekitar Rp47 triliun,” paparnya. Pada kesempatan ini, Kepala BPOM juga menyerahkan 3 Shipment Specific Certificate (SSC) kepada perwakilan perusahaan eksportir yang telah konsisten memenuhi standar keamanan pangan internasional. Ini sekaligus menjadi SSC ke-500 yang diterbitkan oleh BPOM sejak ditugaskan sebagai Certifying Entity untuk rempah di Indonesia.
Di hari yang sama, sebelum menghadiri Kick-Off Bulan Keamanan Pangan, Kepala BPOM melakukan inspeksi keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mulyorejo, Surabaya. Dengan didampingi oleh Kepala SPPG Kota Surabaya Mulyorejo Rachmat Rizki Satriya, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Elin Herlina, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPOM Ny. Elfi Taruna Ikrar, serta Kepala Balai Besar POM di Surabaya Yudi Noviandi, Kepala BPOM meninjau langsung aktivitas SPPG yang melayani 2.993 penerima manfaat Program MBG.
“SPPG memegang peran utama dalam penjaminan keamanan dan mutu pangan MBG. Inspeksi ini merupakan implementasi komitmen BPOM dalam mengawal keamanan pangan Program MBG melalui pengawasan sarana produksi secara berkala maupun sewaktu-waktu,” ujar Taruna Ikrar.
Ia menegaskan bahwa pengawasan keamanan pangan dalam Program MBG harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir (from farm to table), mulai dari bahan baku hingga pangan siap konsumsi yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pengelola SPPG, pelaku usaha, serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
Melalui Kick-Off Bulan Keamanan Pangan 2026, pendampingan UMKM pangan olahan, serta pengawalan keamanan pangan Program MBG, BPOM terus memperkuat sistem keamanan pangan nasional. Langkah ini dilakukan guna memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan berdaya saing sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (HM-Rizky)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
